"Ini benar-benar kita kesalkan. Ada beberapa Dinas yang terkesan enggan mengeluarkan Rekomendasi Proposal Hibah untuk masyarakat, padahal sudah masuk akhir tahun. APBD murni telah disahkan beberapa bulan yang silam. Sebenarnya serius apa tidak birokrasi pemerintah melayani masyarakat,?" tanya Jamal, Jumat (23/8/2013).
Ketua DPRD termuda di Indonesia ini juga mengingatkan agar dinas tidak mempersulit dan menambah aturan-aturan berdasarkan asumsi sendiri, karena sudah ada aturan yang mengatur untuk setiap penerima dana hibah tersebut.
"Dinas-Dinas jangan menambah-nambah aturan sehingga masyarakat menjadi korban, Hibah itu kita sah kan di Dewan untuk membantu kegiatan masyarakat, jangan ditahan-tahan rekomnya, kalau memang ada kelompok masyarakat yang belum melengkapi aturan segera sampaikan dan jangan digantung," pungkas Jamal.
Informasi yang dirangkum, Sejumlah Dinas yang banyak memegang wewenang rekomendasi hibah seperti Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) dan Dinas Perdagangan, Perindustrian (Disperindag) belum mengeluarkan satu Rekom pun untuk hibah masyarakat, disebabkan ada keraguan penanda tanganan antara Kepala Dinas saat ini atau kepala Dinas yang menjabat pada Desember 2012 silam, dan menunggu instruksi atau kejelasan dari sekda.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Burhanuddin di konfirmasi terkait hal ini mengaku belum mengetahui persoalan itu dan ketika disiunggng rekom tersebut harus menunggu instruksi dari ia tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut.
"Kenapa harus menunggu instruksi sekda,? ujar Burhan, bertanya.
Kata Burhan lagi, mengenai persoalan ini pihaknya akan membicarakan hal itu secara intern pemerintah kabupaten nantinya untuk memperoleh solusi. (Alfisnardo)
Sumber : halloriau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.