Pemikiran ini muncul menyusul tingginya tingkat kebutuhan akan kambing di Negeri Jiran tersebut, sementara Bengkalis punya potensi sebagai pemasok.
"Kalau kambing dalam keadaan hidup kita kirim, sepertinya cukup sulit dan ini pernah beberapa kali dicoba peternak kita namun selalu ditolak karena banyak tahapan yang harus dilalui seperti karantina.
Tapi kalau sudah dipotong sesuai standar mereka, prosesnya lebih mudah," ujar Direktur Eksekutif Kadin Bengkalis, Iswadi Idris saat pertemuan persiapan jelang keberangkatan delegasi Riau pada petemuan Sosek Malindo di Kantor Disperindag Riau, Jumat (22/8/2013).
Guna memenuhi standar Malaysia, tambah Idris, Kadin Bengkalis berpikir bagaimana menggandeng pengusaha Malaysia untuk berinvestasi membangun RPH di Bengkalis. Sementara bahan bakunya tinggal memberdayakan peternak kambing yang ada di Bengkalis.
"Menurut kita tawaran kerjasama seperti lebih realistis, sama-sama menguntungkan kedua belah pihak," ujar Idris.
Usulan tersebut disambut baik oleh Kepala Disperindag Riau Raja Zulkarnaen. Dia minta kepada Kadin Bengkalis untuk menyiapkan draf kerjasamanya untuk disampaikan pada pertemuan teknis di Johor Baru pada 11-13-14 September nanti.
Sementara dari Disperindag Bengkalis yang diwakili Kabid Perdagangan Luar Negeri Raja Erlangga pada pertemuan itu juga menyampaikan perubahan pelabuhan exit entry poin perdagangan lintas batas yang ada saat ini, dari Sungai Liong, Selat Baru pindah Pambang.
Pertimbangan pengusulan pemindahan exit entry poin karena pelaku lintas batas banyak berada di Pambang. Kemudian dari sisi geofrafis lebih dekat di Desa Pambang ketimbang Sungai Liong sehingga bisa menekan cost.
Selain itu juga diusulkan perubahan nilai transaksi perdagangan menjadi RM6.000 (ringgit Malaysia). Karena aturan lama sebesar RM 6.00 sudah tidak relevan lagi untuk saat ini dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan pelaku lintas batas.
Usulan tersebut juga disambut baik oleh Ketua Tim Sosek Malindo Riau, H Emrizal Pakis yang memimpin pertemuan itu. Ia meminta usulan perubahan tersebut diteruskan ke pusat, namun exit entry point yang ada saat ini tetap dulu dimanfaatkan sambil usulan tersebut diproses.
Ia juga sepakat nilai perdagang lintas batas sebesar RM600 sudah tidak masuk akal lagi sehingga perlu direvisi.(zulkarnaen/MRnetwork)
Sumber : halloriau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.