Hal itu disampaikan Ketua Pansus LKPj, Misliadi dalam sidang paripurna yang berlangsung Senin lalu. Kesimpulan itu diperoleh berdasarkan fakta bahwa tahun 2012 menyisakan SILPA yang cukup besar mencapai Rp1,6 triliun, belum termasuk dana cadangan yang berkisar Rp500 miliar serta penyertaan modal ke BUMD PT BLJ sebesar Rp300 miliar.
Sementara disisi lain juga, pelaksanaan APBD tahun 2012 berjalan lambat seperti tahun sebelumnya, tahun 2010 dan 2011. Kemudian, tahun anggaran 2012 target pencapaian sektor pembangunan dasar dan strategis masih sangat rendah, terutama pada pekerjaan umum. Tercatat pencapaian pada tahun 2012 untuk sektor keuangan cuma 40,63% dan realisasi fisik 69,06 %.
Dalam laporan pansus disebutkan bahwa tahun 2012 merupakan tahun yang sangat strategis dalam periode kepemimpinan Herliyan Saleh-Suayatno. Pasalnya, periode tersebut merupakan pertengahan masa kepemimpinan yang seharusnya sudah dapat diproyeksikan keberhasilan atau kegagalan pasangan kepala daerah tersebut dalam menjalankan pemerintahan serta program pembangunan daerah.
"Catatan strategis serta rekomendasi yang disampaikan pansus ini menjadi sangat penting bagi kita semua, sebagai upaya perbaikan. Pansus juga melakukan koreksi serta evaluasi menyeluruh atas penyampaian LKPj kepala daerah tersebut, sekaligus menjadi perhatian bagi kepala daerah bersama SKPD-SKPD," kata Misliadi.
Dalam kesempatan itu, Pansus LKPj juga menyoroti pelaksanaan program UED-SP yang perlu menjadi perhatian serius. Program tersebut dalam prakteknya dilapangan menimbulkan masalah, mulai dari pungutan liar, minimnya pengembalian dan yang terpenting program UED-SP itu tidak memiliki payung seperti peraturan daerah (Perda). Padahal total anggaran yang disedot melebihi Rp100 miliar. (zulkarnaen/MRnetwork)
Sumber : halloriau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.