REGISTRASI MASUK!
Tampilkan postingan dengan label Info. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Info. Tampilkan semua postingan
Selasa, 18 Oktober 2016
Info JobFair 2016 DISNAKER Pekanbaru dan Contoh Surat Lamaran
REGISTRASI MASUK!
Kamis, 30 Januari 2014
Seleksi CPNS 2014 Sebelum Pilpres
"Mulai bulan depan, daerah dan instansi pusat sudah bisa memasukkan usulan kebutuhan pegawai. Karena Maret sudah kita tetapkan formasinya," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar di kantornya, Kamis (30/1).
Dalam rekrutmen CPNS 2013, peserta tidak perlu membawa berkas lagi. Semuanya menggunakan sistem online.
"Kalau mau mendaftar cukup lewat online saja tidak perlu kirim lewat pos atau datang ke instansi. Ini untuk memudahkan pelamar juga," ujarnya.
Dengan penetapan formasi CPNS pada Maret mendatang, lanjut politisi PAN ini, masyarakat punya kesempatan untuk mempersiapkan diri sejak April-Juni. Sebab, pemerintah merencanakan seleksi CPNS digelar sebelum atau sesudah pilpres Juli 2014.
"Saya pengennya seleksi bisa cepat dilaksanakan. Makanya daerah kalau butuh pegawai baru ya segeralah menyiapkan usulan. Kita siapkan kuota maksimal 100 ribu untuk tahun ini," tandasnya. (ak27)
Rabu, 29 Januari 2014
CPNS 2013 Kemenperin Mulai Kerja 3 Februari
Kementerian Perindustrian misalnya, secara resmi sudah melayangkan surat panggilan kepada para CPNS yang lulus, untuk mulai bekerja di unit-unit penempatan, mulai 3 Februari 2014.
Begitu masuk kerja di hari pertama, para CPNS anyar ini akan menerima pembekalan atau orentasi mengenai tupoksinya masing-masing, hingga 8 Februari.
"Bagi CPNS yang berpendidikan SMK dan D.III langsung melapor dan mulai melaksanakan tugas sesuai dengan penempatan di unit kerja masing-masing terhitung Senin, tanggal 3 Februari 2014," begitu surat tertanggal 27 Januari 2014, yang diteken Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Perindustrian, Agus Mundiyono.
Dikatakan dalam surat itu, bagi CPNS yang berpendidikan D.IV, S1, S2, dan S3 agar mengikuti Orientasi Tupoksi yang akan dilaksanakan mulai hari Senin, tanggal 3 sampai dengan 8 Februari 2014, di Ruang Garuda Lt. 2 Kementerian Perindustrian, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan.
"Panitia hanya menyediakan akomodasi (penginapan) bagi pegawai yang penempatannya di unit kerja daerah (luar Jakarta), di Pusdiklat Industri, Jl. Widya Chandra VIII, Jakarta Selatan," demikian Agus dalam surat yang dipublikasikan lewat situs resmi Kemenperin itu. (ak27)
CPNS yang Sudah Lulus di BKN Terima Pembekalan 10 Februari
Di saat masih banyak instansi daerah yang hingga saat ini belum juga menetapkan dan mengumumkan CPNS yang lulus, Badan Kepegawaian Negara (BKN) malah sudah akan melakukan pembekalan kepada CPNS yang akan bekerja di badan yang dipimpin Eko Sutrisno itu.
Dijadwalkan, CPNS hasil tes 2013 yang akan bekerja di Kantor BKN Pusat dan empat Kantor Regional BKN itu akan mendapatkan pembekalan dan orientasi pada Senin, 10 Februari 2014.
"Tempatnya sesuai dengan lokasi penempatan CPNS," ujar Tauchid Tjatmiko, Sekretaris Panitia Pelaksana Pengadaan CPNS di Lingkungan BKN 2013, dalam suratnya tertanggal 28 Januari 2014 yang dipublikasikan Bagian Humas BKN.
Tampaknya, BKN ingin memberi contoh kepada instansi lain, agar cepat dalam memproses seluruh tahapan seleksi CPNS 2013.
Saat tahapan pengumuman CPNS beberapa waktu lalu, BKN juga tergolong paling cepat dan transparan.
Saat mengumumkan, BKN mencantumkan nilai peserta yang dinyatakan lulus. Nilai tertinggi ditempatkan di nomor urut pertama, disusul nilai yang berada di bawahnya. Model seperti ini otomatis bisa diketahui rangkingnya
Bahkan, pengumuman khusus CPNS yang diterima di BKN itu dicantumkan juga jumlah formasi untuk jabatannya. Misal untuk jabatan analis kebijakan di BKN, formasinya dua. Di pengumuman ditampilan enam nama terbaik, lengkap dengan nilainya. Otomatis, peringkat pertama dan kedua saja yang berhak lulus di formasi tersebut.
Model seperti itu relatif transparan. Jika misal peringkat pertama mengundurkan diri, maka peringkat ketiga otomatis yang berhak mengisi formasi itu. (ak27)
Baru 5.164 CPNS Kantongi NIP
Hingga 27 Januari 2014, BKN baru menetapkan 5.164 NIP, baik untuk instansi pusat maupun daerah. Angka ini masih jauh dari total formasi CPNS 2013 yang disediakan, yakni 25 ribu untuk instansi pusat dan 40 ribu untuk daerah.
Angka 5.164 NIP itu merupakan NIP CPNS dari 9 instansi pusat dan 33 instansi daerah. Sebanyak 42 instansi pusat dan daerah itu sudah mengajukan usulan pemberkasan NIP-nya ke BKN, tapi belum semuanya ditetapkan NIP-nya.
Terlihat, CPNS Kemenkeu terbanyak NIP-nya yang sudah ditetapkan, yakni 3.245, dari yang sudah diusulkan sebanyak 3.285. Formasi Kemenkeu sendiri 6.199.
Pemkab/kota yang sudah banyak mengusulkan pemberkasan NIP dari wilayah Jawa Tengah. Paling sedikit dari wilayah Sumatera, antara lain yang sudah Ogan Komering Ilir, Sumsel, Lampung Barat, Tanggamus, dan Kota Metro (Lampung).
Menanggapi masih minimnya daerah yang mengusulkan pemberkasan, lagi-lagi Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat hanya mengimbau pemda agar cepat mengusulkan. Alasannya, pemberkasan dibatasi hingga akhir Februari.
"Yang kasihan masyarakatnya terutama pelamar yang lulus. Kalau daerah lamban, rakyat yang susah," ujarnya. Pemberkasan ini dilakukan masing-masing Kantor Regional BKN, tidak terpusat di BKN, Jakarta.
Sedang MenPAN-RB Azwar Abubakar mengatakan, tidak ada sanksi bagi daerah yang belum menetapkan, mengumumkan, dan mengusulkan pemberkasan NIP.
Dia yakin, pemda tidak akan berani untuk tidak menetapkan kelulusan. Menteri asal Aceh ini menyebut, hingga saat ini tinggal sekitar empat daerah saja yang belum mengumumkan. Sebelumnya, kata dia, ada sekitar 150 daerah yang menolak mengumumkan.
"Sekarang tinggal empat atau lima daerah yang belum menetapkan kelulusan," kata Azwar Abubakar di Jakarta, kemarin (28/1). (ak27)
Jumat, 24 Januari 2014
Lulusan SMA Diusulkan CPNS
Dengan demikian dapat mengakomodir sumber daya manusia (SDM) di daerah karena lulusan tersebut banyak peminat.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Zaini Ismail, Kamis (23/1) di kantor Gubernur.
Menurutnya selain menginginkan supaya pihak pusat, dalam hal ini Kemenpan-RB untuk mengembalikan wewenang kepada daerah.
“Pemprov juga meminta ada lulusan SMA nantinya dalam usulan formasi di Riau,” harapnya.
Lebih lanjut Zaini mengungkapkan dengan tidak adanya kewenangan dalam menetapkan formasi dan kuota dalam penerimaan oleh daerah, maka usulan adanya lowongan CPNS untuk lulusan SMA tersebut belum dapat dipastikan.
“Masih keinginan kami untuk bisa mengusulkan lulusan tersebut. Selain S1 tentunya, ini sedang dihimpun pihak terkait,” lanjutnya.
MenPAN-RB Harus Peka Keperluan Daerah
Pemprov Riau juga berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) harus melihat langsung keperluan daerah pada seleksi penerimaan CPNS 2014 ini.
Sehingga usulan dari daerah yang disampaikan terkait formasi dan keperluan pegawai dapat diterima nantinya tanpa harus dirubah.
“Menpan-RB hendaknya harus melihat langsung kebutuhan dan kendala-kendala yang ada di daerah. Karena kewenangan semuanya berada di pusat,” kata Zaini lagi.
Kepekaan pihak pusat, dimaksudkan Zaini seperti keperluan suatu daerah. Misalnya di suatu daerah ada banyak potensi SDM yang akan mengikuti tes CPNS setingkat tamatan SMA, namun karena keputusan ada di pusat, maka tolok ukurnya akan diambil daerah terdekat saja.
“Sementara keperluan dan SDM yang dimiliki suatu daerah berbeda. Ini yang harus diperbaiki,” lanjutnya.
Mantan Kepala BKD Riau tersebut menambahkan Pemprov sangat menyesalkan pengambilalihan kewenangan dari daerah ke pusat dalam tahapan dan proses seleksi CPNS. Karena daerah tidak bisa menetapkan formasi dan kuota dalam penerimaan sebagai dampaknya. (ak27)
Rabu, 22 Januari 2014
Baru 6.923 CPNS Kantongi NIP
Terbesar dari instansi pusat sebanyak 5.055 orang, sedangkan daerah hanya 1.868. Angka ini jauh dari kuota CPNS yang sudah ditetapkan, yakni pusat dijatah 25 ribu dan daerah 40 ribu.
"Memang masih sedikit sekali yang melakukan pemberkasan. Untuk pusat, sudah lumayan banyak. Daerah ini yang masih kurang," kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, Rabu (22/1).
Dia pun meminta agar daerah lebih proaktif untuk mengusulkan pemberkasan NIP CPNS baru. Pasalnya, tenggat waktu pengurusan NIP tinggal sebulan lagi.
"Yang kasihan masyarakatnya terutama pelamar yang lulus. Kalau daerah lamban, rakyat yang susah," ujarnya.
Data BKN menyebutkan, hingga Rabu (22/1), daerah-daerah yang CPNS-nya sudah mendapatkan NIP antara lain, Provinsi Jogjakarta 120 orang, Kabupaten Bogor 131 orang, Kabupaten Pohuwato 41 orang, Kota Pontianak 30 orang, Provinsi Kalimantan Barat 211 orang, Kabupaten Kayong Utara 199 orang, Kabupaten Sumbawa Barat 107 orang.
"Masih ada daerah lainnya, tapi jumlahnya kecil karena masih proses pemberkasan. Pemberkasan ini dilakukan masing-masing Kantor Regional BKN," tandasnya.
Setelah penerbitan NIP ini, BKN akan mengembalikannya lagi ke masing-masing instansi. Selanjutnya oleh kepala daerah akan ditetapkan SK pegawai dan penentuan kapan yang bersangkutan mulai bekerja. Mereka yang sudah mendapatkan NIP resmi menjadi CPNS terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Maret 2014. "TMT-nya kita tetapkan 1 Maret 2014. Jadi yang sudah ada NIP, tinggal ditetapkan SK pegawai oleh gubernur, walikota/bupati," terangnya. (ak27)
BKN Belum Temukan Kecurangan Data untuk Penerbitan NIP
"Alhamdulillah, posisinya aman. Surat ketetapan kelulusan yang dikeluarkan pejabat pembina kepegawaian (PPK) sesuai rekomendasi Panselnas (panitia seleksi nasional, red)," kata Kepala BKN Eko Sutrisno, Rabu (22/1).
Hanya saja, Eko tak menampik kemungkinan tentang adanya kecurangan. Sebab, baru sekitar 20 persen data yang masuk. Itupun sebagian besar berasal dari instansi pusat, yakni 5.055 orang. Sedangkan NIP untuk daerah baru untuk 1.868 orang.
"Daerah memang baru sedikit yang memasukkan usulan pemberkasan. Karena yang belum mengumumkan kan juga banyak," ujarnya.
Eko juga mengaku mendapatkan informasi bahwa ada daerah yang sengaja menunda pengumuman karena melihat sebagian besar nama-nama yang lulus justru bukan putra daerah. Mereka khawatir begitu diumumkan akan membuat protes putra asli daerah. "Mudah-mudahan saja daerah tidak main-main dengan datanya. Kalau sampai dicurangi (diganti daftar kelulusan), rugi sendiri. Selain PPK-nya dipidana, yang dinyatakan lulus tetap kita coret dan tidak diterbitkan NIP-nya," harapnya. (ak27)
