Aksi demo tak hanya ke Kantor DPRD Pekanbaru, tapi juga ke Kantor Gubernur Riau.
Di Kantor Gubernur Riau, para guru ini meminta Gubernur Riau (Gubri) H Annas Maamun ikut memperjuangkan agar mereka yang tidak lulus seleksi penerimaan CPNS belum lama ini, diangkat juga menjadi CPNS.
Para guru ini mengatakan, apa yang sudah mereka perbuat dalam pengabdian selama berpuluh-puluh tahun bagi Provinsi Riau seharusnya tidak dapat dilihat hanya dari hasil ujian tes CPNS khusus untuk honorer K-2.
“Rata-rata honorer K-2 telah mengabdi di atas 10 tahun dan sudah berusia di atas 45 tahun dan bahkan ada yang sudah 50 tahun. Jadi seharusnya tidak bisa diukur dari hasil nilai ujian satu hari saja,” ungkap Ketua Forum Komunikasi Tnaga Honorer K-2, Sahran Ritonga.
Seharusnya lanjut Sahran berbagai pertimbangan yang ada dapat dijadikan langkah dalam memaksimalkan potensi Provinsi Riau yang terkenal kaya dengan berbagai sumber daya yang dimiliki.
Karenanya demonstran yang membentangkan spanduk dan berorasi di depan pagar samping kantor Gubernur berharap dapat mengetuk hati Gubri sehingga apa yang mereka perjuangkan lewat pengabdian dapat dibalas dengan hal yang setimpal.
Dalam kesempatan tersebut demonstran disambut Asisten III Setdaprov Riau Hardy Djamaluddin. Ia berjanji kepada pendemo akan menyerap aspirasi yang disampaikan. Sebab memang permasalahan yang dituntut para demonstran merupakan permasalahan bersama di tanah air.
“Sekarang sedang dibahas di tingkat pusat, akan kami bawa dan koordinasikan dengan pimpinan (Gubri) dan pemerintah pusat,” singkatnya.
Tagih Janji DPRD
Setelah ke Kantor Gubernur Riau, para honorer K2 mendatangi Kantor DPRD Kota Pekanbaru. Mereka kembali menagih janji Komisi III yang menyebutkan akan segera memperjuangkan nasib ratusan honorer K2 menjadi CPNS.
Pagi itu satu pleton personel Polri terlihat sudah berjaga-jaga di gedung perwakilan rakyat tersebut. aksi damai tersebut cukup mendapatkan pengawalan ketat aparat.
“Kami ingin tahu sudah sampai di mana aspirasi kemarin. Hari ini kami ingin pertanyakan pada Komisi III DPRD Pekanbaru,” tegas Iwan, salah satu pengunjukrasa tersebut. Orasi perjuangan itu bersahutan tak berhenti hingga sekitar 15 menit.
Di tangga depan gedung DPRD, para honorer tersebut lebih menyuarakan keluhan bahwa mereka terzalimi dan tidak mendapatka keadilan. Mengingat pengabdian mereka menjadi honorer di Pemko Pekanbaru terbilang sangat lama.
“Kami melihat ini sebagai tanggung jawab DPRD dan pemerintah. Kami minta diperjuangkan, kami juga sama malahan sudah mengabdi bertahun-tahun hingga umur pun sudah tua. Kami mau jadi PNS dan lulus,” kata pengunjukrasa lainya yang mengaku bernama Nia.
Kali ini pengunjukrasa didominasi kaum hawa. Sementara hanya terlihat segelintir pihak laki-laki.
Sebelum meninggalkan DPRD Pekanbaru. Perwakilan Komisi III DPRD Pekanbaru akhirnya bersedia menemui pengunjukrasa.
Mereka ditemui oleh M Fadri, Ade Hartati, dan Dadang. M Fadri mengatakan nasib honorer K2 tersebut perlu diperjuangkan. Ungkapnya perjuangan tersebut pun mendapatkan tepuk tangan pengunjuk rasa.
“Kota dan provinsi harus memperjuangkan agar diangkat PNS. Apalagi semuanya sudah masuk database, kalau sudah masuk data base memang sudah harus dijelaskan. Eksekutif dan legislatif ke Menteri PAN-RB untuk memperjuangkan,” kata M Fadri di depan pengunjukrasa tersebut. (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.