Oleh : Apriyan D Rakhmat
Udara empat daerah di Riau tidak sehat, demikian headline utama koran ini pada Rabu (12/2). Fenomena asap biasanya beriringan tibanya dengan datangnya musim kemarau. Seolah negeri kita sekarang dikepung bencana. Habis banjir terbitlah asap. Walaupun kata asap dapat juga berkonotasi positif, terutama di kalangan ibu-ibu rumah tangga, seperti ungkapan dapur tetap berasap.
Kisah-kasih kabut asap sejak tiga dekade belakangan ini di Riau jika dirunut ke belakang berkaitan erat dengan penebangan hutan secara masif dan alih fungsi lahan hutan secara tidak berkelanjutan.
Walaupun sebenarnya fenomena kebakaran hutan secara alamiah di musim kemarau adalah hal yang biasa dahulunya terjadi di masyarakat. Namun semenjak roda ekonomi digerakkan oleh kuasa capital dan ekonomi global, kebakaran hutan dengan kabut asap yang menyertainya menjadi suatu yang luar biasa terhadap lingkungan hidup, khususnya di Riau. Sudah banyak dibincangkan oleh para ahli tentang dampak buruknya terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat.
Mungkin jika dikalkulasikan, kerugian materi dan non-materi yang diakibatkan oleh eksploitasi hutan tidak sebanding dengan kesejahteraan yang didapatkan oleh masyarakat luas. Artinya, sebenarnya kita merugi untuk jangka panjang dengan eksploitasi hutan secara membabi buta selama ini. Ini yang dikatakan oleh para ahli dengan istilah jebakan kemajuan (progress trap). Ia ibarat kanker, yang tumbuh besar namun menyengsarakan.
Berapa ongkos yang harus ditanggung dengan batal atau ditundanya penerbangan? Berapa ongkos yang harus dikeluarkan untuk pengobatan warga yang sakit akibat kabut asap? Berapa ongkos untuk usaha penanggulangan akibat kabut asap? Berapa kerugian dengan diliburkannya sekolah. Belum lagi kerugian harta benda dan jiwa yang menyertai kabut asap. Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa negara kita sejak tahun 2009 mengeluarkan biaya sebesar 0.13-2 persen dari produk domestik bruto (PDB) akibat aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan.
Walaupun begitu, ada segelintir individu, elite dan kelompok masyarakat yang meraup keuntungan besar dari aktivitas tersebut. Kekuatan segelintir individu dan elite ini begitu hebat, berpengaruh dan mencengkeram. Sehingga walaupun telah diambil kebijaksanaan, strategi dan program untuk pelestarian hutan beserta dengan sanksi hukum yang menyertainya, selalu mengalami kegagalan. Gagal di tengah perjalanan. Layu sebelum berkembang.
Kuat dan kerasnya kebijaksanaan dan program hanya pada awal diluncurkan, kemudian lulai lungtai di dalam perjalanan waktu. Ibarat singkong yang keras pada awalnya, dengan diberi ragi saja sudah berubah menjadi tape yang loyo dan lemah, untuk siap disantap. Begitulah umpamanya usaha-usaha pelestarian hutan selama ini.
Buktinya, keluasan hutan terus menyusut dari tahun ke tahun. Bahkan saya cukup terkejut ketika berkunjung ke Kecamatan Kerincikanan, Siak beberapa waktu lalu, di mana di kecamatan tersebut menurut penuturan pak camat tidak lagi menyisakan hutan, semuanya sudah dialihfungsikan untuk perkebunan sawit dan karet. Makanya, ketika camat dipanggil Bupati Siak perihal kebakaran hutan di wilayahnya, Camat enteng saja dan dalam benaknya Pak Bupati pasti salah alamat. Saya kira, sudah banyak kecamatan yang ada di daerah Riau yang tidak lagi memiliki hutan (dulunya dikepung hutan) dalam arti yang sesungguhnya.
Sejatinya, tidak boleh lagi ada dikotomi antara ekonomi dan lingkungan. Idealnya, jika ekonomi tumbuh dengan baik juga diiringi dengan peningkatan kualitas lingkungan plus kualitas pembangunan sosial. Dalam konteks ini, jika lingkungan rusak akibat kerakusan ekonomi, semestinya prinsip ekonomi digunakan untuk memperbaikinya seperti melalui mekanisme insentif, pajak dan pasar.
Kebakaran Hutan Makin Masif
Mungkin ada yang berfikir bahwa asap tidak akan muncul lagi di Riau, karena berasumsi bahwa keluasan hutan sudah sangat sedikit, jika boleh dibilang sudah punah ranah. Kalaupun ada hutan, sebenarnya hanya dalam peristilahan saja yaitu kawasan hutan, yang jika dicek isinya mungkin tidak ada hutan lagi, bisa perkebunan sawit, karet atau usaha pertambangan. Diperkirakan keluasan hutan yang ada di Riau hanya tersisa sekitar 10 persen.
Logikanya, jika tidak ada hutan lagi, berarti tidak akan ada yang dibakar atau terbakar, selanjutnya tidak akan ada muncul kabut asap. Ternyata persoalannya tidaklah demikian sederhana. Lahan gambut yang telah kehilangan hutan di atasnya, merupakan lahan yang sangat berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih hebat dan masif, terutama di musim kemarau seperti saat ini.
Bahkan kebakaran hutan yang semakin menjadi-jadi dewasa ini, di antara pemicu utamanya karena hutan alami dengan tegakan pohon besar sudah semakin hilang. Akibatnya, jika terjadi percikan api sedikit saja di musim kemarau, api akan cepat berkobar dan menjalar ke mana-mana tanpa ada pembatasnya lagi. Jalan lebar dan air parit di kiri-kanannya jangan dikira dapat menghalangi penjalaran api.
Ini bermakna bahwa kabut asap akan terus berulang lagi di masa depan, jika tidak dilakukan usaha yang sungguh-sungguh dari seluruh stakeholder pembangunan. Kebanyakan hutan di Riau (sekitar 80 persen) adalah jenis hutan gambut. Semakin lama menunda, semakin besar derita dan ongkos yang harus dikeluarkan.
Solusi Jangka Panjang
Melihat fenomena kekinian, dimana kondisi hutan gambut di Riau dan Sumatera pada umumnya yang sangat rentan dengan kejadian kebakaran hutan ke depan, maka seharusnya dibuat kebijaksanaan dan strategi jangka panjang untuk mengatasinya.
Perlu dirumuskan kebijaksanaan jangka panjang untuk pelestarian hutan dan sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan. Dalam konteks ini, perlu kiranya duduk bersama dan berbincang di antara instansi terkait secara teknis dengan hutan, khususnya kementerian kehutanan, kementerian lingkungan hidup, kementerian pertanian, kementerian energi dan sumberdaya mineral serta kementerian industri dan perdagangan.
Ironinya, di Provinsi Riau hingga detikini belum lagi ada pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau. Di antara penyebab utamanya, karena kuatnya kepentingan dan tarik-menarik berkenaan lahan hutan di antara instansi teknis berkenaan hutan. Artinya ada yang tidak beres (something wrong) di dalam kebijaksanaan berkenaan tata ruang dan lahan hutan.
Kebijaksanaan harus terpadu dan tidak boleh ada tumpang tindih di antara instansi terkait, apalagi ada indikasi ego pada masing-masing kementerian. Kebijaksanaan di tingkat pusat kemudian disosialisasikan dan diimplementasikan di tingkat daerah oleh satuan unit kerja yang ada.
Selain itu, penguasaan teknik di dalam menghadapi kebakaran hutan perlu ditingkatkan, seperti teknik pembuatan hujan buatan, termasuk juga inovasi peralatan lain pendukung pemadaman api di lapangan. Ini juga membuka peluang membangun desain pesawat untuk membantu pembuatan hujan buatan dan memadamkan kebakaran hutan.
Untuk jangka panjang juga kiranya perlu melatih tenaga sukareladi tingkat kecamatan hingga RT dan RW di dalam menghadapi keadaan darurat bencana seperti kejadian saat ini.
Solusi yang dilakukan selama ini lebih bersifat jangka pendek, temporer dan cenderung bersifat parsial, tidak terpadu dengan orientasi jangka panjang. Wallahu a’lam.***(ak27)
Apriyan D Rakhmat
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UIR.
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.