Oleh :
[ArtikelKeren] TAJUK RENCANA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi nadi bagi perkembangan pembangunan di setiap daerah otonom setiap tahun. Untuk dapat memanfaatkan dana APBD, ada beberapa fase yang harus dilalui. Salah satu fase penting itu pengesahan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Proses pengesahan APBD sangat tergantung harmonisasi hubungan pemerintah daerah dan jajaran DPRD. Selain itu, pengesahan APBD juga sangat bergantung pada alokasi anggaran yang disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sudah menjadi rahasia umum, tersalurnya aspirasi para anggota DPRD dalam materi anggaran yang diajukan TAPD, akan semakin mempercepat dan memperlancar pengesahan RAPBD menjadi APBD. Fenomena yang terjadi pada 2014 ini menarik untuk dicermati. Sejumlah daerah yang sukses mencatat rekor dalam pengesahan RAPBD tepat waktu dan bahkan lebih cepat dari waktu yang ditargetkan, tetapi ada pula yang belum berhasil merampungkan APBD sampai hari ini. Mengapa?
Pembahasan antara TAPD dan jajaran DPRD berjalan alot dan seperti sangat sulit mencari titik temu. Sehingga, berkali-kali pembahasan harus tertunda dan berlangsung "panas’’. Dari pemberitaan di media, terungkap beberapa faktor pemicu. Selain keterlambatan pengajuan dari TAPD, juga sebagai akibat sulitnya mencapai kuorum ketika DPRD melakukan pembahasan.
Tidak kuorumnya pembahasan ini dipicu beberapa faktor pula, di antaranya karena alasan para anggota DPRD sibuk bersosialisasi di lapangan menghadapi pemilihan legislatif 2014 yang hanya tinggal menghitung hari. Sebab, sejumlah wakil rakyat yang duduk di legislatif saat ini kembali mencalonkan diri.
Kenyataan ini tentu saja melukai perasaan masyarakat terhadap para wakilnya yang duduk di DPRD. Rakyat yang telah memberikan mendatnya kepada para wakil rakyat untuk mengawal aspirasi dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, jelas terlukai dengan realita ini.
Kenyataan ini, juga telah memunculkan dampak menurunnya kepedulian dan antusiasme masyarakat menyambut Pemilihan Legislatif 2014. Masyarakat memandang para wakilnya di DPRD sesungguhnya bekerja bukan untuk masyarakat, tapi untuk dirinya sendiri. Menghadapi kenyataan ini, sudah menjadi tanggung jawab masyarakat pula untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di legislatif pada 2014-2019. Adalah sangat tidak tepat ketika realita saat ini dijawab dengan mengambil sikap golput. Pilihan ada di tangan kita, dan masa depan daerah ini juga tanggung jawab kita bersama.***(ak27)
Proses pengesahan APBD sangat tergantung harmonisasi hubungan pemerintah daerah dan jajaran DPRD. Selain itu, pengesahan APBD juga sangat bergantung pada alokasi anggaran yang disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sudah menjadi rahasia umum, tersalurnya aspirasi para anggota DPRD dalam materi anggaran yang diajukan TAPD, akan semakin mempercepat dan memperlancar pengesahan RAPBD menjadi APBD. Fenomena yang terjadi pada 2014 ini menarik untuk dicermati. Sejumlah daerah yang sukses mencatat rekor dalam pengesahan RAPBD tepat waktu dan bahkan lebih cepat dari waktu yang ditargetkan, tetapi ada pula yang belum berhasil merampungkan APBD sampai hari ini. Mengapa?
Pembahasan antara TAPD dan jajaran DPRD berjalan alot dan seperti sangat sulit mencari titik temu. Sehingga, berkali-kali pembahasan harus tertunda dan berlangsung "panas’’. Dari pemberitaan di media, terungkap beberapa faktor pemicu. Selain keterlambatan pengajuan dari TAPD, juga sebagai akibat sulitnya mencapai kuorum ketika DPRD melakukan pembahasan.
Tidak kuorumnya pembahasan ini dipicu beberapa faktor pula, di antaranya karena alasan para anggota DPRD sibuk bersosialisasi di lapangan menghadapi pemilihan legislatif 2014 yang hanya tinggal menghitung hari. Sebab, sejumlah wakil rakyat yang duduk di legislatif saat ini kembali mencalonkan diri.
Kenyataan ini tentu saja melukai perasaan masyarakat terhadap para wakilnya yang duduk di DPRD. Rakyat yang telah memberikan mendatnya kepada para wakil rakyat untuk mengawal aspirasi dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, jelas terlukai dengan realita ini.
Kenyataan ini, juga telah memunculkan dampak menurunnya kepedulian dan antusiasme masyarakat menyambut Pemilihan Legislatif 2014. Masyarakat memandang para wakilnya di DPRD sesungguhnya bekerja bukan untuk masyarakat, tapi untuk dirinya sendiri. Menghadapi kenyataan ini, sudah menjadi tanggung jawab masyarakat pula untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di legislatif pada 2014-2019. Adalah sangat tidak tepat ketika realita saat ini dijawab dengan mengambil sikap golput. Pilihan ada di tangan kita, dan masa depan daerah ini juga tanggung jawab kita bersama.***(ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.