Oleh :
[ArtikelKeren] TAJUK RENCANA - Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi momentum yang dinanti para calon pelamar di seluruh Tanah Air.
Tak heran ketika keran penerimaan CPNS dibuka, peserta langsung membeludak untuk setiap jurusan yang ada.
Tingginya minat menjadi PNS tak lain karena menganggap menjadi PNS punya jaminan masa depan yang lebih pasti dibanding pekerjaan lainnya.
Tak heran pula, keinginan besar ini sering dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan, sehingga banyak CPNS yang jadi korban penipuan.
Realita lainnya, penerimaan CPNS yang setiap tahun dibuka, masih saja memunculkan persoalan krusial. Jika pada tahun-tahun sebelumnya transparansi penerimaan menjadi sorotan, termasuk penerimaan CPNS yang sarat KKN, penerimaan CPNS tahun 2013 yang masih berlanjut hingga 2014 ini, punya masalah tersendiri pula.
Penerimaan yang lebih banyak prosesnya dilakukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), di satu sisi agak meredam dugaan bahwa ada KKN dalam proses penerimaan CPNS di daerah.
Hanya saja di sisi lain, muncul persoalan baru yakni banyak kepala daerah yang menolak mengumumkan hasil CPNS di daerah masing-masing dengan alasan pengumuman itu masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini Kemen PAN-RB.
Sementara, pemerintah pusat juga menolak mengumumkan CPNS yang lulus dan hanya mengumumkan hasil tes seluruh peserta sesuai dengan rankingnya dengan alasan penetapan CPNS yang lulus kewenangan pemerintah daerah.
Akibatnya, para pelamar CPNS yang merasa dirinya lulus sesuai apa yang diumumkan pusat, menjadi penasaran, bingung dan harap-harap cemas.
Di Riau, setidaknya ada tiga kepala daerah yang menolak mengumumkan CPNS yang dinyatakan lulus sesuai kuota yang telah ditetapkan.
Ketiga kepala daerah itu masing-masing Wali Kota Pekanbaru H Firdaus MT, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs H Irwan Nasir MSi, dan Bupati Rokan Hilir H Annas Maamun.
Berkaca pada semangat otonomi daerah, sudah saatnya penerimaan CPNS ini menjadi kewenangan lebih besar pemerintah daerah.
Pertimbangannya, pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui formasi yang diperlukan untuk mengisi kekosongan PNS di pemerintahan daerah.
Jika dikhawatirkan terjadinya KKN, di sinilah tugas pemerintah pusat menyiapkan instrumen dan aturan penerimaan yang menutup peluang adanya KKN.
Sistem administrasi yang baik dan transparan akan menjadi hal penting dalam penerimaan CPNS agar proses penerimaan calon abdi negara ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan.
Apa yang terjadi saat ini tidak terlepas dari sistem peneri maan yang belum dipersiapkan secara matang mulai dari proses pendaftaran hingga seorang pelamar diterbitkan SK-nya sebagai PNS.
Untuk itu, realita penerimaan CPNS tahun ini, harus menjadi pelajaran bagi Kementerian PAN-RB untuk penerimaan CPNS berikutnya, agar terhindar dari jatuh di lubang yang sama lebih dari satu kali.*** (ak27)
Tak heran ketika keran penerimaan CPNS dibuka, peserta langsung membeludak untuk setiap jurusan yang ada.
Tingginya minat menjadi PNS tak lain karena menganggap menjadi PNS punya jaminan masa depan yang lebih pasti dibanding pekerjaan lainnya.
Tak heran pula, keinginan besar ini sering dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan, sehingga banyak CPNS yang jadi korban penipuan.
Realita lainnya, penerimaan CPNS yang setiap tahun dibuka, masih saja memunculkan persoalan krusial. Jika pada tahun-tahun sebelumnya transparansi penerimaan menjadi sorotan, termasuk penerimaan CPNS yang sarat KKN, penerimaan CPNS tahun 2013 yang masih berlanjut hingga 2014 ini, punya masalah tersendiri pula.
Penerimaan yang lebih banyak prosesnya dilakukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), di satu sisi agak meredam dugaan bahwa ada KKN dalam proses penerimaan CPNS di daerah.
Hanya saja di sisi lain, muncul persoalan baru yakni banyak kepala daerah yang menolak mengumumkan hasil CPNS di daerah masing-masing dengan alasan pengumuman itu masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini Kemen PAN-RB.
Sementara, pemerintah pusat juga menolak mengumumkan CPNS yang lulus dan hanya mengumumkan hasil tes seluruh peserta sesuai dengan rankingnya dengan alasan penetapan CPNS yang lulus kewenangan pemerintah daerah.
Akibatnya, para pelamar CPNS yang merasa dirinya lulus sesuai apa yang diumumkan pusat, menjadi penasaran, bingung dan harap-harap cemas.
Di Riau, setidaknya ada tiga kepala daerah yang menolak mengumumkan CPNS yang dinyatakan lulus sesuai kuota yang telah ditetapkan.
Ketiga kepala daerah itu masing-masing Wali Kota Pekanbaru H Firdaus MT, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs H Irwan Nasir MSi, dan Bupati Rokan Hilir H Annas Maamun.
Berkaca pada semangat otonomi daerah, sudah saatnya penerimaan CPNS ini menjadi kewenangan lebih besar pemerintah daerah.
Pertimbangannya, pemerintah daerahlah yang lebih mengetahui formasi yang diperlukan untuk mengisi kekosongan PNS di pemerintahan daerah.
Jika dikhawatirkan terjadinya KKN, di sinilah tugas pemerintah pusat menyiapkan instrumen dan aturan penerimaan yang menutup peluang adanya KKN.
Sistem administrasi yang baik dan transparan akan menjadi hal penting dalam penerimaan CPNS agar proses penerimaan calon abdi negara ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan.
Apa yang terjadi saat ini tidak terlepas dari sistem peneri maan yang belum dipersiapkan secara matang mulai dari proses pendaftaran hingga seorang pelamar diterbitkan SK-nya sebagai PNS.
Untuk itu, realita penerimaan CPNS tahun ini, harus menjadi pelajaran bagi Kementerian PAN-RB untuk penerimaan CPNS berikutnya, agar terhindar dari jatuh di lubang yang sama lebih dari satu kali.*** (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.