”Satu PNS yang bertugas di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) telah diajukan proses Pemberhentian dari status PNS-nya ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta,” ujar Sekretaris Daerah Pagaralam Drs H Saprudin MSi.
Pengajuan pemberhentian, lanjutnya, karena yang bersangkutan sudah berulang kali ditegur, baik lisan maupun tertulis.
”Tetapi tetap saja tak masuk kantor, padahal sesuai ketentuan yang berlaku PNS wajib masuk kantor dan bila tak masuk kantor harus melampirkan surat izin yang diketahui atasanya,” jelasnya.
Dikatakan, oknum tersebut sudah tiga tahun tidak masuk kantor, sehingga sangat wajar bila diberhentikan dari status PNS.
”Sementara sanksi tegas terhadap 17 PNS, rincian 16 PNS diberikan teguran keras dan satu orang disanksi penyetopan gaji selama enam bulan,” jelasnya.
Sekda menegaskan, Pemkot Pagaralam tidak akan mentoleransi PNS yang tidak disiplin dan tidak melaksanakan tugas-tugasnya. ”Sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, PNS dituntut dan wajib memberikan pelayanan prima serta profesional ke masyarakat,” katanya. (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.