Demikian ditegaskan Kabid Kerja sama dan Ekstensifikasi Perpajakan (KEP) Kanwil Direktorat Pajak Riau Kepri, Waluyo Handoko belum lama ini saat berkunjung ke Meranti untuk menandatangani perpindahan pengelolaan PBB P2 dari pusat ke daerah.
"Jadi harus ada tekanan dari pemerintah kabupaten kepada perusahaan yang beroperasi di Meranti yang menggunakan NPWP luar Meranti,’’ tegasnya.
Dijelaskannya, biasanya dalam melaksanakan tender, akan banyak perusahaan dari luar daerah datang ke Meranti. Walaupun mereka tetap membayarkan pajaknya, namun akan dibayarkan di daerah perusahaan tersebut. Termasuk juga sejumlah perusahaan investasi di daerah yang memiliki kantor pusat luar daerah.
"Jika demikian nantinya DBH yang akan diterima Meranti dari pajak penghasilan ini secara otomatis akan berkurang. Tentunya akan merugikan daerah sendiri dan tidak akan mendapat apa-apa,’’ ujarnya.
Makanya Kota Jakarta, tambah Waluyo mendapatkan DBH lebih besar, sebab banyak perusahaan yang berkedudukan di sana yang secara otomatis akan menyetorkan pajak penghasilan karyawannya ke ibukota negara itu.
Selain pajak PPH pasal 21, juga pajak PPH pasal 25. Waluyo mengungkapkan bahwa banyak pengusaha membayarkan pajak perusahaannya saja, sementara pajak pribadi pengusaha itu sendiri sering terlupakan.
"Cukup besar didapatkan, jika kita tidak melewatkan pajak pribadi pengusaha itu sendiri. Kita bisa hitung dari seluruh transaksi yang dilakukan pengusaha tersebut,’’ katanya. (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.