Oleh : Edyanus Herman Halim
[ArtikelKeren] OPINI - Searah dengan dinamika perbankan secara nasional maupun daerah perkembangan bank syariah di Riau ternyata juga mengalami perlambatan, namun kinerjanya tetap menjanjikan.
Saat ini baru ada lima bank syariah dan enam buah unit usaha syariah yang beroperasi di Riau.
Secara nasional jumlah kantor bank syariah (BUS dan UUS) telah mencapai 2.495 kantor. Ini berarti keberadaan usaha perbankan syariah di Riau baru mencapai 0,44 persen. Sedangkan dibandingkan dengan keberadaan perbankan secara umum di Riau baru mencapai 1,38 persen.
Jumlah aset telah mencapai Rp5,42 triliun dan dibandingkan dengan tahun 2012 meningkat sebesar 27,9 persen. Pertumbuhan aset perbankan syariah Riau masih lebih rendah jika dibandingkan dengan perbankan syariah secara nasional yg tumbuh sebesar 35,01 persen.
Berkembangnya aset perbankan syariah Riau terjadi akibat naiknya dana yang dihimpun yakni mencapai Rp3,94 triliun atau tumbuh sebesar 22,93 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sumbernya berasal dari tabungan maupun deposito syariah.
Tabungan syariah masih mendominasi struktur aset perbankan syariah di Riau, yakni 55,41 persen. Secara nasional pertambahan dana yang berhasil dihimpun atau Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 34,48 persen.
Keadaan ini menunjukkan kinerja menghimpun dana perbankan syariah Riau masih di bawah rata-rata nasional.
Geliat penghimpunan dana yang begitu pesat mendorong naiknya kemampuan memberikan pembiayaan bagi usaha masyarakat.
Perbankan syariah di Riau sampai dengan triwulan ketiga 2013 telah mampu mengucurkan pembiayaan syariah mencapai Rp3,36 triliun atau meningkat 22,28 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan secara nasional sebesar 36,03 persen pertumbuhan Riau masih jauh lebih rendah.
Penyaluran pembiayaan syairah ini disalurkan pada bidang usaha produktif yang mencapai 56,05 persen. Sisanya masih terserap untuk pembiayaan konsumtif yakni 43,95 persen. Pembiayaan produktif diarahkan pada pembiayaan modal kerja dan investasi.
Perkembangan kedua bidang pembiayaan produktif ini masih signifikan. Pembiayaan modal kerja meningkat sebesar 10,07 persen dan pembiayaan investasi naik mencapai 43,43 persen. Sementara pembiayaan konsumtif tumbuh sebesar 18,37 persen.
Tantangan perbankan syariah di Riau ke depannya tentu tidak sedikit. Dalam skala mikro perusahaan, perbankan syariah di Riau dihadapkan pada upaya-upaya peningatan kualitas bisnis dan menjaga konsistensi pertumbuhan yang sehat.
Intermediasi yang dilakukan perbankan syariah dalam mendorong bergeraknya sektor riil di Riau sedikit mengalami penurunan yang ditandai dengan nilai financing to deposit ratio (FDR) yang semakin rendah dari 88,7 persen menjadi 85,37 persen.
Ini artinya, ada potensi untuk terjadinya penurunan dalam pendapatan usaha. Pada sisi lain kualitas pembiayaan yang dilakukan juga kian memburuk.
Tercermin dari naiknya rasio non performing financing (NPF) dari 3,89 persen menjadi 4,38 persen. Padahal rasio non performing loan (NPL) perbankan secara rerata di Riau hanya 3,48 persen.
Selain itu, peran perbankan syariah di Riau juga relatif kecil. Pangsa aset perbankan syariah di Riau terhadap total aset perbankan baru mencapai 6,72 persen dan hanya meningkat 4,67 persen jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.
Dalam aspek kemampuan menghimpun dana pangsa perbankan syariah Riau baru sebesar 6,93 persen.
Sedangkan dalam aspek pembiayaan peran intermediasi perbankan syariah Riau hanya 7,07 persen. Bahkan jika dibandingkan dengan pembiayaan usaha mikro peran perbankan syariah hanya sebesar 19,38 persen.
Kondisi ini menandai bahwa geliat yang tercermin dalam bisnis perbankan syariah masih dihadapkan pada kemampuan bersaing yang rendah dan tetap akan tertekan oleh pusaran arus bisnis perbankan konvensional yang kian deras.
Pada tataran makro ekonomi gerak langkah perbankan syariah untuk 2014 masih akan dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan. Ketatnya likuiditas di pasar menyebabkan upaya-upaya meraup dana pihak ketiga akan semakin sulit.
Perlu strategi-strategi yang unik dan terukur menghadapi situasi pasar yang “kering”.
Dalam suasana seperti ini sulit menawarkan produk-produk perbankan dengan biaya murah. Pengetatan likuiditas memaksa terjadinya peningkatan bunga yang berujung pada naiknya bunga kredit atau pembiayaan.
Tidak gampang menemukan sektor-sektor produktif yang bersedia menerima pembiayaan dengan cost of fund yang tinggi. Walaupun prinsip perbankan syariah adalah bagi hasil namun gangguan likuiditas ini tetap akan berdampak pada pendapatan.
Pertumbuhan ekonomi juga belum akan sepenuhnya pulih sehingga sektor-sektor produktif masih lamban perkembangannya. Sektor riil masih akan terpengaruh oleh tensi politik yang kian tinggi dalam tahun politik mendatang.
Pelaku bisnis akan “menggantung” gerakan mereka sambil membaca kemana arah pergerakan ekonomi pasca Pileg dan Pilpres.
Alokasi anggaran negara dan APBD tentunya kurang tercurah pada upaya-upaya mendorong dinamika ekonomi. Porsi mendorong citra politisi dan partai akan lebih tercium. Bagi perbankan situasi ini kurang menguntungkan.
Pemain-pemain di dunia bisnis lebih tertarik pada bisnis-bisnis jangka pendek dan spekulatif sehingga lebih berisiko didanai melalui perbankan.
Selektivitas pembiayaan menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah di Riau di tahun politik mendatang.
Strategi ke depan yang paling mungkin adalah menguatkan pondasi melalui penyiapan rencana kerja yang terinci, lengkap dan menyeluruh.
Perbankan syariah harus lebih berhati-hati mengalokasikan pembiayaan. Naiknya NPF menandai memburuknya kualitas bisnis nasabah atau bahkan menandai kurangnya kewaspadaan dan kehati-hatian selama ini.
Untuk itu pemahaman yang baik tentang faktor-faktor eksternal bisnis perlu ditingkatkan dan kemampuan memetakan peluang-peluang dan sasaran pasar harus lebih trampil dan teliti.
Termasuk membaca ancaman-ancaman yang mungkin timbul sejalan dengan kelemahan yang masih menggelantung di sisi internal perusahaan.
Mendeskripsikan dengan baik se-gala kekuatan dan kelemahan dihadapkan pada cabaran eksternal merupakan faktor kunci keberhasilan memformulasikan langkah-langkah logis menggapai sukses. Keunggulan bersaing haanya mungkin diperoleh dari upaya-upaya itu secara berkelanjutan.
Determinasi pertumbuhan usaha yang masih tinggi dapat dijadikan modal usaha yang memadai untuk kian memperbesar pangsa pasar.
Ketatnya likuiditas bukan harus hanya sebagai tantangan, melainkan sebagai peluang yang menjanjikan mengingat karakteristik bisnis syariah sangat fleksibel menghadapi itu. Walaupun konsumen atau nasabah tetap saja lebih berorientasi pada pendapatan yang tinggi tetapi kemampuan mengelola risiko akan menjadi daya tarik yang menjanjikan.
Guna lebih mengembangkan sayap bisnis, kerja sama lintas sektoral yang lebih terintegrasi perlu dilakukan. Jika membiayai sektor perkebunan maka melirik sektor transportasi yang terkait dengan usaha perkebunan menjadi seksi untuk digarap.
Mata rantai bisnis sektor riil harus dipetakan dan diteliti secara jeli untuk menemukan ceruk-ceruk pembiayaan yang produktif. Selain bermanfaat bagi bank itu sendiri upaya tersebut juga sangat berguna bagi perekonomian secara umum.
Dengan demikian pemerintah dapat diajak untuk memberikan stimulus sehingga proses bisnis dalam siklus tersebut semakin likuid.
Pada level manajerial, loyalitas nasabah harus senantiasa dipertahankan sehingga keberlangsungan bisnis dapat berlanjut dengan baik.
Bank syariah memiliki karakteristik tersendiri dalam lingkungan masyarakat muslim yang sangat besar jumlahnya. Customer relationship tidak sulit dibangun melalui sentuhan-sentuhan emosional nasabah dan masyarakat.
Hari-hari besar Islam dapat menjadi ajang membangun hubungan timbal balik antara kelompok nasabah dan perbankan. Ini seharusnya digarap intensif sehingga peluang mengembangkan usaha terbuka luas.
Khusus untuk Riau membangun link dengan organisasi masyarakat berbasis Islam dan Melayu menjadi strategis dilakukan.
Sangat penting diperhatikan selanjutnya adalah kualitas sumber daya perbankan yang orientasi pengembangan harus terarah pada kualitas pelayanan. Kepuasan nasabah sangat erat kaitannya dengan loyalitas.
Penelitian Towers Weston bahkan membuktikan bahwa setiap lima persen peningkatan kepuasan nasabah bank retail akan memberikan tambahan profit sampai dengan 25 persen.
Tantangan dan peluang lain dalam aspek kebijakan pemerintah bagi perkembangan bisnis perbankan syariah di Riau muncul dari niat pemerintah untuk mendirikan bank BUMN Syariah.
Institusi ini nantinya akan menjadi sandaran bagi perbankan syariah diseluruh pelosok tanah air. Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan berbagai regulasi yang akan memberi ruang ekspansi yang lebih luas bagi perkembangan bank syariah.
Ini tentunya akan menjadi pendorong bagi menciptakan keunggulan bersaing dengan fitur-fitur yang kian melegakan nasabah mendukung usaha-usaha produktif mereka. Semoga.***(ak27)
Edyanus Herman Halim
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Saat ini baru ada lima bank syariah dan enam buah unit usaha syariah yang beroperasi di Riau.
Secara nasional jumlah kantor bank syariah (BUS dan UUS) telah mencapai 2.495 kantor. Ini berarti keberadaan usaha perbankan syariah di Riau baru mencapai 0,44 persen. Sedangkan dibandingkan dengan keberadaan perbankan secara umum di Riau baru mencapai 1,38 persen.
Jumlah aset telah mencapai Rp5,42 triliun dan dibandingkan dengan tahun 2012 meningkat sebesar 27,9 persen. Pertumbuhan aset perbankan syariah Riau masih lebih rendah jika dibandingkan dengan perbankan syariah secara nasional yg tumbuh sebesar 35,01 persen.
Berkembangnya aset perbankan syariah Riau terjadi akibat naiknya dana yang dihimpun yakni mencapai Rp3,94 triliun atau tumbuh sebesar 22,93 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sumbernya berasal dari tabungan maupun deposito syariah.
Tabungan syariah masih mendominasi struktur aset perbankan syariah di Riau, yakni 55,41 persen. Secara nasional pertambahan dana yang berhasil dihimpun atau Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 34,48 persen.
Keadaan ini menunjukkan kinerja menghimpun dana perbankan syariah Riau masih di bawah rata-rata nasional.
Geliat penghimpunan dana yang begitu pesat mendorong naiknya kemampuan memberikan pembiayaan bagi usaha masyarakat.
Perbankan syariah di Riau sampai dengan triwulan ketiga 2013 telah mampu mengucurkan pembiayaan syariah mencapai Rp3,36 triliun atau meningkat 22,28 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan secara nasional sebesar 36,03 persen pertumbuhan Riau masih jauh lebih rendah.
Penyaluran pembiayaan syairah ini disalurkan pada bidang usaha produktif yang mencapai 56,05 persen. Sisanya masih terserap untuk pembiayaan konsumtif yakni 43,95 persen. Pembiayaan produktif diarahkan pada pembiayaan modal kerja dan investasi.
Perkembangan kedua bidang pembiayaan produktif ini masih signifikan. Pembiayaan modal kerja meningkat sebesar 10,07 persen dan pembiayaan investasi naik mencapai 43,43 persen. Sementara pembiayaan konsumtif tumbuh sebesar 18,37 persen.
Tantangan perbankan syariah di Riau ke depannya tentu tidak sedikit. Dalam skala mikro perusahaan, perbankan syariah di Riau dihadapkan pada upaya-upaya peningatan kualitas bisnis dan menjaga konsistensi pertumbuhan yang sehat.
Intermediasi yang dilakukan perbankan syariah dalam mendorong bergeraknya sektor riil di Riau sedikit mengalami penurunan yang ditandai dengan nilai financing to deposit ratio (FDR) yang semakin rendah dari 88,7 persen menjadi 85,37 persen.
Ini artinya, ada potensi untuk terjadinya penurunan dalam pendapatan usaha. Pada sisi lain kualitas pembiayaan yang dilakukan juga kian memburuk.
Tercermin dari naiknya rasio non performing financing (NPF) dari 3,89 persen menjadi 4,38 persen. Padahal rasio non performing loan (NPL) perbankan secara rerata di Riau hanya 3,48 persen.
Selain itu, peran perbankan syariah di Riau juga relatif kecil. Pangsa aset perbankan syariah di Riau terhadap total aset perbankan baru mencapai 6,72 persen dan hanya meningkat 4,67 persen jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya.
Dalam aspek kemampuan menghimpun dana pangsa perbankan syariah Riau baru sebesar 6,93 persen.
Sedangkan dalam aspek pembiayaan peran intermediasi perbankan syariah Riau hanya 7,07 persen. Bahkan jika dibandingkan dengan pembiayaan usaha mikro peran perbankan syariah hanya sebesar 19,38 persen.
Kondisi ini menandai bahwa geliat yang tercermin dalam bisnis perbankan syariah masih dihadapkan pada kemampuan bersaing yang rendah dan tetap akan tertekan oleh pusaran arus bisnis perbankan konvensional yang kian deras.
Pada tataran makro ekonomi gerak langkah perbankan syariah untuk 2014 masih akan dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan. Ketatnya likuiditas di pasar menyebabkan upaya-upaya meraup dana pihak ketiga akan semakin sulit.
Perlu strategi-strategi yang unik dan terukur menghadapi situasi pasar yang “kering”.
Dalam suasana seperti ini sulit menawarkan produk-produk perbankan dengan biaya murah. Pengetatan likuiditas memaksa terjadinya peningkatan bunga yang berujung pada naiknya bunga kredit atau pembiayaan.
Tidak gampang menemukan sektor-sektor produktif yang bersedia menerima pembiayaan dengan cost of fund yang tinggi. Walaupun prinsip perbankan syariah adalah bagi hasil namun gangguan likuiditas ini tetap akan berdampak pada pendapatan.
Pertumbuhan ekonomi juga belum akan sepenuhnya pulih sehingga sektor-sektor produktif masih lamban perkembangannya. Sektor riil masih akan terpengaruh oleh tensi politik yang kian tinggi dalam tahun politik mendatang.
Pelaku bisnis akan “menggantung” gerakan mereka sambil membaca kemana arah pergerakan ekonomi pasca Pileg dan Pilpres.
Alokasi anggaran negara dan APBD tentunya kurang tercurah pada upaya-upaya mendorong dinamika ekonomi. Porsi mendorong citra politisi dan partai akan lebih tercium. Bagi perbankan situasi ini kurang menguntungkan.
Pemain-pemain di dunia bisnis lebih tertarik pada bisnis-bisnis jangka pendek dan spekulatif sehingga lebih berisiko didanai melalui perbankan.
Selektivitas pembiayaan menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah di Riau di tahun politik mendatang.
Strategi ke depan yang paling mungkin adalah menguatkan pondasi melalui penyiapan rencana kerja yang terinci, lengkap dan menyeluruh.
Perbankan syariah harus lebih berhati-hati mengalokasikan pembiayaan. Naiknya NPF menandai memburuknya kualitas bisnis nasabah atau bahkan menandai kurangnya kewaspadaan dan kehati-hatian selama ini.
Untuk itu pemahaman yang baik tentang faktor-faktor eksternal bisnis perlu ditingkatkan dan kemampuan memetakan peluang-peluang dan sasaran pasar harus lebih trampil dan teliti.
Termasuk membaca ancaman-ancaman yang mungkin timbul sejalan dengan kelemahan yang masih menggelantung di sisi internal perusahaan.
Mendeskripsikan dengan baik se-gala kekuatan dan kelemahan dihadapkan pada cabaran eksternal merupakan faktor kunci keberhasilan memformulasikan langkah-langkah logis menggapai sukses. Keunggulan bersaing haanya mungkin diperoleh dari upaya-upaya itu secara berkelanjutan.
Determinasi pertumbuhan usaha yang masih tinggi dapat dijadikan modal usaha yang memadai untuk kian memperbesar pangsa pasar.
Ketatnya likuiditas bukan harus hanya sebagai tantangan, melainkan sebagai peluang yang menjanjikan mengingat karakteristik bisnis syariah sangat fleksibel menghadapi itu. Walaupun konsumen atau nasabah tetap saja lebih berorientasi pada pendapatan yang tinggi tetapi kemampuan mengelola risiko akan menjadi daya tarik yang menjanjikan.
Guna lebih mengembangkan sayap bisnis, kerja sama lintas sektoral yang lebih terintegrasi perlu dilakukan. Jika membiayai sektor perkebunan maka melirik sektor transportasi yang terkait dengan usaha perkebunan menjadi seksi untuk digarap.
Mata rantai bisnis sektor riil harus dipetakan dan diteliti secara jeli untuk menemukan ceruk-ceruk pembiayaan yang produktif. Selain bermanfaat bagi bank itu sendiri upaya tersebut juga sangat berguna bagi perekonomian secara umum.
Dengan demikian pemerintah dapat diajak untuk memberikan stimulus sehingga proses bisnis dalam siklus tersebut semakin likuid.
Pada level manajerial, loyalitas nasabah harus senantiasa dipertahankan sehingga keberlangsungan bisnis dapat berlanjut dengan baik.
Bank syariah memiliki karakteristik tersendiri dalam lingkungan masyarakat muslim yang sangat besar jumlahnya. Customer relationship tidak sulit dibangun melalui sentuhan-sentuhan emosional nasabah dan masyarakat.
Hari-hari besar Islam dapat menjadi ajang membangun hubungan timbal balik antara kelompok nasabah dan perbankan. Ini seharusnya digarap intensif sehingga peluang mengembangkan usaha terbuka luas.
Khusus untuk Riau membangun link dengan organisasi masyarakat berbasis Islam dan Melayu menjadi strategis dilakukan.
Sangat penting diperhatikan selanjutnya adalah kualitas sumber daya perbankan yang orientasi pengembangan harus terarah pada kualitas pelayanan. Kepuasan nasabah sangat erat kaitannya dengan loyalitas.
Penelitian Towers Weston bahkan membuktikan bahwa setiap lima persen peningkatan kepuasan nasabah bank retail akan memberikan tambahan profit sampai dengan 25 persen.
Tantangan dan peluang lain dalam aspek kebijakan pemerintah bagi perkembangan bisnis perbankan syariah di Riau muncul dari niat pemerintah untuk mendirikan bank BUMN Syariah.
Institusi ini nantinya akan menjadi sandaran bagi perbankan syariah diseluruh pelosok tanah air. Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan berbagai regulasi yang akan memberi ruang ekspansi yang lebih luas bagi perkembangan bank syariah.
Ini tentunya akan menjadi pendorong bagi menciptakan keunggulan bersaing dengan fitur-fitur yang kian melegakan nasabah mendukung usaha-usaha produktif mereka. Semoga.***(ak27)
Edyanus Herman Halim
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Riau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.