Setelah sehari sebelumnya menyarankan agar kebijakan kenaikan elpiji dilaksanakan secara bertahap, Sabtu (4/1), partai yang dikomandani Susilo Bambang Yudhoyono itu akhirnya menegaskan menolak rencana kenaikan tersebut. Partai Demokrat tidak setuju dan menolak kenaikan harga elpiji 12 kilogram oleh Pertamina," kata Sekjen DPP PD Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) di Jakarta.
Dia menyatakan, sikap penolakan itu diambil karena partainya khawatir kenaikan apalagi hingga lebih dari 60 persen akan menimbulkan inflasi. "Yang pada akhirnya akan membebani rakyat kita," kata putra Presiden SBY itu.
Ibas kemudian mengajak menegok kembali kebijakan menaikkan harga BBM pada tahun lalu. Pada saat itu, meski pada akhirnya bisa segera melakukan stabilisasi harga, namun harga-harga kebutuhan pokok sempat ikut naik. "Kondisi seperti ini jangan sampai terulang lagi dan jangan ada kebijakan apapun yang justru bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok," tambahnya.
Untuk itu, politisi muda itu menambahkan, partainya turut mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan agar kenaikan harga elpiji 12 kilogram oleh Pertamina ditinjau kembali. "Ini kebijakan korporat (Pertamina) dan kami yakin rencana kenaikan harga elpiji ini tidak dilaporkan kepada presiden," pungkas Ibas.
Juru bicara DPP PD M Ikhsan Modjo menambahkan alasan partainya megambil sikap menolak juga karena khawatir, kebijakan kenaikan tersebut akan semakin meningkatkan disparitas harga elpiji 12 kg dan elpiji 3 kg. Ujung-ujungnya, kata dia, potensi munculnya kelangkaan dan ketidakterjangkauan harga kedua jenis elpiji tersebut oleh masyarakat. ‘’Semakin banyak pula kecurangan dan upaya melakukan kecurangan dalam distribusi elpiji di masyarakat nantinya,’’ kata Ikhsan.
Terkait dengan keluhan biaya produksi oleh Pertamina, dia menyatakan, kalau partainya memandang bahwa masih ada banyak hal yang bisa dilakukan. Terutama, untuk memperbaiki efisiensi baik dalam distribusi maupun produksi sehingga bisa menekan biaya. ‘’Atas dasar pertimbangan itu, DPP Partai Demokrat meminta pemerintah dan PT Pertamina segera mengevaluasi dan membatalkan keputusan kenaikan harga elpiji 12 kilogram tersebut,’’ ujarnya lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga memberikan pernyataan keras terkait kebijakan tersebut. Menurut dia, kebijakan menaikkan harga elpiji ketika DPR sedang menjalani masa reses tidak etis. "Kebijakan elpiji merupakan keputusan yang kurang ajar," kata Priyo usai menjadi pembicara diskusi di Warung Daun Jakarta kemarin.
Lebih lanjut, dia menganggap bahwa ada sesuatu yang janggal dari keputusan tersebut. Karena itu, dia meminta agar Pertamina segera diaudit. Terutama, terkait keluhan selama ini, bahwa perusahaan plat merah itu akan merugi triliunan rupiah jika tidak menaikkan harga elpiji 12 kg. ‘’Kali ini, Pertamina perlu diaudit,’’ ucap politisi Partai Golkar itu dengan mimik serius. Sedangkan rapat mendadak yang digelar di Kantor Wapres kemarin berakhir sekitar pukul 17.00 WIB tanpa ada keterangan pers tentang hasil dari pertemuan yang dihadiri menteri-menteri ekonomi, pimpinan Pertamina dan pihak terkait.
Dalam keterangan singkat kepada wartawan, Boediono mengatakan, rapat membahas secara detil tentang kebijakan menaikkan harga gas 12 kg. "Kita bahas secara mendalam, ketersediaan, hambatan di lapangan, dan sistem distribusi. Kami juga mendengar laporan-laporan dari lapangan, kami juga mengecek segi pandangan para menteri," kata Boediono, Sabtu (04/01) sore. "Kita bahas secara mendalam, ketersediaan, hambatan di lapangan, dan sistem distribusi. Kami juga mendengar laporan-laporan dari lapangan, kami juga mengecek segi pandangan para menteri.’’
Namun demikian, Boediono tidak bersedia menjelaskan hasil rapat tersebut. "Hasil rapat akan kita laporkan ke Presiden besok. Besok (Minggu, 5/1) akan ada rapat dengan Pak Presiden dengan menteri-menteri terkait," katanya. (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.