Oleh :
[ArtikelKeren] TAJUK RENCANA - Adanya rencana pembangunan gedung baru DPRD Riau 12 lantai sungguh mengherankan.
Pasalnya, anggota DPRD Riau sendiri banyak yang tak tahu (atau pura-pura tak tahu) dan tidak dilibatkan dalam soal yang satu ini.
Tiba-tiba saja usulan anggaran pembahasan detail engineering design (DED) pembangunan gedung baru DPRD Riau sudah masuk usulan APBD murni 2014.
Versi anggota dewan pembangunan itu jelas pemborosan karena mereka merasa tidak memerlukan.
Sedangkan gedung yang ada saja tidak termanfaatkan dengan maksimal. Apalagi mau ditambah 12 lantai. Rencana pembangunan gedung DPRD Provinsi Riau akan menelan dana Rp130 miliar sebenarnya tidak disetujui beberapa anggota DPRD Provinsi Riau
Ketua Komisi C, Azis Zaenal satu di antara yang merasa janggal dengan usulan itu. Meskipun Komisi C bermitra dengan Dinas PU sebagai pelaksana pembangunan di Riau, namun rencana pembangunan gedung pemerintahan itu dinilai Azis tidak pro masyarakat.
Seharusnya begitu banyak yang perlu menjadi prioritas pembangunan di Riau ini selain gedung wakil rakyat itu.
Misalnya pembangunan jalan, perumahan layak huni, drainase dan berbagai fasilitas umum untuk kepentingan rakyat masih banyak yang belum terwujud. Bahkan anggota Komisi A DPRD Riau Toni Hidayat berani menegaskan pembangunan itu belum perlu atau tegasnya pemborosan.
Pertanyaannya bagaimana bisa anggaran demikian besar muncul dan bahkan wakil rakyat setingkat ketua komisi tak setuju pun tetap jalan terus. Ini memang aneh.
Sementara itu Sekretaris DPRD Provinsi Riau Zulkarnain Kadir SH MH, Rabu (11/12) mengatakan saat ini anggaran untuk DED tersebut masih berupa usulan dari anggota DPRD Riau yang dicatatkan oleh Sekretariat DPRD untuk dimasukkan dalam APBD murni 2014.
Menurutnya yang namanya masih usulan, jadi kalau dirasakan tidak diperlukan untuk menganggarkan DED pembangunan gedung, maka bisa dicoret.
Menurutnya silakan anggota DPRD Riau yang mencoretnya dari usulan sebelum disahkan. Zulkarnain Kadir mengatakan sebenarnya proses pembangunan gedung ini sudah berjalan dengan dianggarkannya feasibility study dan amdal dalam APBD 2013.
Bagi publik sebenarnya hal yang jelas-jelas saja bahwa tanpa perlu kajian akademis pun penganggaran untuk rencana pembangunan gedung baru itu jelas berlebihan.
Ada banyak yang hal yang lebih perlu tetapi malah dikesampingkan. Hal yang tak perlu malah dianggarkan ratusan miliar.
Mumpung masih dalam bentuk usulan tentu kita ingin sikap anggota DPRD benar-benar sesuai dengan harapan rakyat yang diwakilinya untuk mencoret usulan yang memboroskan anggaran negara.
Kita tidak ingin dari awal persoalan ini diributkan dan pada akhirnya disetujui karena sesuatu di balik persetujuan itu. Jangan lain di mulut lain pula di hati.
Publik bukan kumpulan orang bodoh yang dengan mudah pula dibodoh-bodohi wakilnya. Jika dari awal tidak setuju maka tunjukkan sikap jantan dengan mencoret anggaran itu sebelum benar-benar disahkan.***(ak27)
Pasalnya, anggota DPRD Riau sendiri banyak yang tak tahu (atau pura-pura tak tahu) dan tidak dilibatkan dalam soal yang satu ini.
Tiba-tiba saja usulan anggaran pembahasan detail engineering design (DED) pembangunan gedung baru DPRD Riau sudah masuk usulan APBD murni 2014.
Versi anggota dewan pembangunan itu jelas pemborosan karena mereka merasa tidak memerlukan.
Sedangkan gedung yang ada saja tidak termanfaatkan dengan maksimal. Apalagi mau ditambah 12 lantai. Rencana pembangunan gedung DPRD Provinsi Riau akan menelan dana Rp130 miliar sebenarnya tidak disetujui beberapa anggota DPRD Provinsi Riau
Ketua Komisi C, Azis Zaenal satu di antara yang merasa janggal dengan usulan itu. Meskipun Komisi C bermitra dengan Dinas PU sebagai pelaksana pembangunan di Riau, namun rencana pembangunan gedung pemerintahan itu dinilai Azis tidak pro masyarakat.
Seharusnya begitu banyak yang perlu menjadi prioritas pembangunan di Riau ini selain gedung wakil rakyat itu.
Misalnya pembangunan jalan, perumahan layak huni, drainase dan berbagai fasilitas umum untuk kepentingan rakyat masih banyak yang belum terwujud. Bahkan anggota Komisi A DPRD Riau Toni Hidayat berani menegaskan pembangunan itu belum perlu atau tegasnya pemborosan.
Pertanyaannya bagaimana bisa anggaran demikian besar muncul dan bahkan wakil rakyat setingkat ketua komisi tak setuju pun tetap jalan terus. Ini memang aneh.
Sementara itu Sekretaris DPRD Provinsi Riau Zulkarnain Kadir SH MH, Rabu (11/12) mengatakan saat ini anggaran untuk DED tersebut masih berupa usulan dari anggota DPRD Riau yang dicatatkan oleh Sekretariat DPRD untuk dimasukkan dalam APBD murni 2014.
Menurutnya yang namanya masih usulan, jadi kalau dirasakan tidak diperlukan untuk menganggarkan DED pembangunan gedung, maka bisa dicoret.
Menurutnya silakan anggota DPRD Riau yang mencoretnya dari usulan sebelum disahkan. Zulkarnain Kadir mengatakan sebenarnya proses pembangunan gedung ini sudah berjalan dengan dianggarkannya feasibility study dan amdal dalam APBD 2013.
Bagi publik sebenarnya hal yang jelas-jelas saja bahwa tanpa perlu kajian akademis pun penganggaran untuk rencana pembangunan gedung baru itu jelas berlebihan.
Ada banyak yang hal yang lebih perlu tetapi malah dikesampingkan. Hal yang tak perlu malah dianggarkan ratusan miliar.
Mumpung masih dalam bentuk usulan tentu kita ingin sikap anggota DPRD benar-benar sesuai dengan harapan rakyat yang diwakilinya untuk mencoret usulan yang memboroskan anggaran negara.
Kita tidak ingin dari awal persoalan ini diributkan dan pada akhirnya disetujui karena sesuatu di balik persetujuan itu. Jangan lain di mulut lain pula di hati.
Publik bukan kumpulan orang bodoh yang dengan mudah pula dibodoh-bodohi wakilnya. Jika dari awal tidak setuju maka tunjukkan sikap jantan dengan mencoret anggaran itu sebelum benar-benar disahkan.***(ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.