"Ini sebagai langkah awal yang baik. Tidak boleh berhenti dan dilokalisir permasalahan hanya pada Budi Mulya saja," kata Misbakhun melalui pesan singkat pada JPNN, Jumat, (15/11).
Menurut Misbakhun, kasus yang menjerat Budi ini akan terus bergulir pada nama-nama lain. Dalam hal ini, kata dia, akan mengarah pada Dewan Gubernur dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK). Pasalnya, dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia bersifat kolektif kolegial.
Dalam Struktur Dewan Gubernur Bank Indonesia itu, paparnya, ada Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur BI. Oleh karena itu, kata Misbakhun, tanggungjawab atas semua tindakan bersifat kolektif.
Penetapan Budi Mulya yang dikaitkan dengan penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, ujarnya, akan mengarah pada Ketua KSSK saat itu, yaitu Sri Mulyani Indrawati dan sekretaris KSSK yaitu Raden Pardede.
Tak hannya itu, sambungnya, peluang Miranda S. Gultom untuk ditetapkan lagi sebagai tersangka oleh KPK menjadi terbuka dan selanjutnya menuju Boediono.
"Saat keputusan Pemberian FPJP yang menjabat Gubernur Bank Indonesia adalah Prof Boediono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden. Miranda S. Gultom sebagai Deputi Gubernur Senior," lanjut Misbakhun. Melihat berbagai celah yang terbuka di kasus ini, Misbakhun mengingatkan DPR RI untuk segera mempersiapkan sebuah langkah konstitusional untuk melakukan impeachment terhadap Wakil Presiden Boediono. Hal ini untuk mengantisipasi jika KPK mengembangkan kasus itu hingga ke nama-nama yang telah disebut selama ini, termasuk Boediono. (JPNN)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.