Masyarakat Kecewa Disbunhut Tak Miliki Data Hutan Bakau

BENGKALIS [ArtikelKeren] NEWS - Masyarakat sangat menyayangkan kinerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Bengkalis yang tidak memiliki data valid tentang hutan bakau. Padahal, selama ini degradasi lingkungan akibat perambahan hutan mangrove, sala satunya abrasi, sudah isu sentral di tengah-tengah masyarakat.

''Terus terang saja, saya sangat terkejut ketika Kepala Disbunhut mengatakan kalau SKPD-nya tidak memiliki data valid soal hutan bakau, baik luas maupun jenisnya. Padahal selama ini perambahan hutan bakau yang memicu timbulnya abrasi sudah menjadi isu sentral,'' ujar pemerhati lingkungan, Khairul Saleh, Minggu (24/11/2013).

Pernyataan tersebut diungkapkan pria yang akrab disapa Atah ini saat membaca berita di salah satu media massa. Dalam pemberitaan tersebut Kadisbunhut Herman mengungkapkan kalau Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis sampai saat ini masih memiliki data yang valid tentang luas dan kondisi hutan bakau atau mangrove di Kabupaten Bengkalis. Untuk itu, saat ini pihak Dinasbunhut Bengkalis tengah menvalidkan luas hutan dan kondisi bakau.

''Saya ragu apakah rencana memvalidasi itu benar-benar akan dilakukan. Selama ini saja, sudah bertahun-tahun Disbunhut tidak melakukan itu (validasi). Sementara masyarakat di kawasan pesisir sudah menjerit-jerit karena daratan tempat mereka tinggal terus dikikis air laut,'' kata pria yang juga menjabat Sekretaris LSM Bahtera Melayu tersebut.

Atah mengatakan, dirinya baik secara pribadi maupun organisasi sudah sejak lama melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat pesisir. Tujuannya adalah untuk mengingkatkan kesadaran betapa pentingnya memelihara kelestarian hutan bakau atau mangrove. Aksi nyata yang dilakukan tidak hanya memelihara hutan mangrove yang sudah ada, melainkan juga melakukan penanaman (replanting,red) terhadap ekosistem mangrove yang sudah mengalami kerusakan.

''Kemudian juga bersama kelompok masyarakat memanfaatkan kawasan mangrove sebagai objek wisata alam dan juga studi. Sementara untuk melakukan pendataan mangrove secara detail se-Kabupaten Bengkalis belum pernah dilakukan karena butuh dana yang tidak sedikit,'' ujar LSM yang pernah menerima penghargaan kalpataru tersebut.

Sebelumnya diberitakan, kalau Disbunhut baru memiliki data kasar dan data tersebut belum bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kebijakan, salah satunya adalah rencana merealisasikan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) mengrove.

"Saya ingin data lebih valid, seperti berapa luas sesungguhnya, jenis bakaunya, kondisi bakaunya, jumlah warga yang tinggal disekitar hutan bakau tersebut termasuk mata pencarian masyarakat sekitar. Jika ini sudah lengkap baru kita akan mengkaji program pemberdayaan masyarakat terkait HTR yang tengah kita wacanakan itu," kata Herman.

Sementara tentang HTR ini, Herman mengaku memang belum dikemukakan secara resmi kepada Bupati Bengkalis, karena masih menvalidkan data yang dimiliki. Kesulitan tentang luas hutan bakau salah satu kendala dalam membangun HTR. Namun, sambil berjalan akurasi data akan terus dilakukan termasuk hutan bakau itu terhampar di berapa desa di satu kecamatan. (ak27/halloriau)