Meski tidak menjelaskan secara detail, Marty mengungkapkan peninjuan ulang kerjasama bukan hanya di bidang pertukaran informasi saja tapi juga kerjasama lainnya yang juga dibutuhkan Australia.
"Kita tidak nunggu. Kita sudah bertindak. Seperti keran, satu persatu kita tutup keran ini. Kerjasama ini kita downgrade," tutur Marty di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, (19/11).
Marty menyatakan sejumlah kerjasama yang ditinjau ulang akan dibahas setelah ia bertemu dengan Dubes Indonesia di Australia Nadjib Riphat Kesoema, pada Rabu, (20/11).
Marty mengungkapkan Indonesia belum mengetahui substansi pembicaraan Presiden dan sejumlah tokoh yang disadap Australia. Meski yang disadap dianggap tidak penting, menurutnya, penyadapan sudah melanggar hukum. "Fokus kita adalah sadap penyadapan, sesuatu yang tidak lazim, melanggar hukum, sesuatu yang melanggar HAM, hak privat seorang individu, melanggar, menciderai, merusak hubungan bilateral Indonesia-Australia. Dan yang bertanggungjawab hanya satu, yaitu Australia," tandas Marty. (jpnn)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.