Diungkapkan Asisten II Setkab Bengkalis, H Arianto saat dihubungi, putusan pengadilan jelas mengatakan, bahwa proses pemilihan kepala desa Teluk Pambang cacat hukum. Artinya, menjadi kewenangan BPD untuk menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut.
''Rekomendasi Komisi I DPRD memang meminta dilakukan penghitungan ulang, tapi pemerintah tetap berpegang kepada putusan pengadilan bahwa hasil pemilihan kepala desa itu cacat hukum. Apa arti cacat hukum ya saya rasa kita semua tahu itu,'' kata Arianto, Selasa (1/10/2013).
Dikatakannya lagi, sudah menjadi tanggungjawab BPD Teluk Pambang untuk menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut kata Arianto. Seperti membentuk panitia baru dan melakukan pemilihan ulang.
''Kalau sudah cacat hukum kan tak mungkin dilakukan penghitungan ulang. Kalau dihitung ulang sama saja mengesahkan proses pemilihan yang sudah berjalan,'' ujarnya.
Sumber : halloriau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.