Oleh : Fakhrunnas MA Jabbar
[ArtikelKeren] OPINI - Amat banyak kisah inspiratif yang dinukilkan dalam sejarah para pemimpin sejak zaman Rasulullah hingga para khalifah. Semua kisah itu merupakan suri-teladan yang tiada tara.
Itulah sebabnya bermunculan pemikiran terutama dari pemuka dan kelompok Islam untuk mengangkat kembali kepemimpinan khilafah di seluruh dunia.
Di antara kisah yang terus membekas dalam meoriabilia umat hingga kini, bagaimana Rasulullah pada suatu pagi hari raya mendengar ratap-tangis anak kecil karena ketiadaan pakaian baru.
Rasulullah pun memberi si anak pakaian yang diperlukan. Sebab, tak boleh ada yang bersedih pada hari kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa.
Begitu pula, pada zaman khalifah, banyak kisah atau cerita yang patut jadi ikutan para pejabat masa kini. Mulai dari empat khalifah utama setelah wafatnya Rasulullah yakni Abubakar Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan hingga Ali bin Abi Thalib. Khalifah sesudahnya pun banyak menghiasi sejarah perjalanan dan perkembangan Islam di antaranya Umar ibn Abdul Aziz.
Kisah inspiratif tentang sebuah keluarga miskin yang tak punya sesuatu pun yang bisa dimakan. Di kala anak-anak keluarga itu yang masih kecil menangis kelaparan hingga tengah malam, si ibu hanya bisa memberi harapan.
Caranya, ia memasak air dengan batu di dalamnya sambil menyabarkan anak-anaknya bahwa sebentar lagi nasi akan masak. Peristiwa itu disaksikan seorang khalifah yang sengaja blusukan tengah malam untuk melihat langsung denyut kehidupan masyarakatnya.
Begitu pula, seorang khalifah menyamar jadi calon pembeli domba, yakni domba yang dijaga seorang anak kecil yang amanah. Khalifah merayu si anak kecil agar bersedia menjual salah seekor domba itu dengan meyakinkan bahwa tuan pemiliknya tak akan tahu.
Si anak bertahan dan mengatakan “tuan pemilik ini memang tidak tahu karena tak ada di sini. Tapi Allah pasti melihat dan mengetahuinya.”
Terlalu jauh memang memperbandingkan kepemimpinan pejabat baik dalam jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif pada masa kini dengan gaya kepemimpinan khalifah masa silam.
Padahal, jabatan yang dipegang para pejabat tentu saja merupakan amanah rakyat yang tak boleh dipandang rendah. Amanah rakyat itu bermakna semua perbelanjaan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan termasuki gaji dan penghasilan yang diterimanya merupakan uang rakyat.
Lebih dari itu, para penyelenggara negara dan pemerintahan itu digelari sebagai public servant (abdi rakyat atau abdi masyarakat).
Cukup lama, kata-kata ‘abdi masyarakat’ hanya manis dipajang dalam risalah, surat atau pun pengumuman dan baliho di negeri ini terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru hingga Orde Reformasi kini.
Namun realitas yang terjadi justru pejabatlah yang dilayani oleh rakyat. Kunjungan kerja atau inseksi ke daerah yang dilakukan pejabat justru harus mendapat pelayanan yang luar biasa dari kalangan masyarakat.
Bukankah jamak terjadi di negeri ini ketika terjadi musibah atau bencana, oknum pejabatnya sedang melakukan kunjungan pelesiran ke luar negeri.
Parahnya, kepergian oknum ini tidak ada izin dari atasannya. Belum lagi, soal saling-lempar tanggung jawab dengan menggunakan gaya ITB (ilmu tolak badan).
Untunglah muncul pejabat tipikal yang betul-betul merakyat yang diprepresantasikan Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta) dan Dahlan Iskan (Menteri Negara BUMN). Kisah inspiratif kedua pejabat negara ini benar-benar menjadi buah bibir rakyat di tengah-tengah gersangnya keteladanan kepemimpinan.
Joko yang suka blusukan (turun langsung ke bawah) dengan gaya apa adanya sehingga terjauh dari kesan birokratis telah membawa perubahan-perubahan mendasar di ibu kota.
Bagaimana Jokowi tak segan-segan masuk ke lubang riol atau menunggui alat berat bekerja mengeruk sungai dan waduk untuk melihat langsung penyebab banjir yang sudah jadi langganan. Begitu pula, tokoh yang dipuja rakyat ini naik ojek suka-sukanya atau melantik pejabat di bawah koordinasinya di lapangan.
Dahlan Iskan pun bekerja sangat taktis-pragmatis dan melepaskan ikatan protokoler yang dipandang menjauhkan dirinya saat mendekati rakyat.
Kisah Dahlan naik ojek, melempar kursi kosong di pintu tol saat macet kian panjang, menyetir mobil sendiri usai dilantik jadi Menteri BUMN atau menghindari disambut secara berlebihan sangat melakukan kunjungan kerja di daerah.
Mari menoleh ke situasi di sekeliling kita. Di saat hujan deras mengucur yang bisa dipastikan akan diikuti oleh genangan air atau banjir dadakan baik di ruas-ruas jalan maupun di pemukiman.
Rasanya amat jarang terjadi, ada pejabat yang mencoba blusukan di tengah malam menyaksikan realitas buruk yang dialami oleh sebagian besar rakyatnya. Padahal, bila si pejabat ingin mencari solusi terbaik atas banjir dadakan itu, banyak hal yang bisa ditelisik.
Sering terjadi ketika genangan air di ruas jalan mencapai setengah hingga satu meter, justru parit besar (drainase) di kiri-kanan jalan hanya berisi sejengkal saja.
Amati saja, betapa banyak pembangunan jalan dan drainase yang tidak mempertimbangkan faktor elevasi (tinggi-rendah) keberadaan tanah dan jalan.
Akibatnya, genangan air di jalanan atau pemukiman tak kunjung kering. Apalagi, persoalannya kadangkala hanya karena saluran buangan dari jalan ke drainase itu tersumbat.
Ada pula parit drainase tepi jalan yang dibuat mengikuti naik-turun ruas jalan. Padahal sifat air akan mencari tempat yang terendah sehingga parit yang sudah dibangun dengan biaya mahal menggunakan uang rakyat itu menjadi tidak berfungsi.
Suasana macet yang terjadi di sejumah ruas jalan terutama di kawasan perkotaan, selain disebabkan perilaku pengguna jalan juga kapasitas (daya tampung) jalan atau salah-kaprah menerapkan kebijakan membagi pulau atau ruas jalan.
Situasi ini menjadikan keberadaan flyover yang dibangun dengan biaya besar pada jam-jam tertentu terutama pagi dan petang hari (jam pergi dan pulang kantor) hanyalah memindahkan lokasi macet saja.
Begitu pula kemacetan di pintu masuk atau gerbang tol jalan atau bandara yang tak pernah terselesaikan. Persoalannya hanya gara-gara pejabat terkait tak mau melakukan blusukan pada jam-jam tertentu.
Bahkan, saat berada di antarean kemkacetan itu, si pejabat tak tersentuh hatinya untuk memikirkan solusi agar penderitaan rakyat tidak berkepanjangan.
Belum lagi persoalan parkir sembarangan yang memicu kemacetan di mana-mana. Atau pedagang kaki-lima yang beraktivfitas di bahu jalan atau trotoar pejalan kaki.
Apalagi nasib pedagang kecil di pasar-pasar tradisional yang sempit, sumpek dan becek, kian jauh dari pengamatan para pejabat.
Pantaslah, rakyat merasakan betapa kemakmuran dan kesejahteraan itu kian jauh meski sudah lebih setengah abad merdeka.
Berbelit-belitnya birokrasi saat surat-surat dan dokumen serta perizinan yang membuka celah terjadi suap-menyuap atau uang pelicin, belum banyak disidak oleh pejabat.
Jokowi dan Dahlan memang selalu lebih dulu selangkah dalam urusan yang membela kepentingan rakyat. Semestinya, pejabat kita harus berjaga di kala rakyatnya tidur atau lelap di tengah malam.***
Fakhrunnas MA Jabbar
Itulah sebabnya bermunculan pemikiran terutama dari pemuka dan kelompok Islam untuk mengangkat kembali kepemimpinan khilafah di seluruh dunia.
Di antara kisah yang terus membekas dalam meoriabilia umat hingga kini, bagaimana Rasulullah pada suatu pagi hari raya mendengar ratap-tangis anak kecil karena ketiadaan pakaian baru.
Rasulullah pun memberi si anak pakaian yang diperlukan. Sebab, tak boleh ada yang bersedih pada hari kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa.
Begitu pula, pada zaman khalifah, banyak kisah atau cerita yang patut jadi ikutan para pejabat masa kini. Mulai dari empat khalifah utama setelah wafatnya Rasulullah yakni Abubakar Siddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan hingga Ali bin Abi Thalib. Khalifah sesudahnya pun banyak menghiasi sejarah perjalanan dan perkembangan Islam di antaranya Umar ibn Abdul Aziz.
Kisah inspiratif tentang sebuah keluarga miskin yang tak punya sesuatu pun yang bisa dimakan. Di kala anak-anak keluarga itu yang masih kecil menangis kelaparan hingga tengah malam, si ibu hanya bisa memberi harapan.
Caranya, ia memasak air dengan batu di dalamnya sambil menyabarkan anak-anaknya bahwa sebentar lagi nasi akan masak. Peristiwa itu disaksikan seorang khalifah yang sengaja blusukan tengah malam untuk melihat langsung denyut kehidupan masyarakatnya.
Begitu pula, seorang khalifah menyamar jadi calon pembeli domba, yakni domba yang dijaga seorang anak kecil yang amanah. Khalifah merayu si anak kecil agar bersedia menjual salah seekor domba itu dengan meyakinkan bahwa tuan pemiliknya tak akan tahu.
Si anak bertahan dan mengatakan “tuan pemilik ini memang tidak tahu karena tak ada di sini. Tapi Allah pasti melihat dan mengetahuinya.”
Terlalu jauh memang memperbandingkan kepemimpinan pejabat baik dalam jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif pada masa kini dengan gaya kepemimpinan khalifah masa silam.
Padahal, jabatan yang dipegang para pejabat tentu saja merupakan amanah rakyat yang tak boleh dipandang rendah. Amanah rakyat itu bermakna semua perbelanjaan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan termasuki gaji dan penghasilan yang diterimanya merupakan uang rakyat.
Lebih dari itu, para penyelenggara negara dan pemerintahan itu digelari sebagai public servant (abdi rakyat atau abdi masyarakat).
Cukup lama, kata-kata ‘abdi masyarakat’ hanya manis dipajang dalam risalah, surat atau pun pengumuman dan baliho di negeri ini terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru hingga Orde Reformasi kini.
Namun realitas yang terjadi justru pejabatlah yang dilayani oleh rakyat. Kunjungan kerja atau inseksi ke daerah yang dilakukan pejabat justru harus mendapat pelayanan yang luar biasa dari kalangan masyarakat.
Bukankah jamak terjadi di negeri ini ketika terjadi musibah atau bencana, oknum pejabatnya sedang melakukan kunjungan pelesiran ke luar negeri.
Parahnya, kepergian oknum ini tidak ada izin dari atasannya. Belum lagi, soal saling-lempar tanggung jawab dengan menggunakan gaya ITB (ilmu tolak badan).
Untunglah muncul pejabat tipikal yang betul-betul merakyat yang diprepresantasikan Joko Widodo (Gubernur DKI Jakarta) dan Dahlan Iskan (Menteri Negara BUMN). Kisah inspiratif kedua pejabat negara ini benar-benar menjadi buah bibir rakyat di tengah-tengah gersangnya keteladanan kepemimpinan.
Joko yang suka blusukan (turun langsung ke bawah) dengan gaya apa adanya sehingga terjauh dari kesan birokratis telah membawa perubahan-perubahan mendasar di ibu kota.
Bagaimana Jokowi tak segan-segan masuk ke lubang riol atau menunggui alat berat bekerja mengeruk sungai dan waduk untuk melihat langsung penyebab banjir yang sudah jadi langganan. Begitu pula, tokoh yang dipuja rakyat ini naik ojek suka-sukanya atau melantik pejabat di bawah koordinasinya di lapangan.
Dahlan Iskan pun bekerja sangat taktis-pragmatis dan melepaskan ikatan protokoler yang dipandang menjauhkan dirinya saat mendekati rakyat.
Kisah Dahlan naik ojek, melempar kursi kosong di pintu tol saat macet kian panjang, menyetir mobil sendiri usai dilantik jadi Menteri BUMN atau menghindari disambut secara berlebihan sangat melakukan kunjungan kerja di daerah.
Mari menoleh ke situasi di sekeliling kita. Di saat hujan deras mengucur yang bisa dipastikan akan diikuti oleh genangan air atau banjir dadakan baik di ruas-ruas jalan maupun di pemukiman.
Rasanya amat jarang terjadi, ada pejabat yang mencoba blusukan di tengah malam menyaksikan realitas buruk yang dialami oleh sebagian besar rakyatnya. Padahal, bila si pejabat ingin mencari solusi terbaik atas banjir dadakan itu, banyak hal yang bisa ditelisik.
Sering terjadi ketika genangan air di ruas jalan mencapai setengah hingga satu meter, justru parit besar (drainase) di kiri-kanan jalan hanya berisi sejengkal saja.
Amati saja, betapa banyak pembangunan jalan dan drainase yang tidak mempertimbangkan faktor elevasi (tinggi-rendah) keberadaan tanah dan jalan.
Akibatnya, genangan air di jalanan atau pemukiman tak kunjung kering. Apalagi, persoalannya kadangkala hanya karena saluran buangan dari jalan ke drainase itu tersumbat.
Ada pula parit drainase tepi jalan yang dibuat mengikuti naik-turun ruas jalan. Padahal sifat air akan mencari tempat yang terendah sehingga parit yang sudah dibangun dengan biaya mahal menggunakan uang rakyat itu menjadi tidak berfungsi.
Suasana macet yang terjadi di sejumah ruas jalan terutama di kawasan perkotaan, selain disebabkan perilaku pengguna jalan juga kapasitas (daya tampung) jalan atau salah-kaprah menerapkan kebijakan membagi pulau atau ruas jalan.
Situasi ini menjadikan keberadaan flyover yang dibangun dengan biaya besar pada jam-jam tertentu terutama pagi dan petang hari (jam pergi dan pulang kantor) hanyalah memindahkan lokasi macet saja.
Begitu pula kemacetan di pintu masuk atau gerbang tol jalan atau bandara yang tak pernah terselesaikan. Persoalannya hanya gara-gara pejabat terkait tak mau melakukan blusukan pada jam-jam tertentu.
Bahkan, saat berada di antarean kemkacetan itu, si pejabat tak tersentuh hatinya untuk memikirkan solusi agar penderitaan rakyat tidak berkepanjangan.
Belum lagi persoalan parkir sembarangan yang memicu kemacetan di mana-mana. Atau pedagang kaki-lima yang beraktivfitas di bahu jalan atau trotoar pejalan kaki.
Apalagi nasib pedagang kecil di pasar-pasar tradisional yang sempit, sumpek dan becek, kian jauh dari pengamatan para pejabat.
Pantaslah, rakyat merasakan betapa kemakmuran dan kesejahteraan itu kian jauh meski sudah lebih setengah abad merdeka.
Berbelit-belitnya birokrasi saat surat-surat dan dokumen serta perizinan yang membuka celah terjadi suap-menyuap atau uang pelicin, belum banyak disidak oleh pejabat.
Jokowi dan Dahlan memang selalu lebih dulu selangkah dalam urusan yang membela kepentingan rakyat. Semestinya, pejabat kita harus berjaga di kala rakyatnya tidur atau lelap di tengah malam.***
Fakhrunnas MA Jabbar
Budayawan juga dosen Universitas Islam Riau
Sumber : riaupos.co
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.