JAKARTA [ArtikelKeren] NEWS - Peran kredit usaha rakyat (KUR) untuk memperkuat basis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) cukup membuahkan hasil. Salah satu buktinya, ada banyak pengusaha yang kini naik kelas.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, hasil evaluasi penyaluran KUR menunjukkan sebagian pengusaha mikro kini sudah naik kelas menjadi pengusaha kecil. Sedangkan pengusaha kecil yang dulu menenerima KUR ada yang sudah naik kelas menjadi pengusaha menengah. "Pantauan kami, ada 800 ribu pengusaha yang sudah naik kelas," ujarnya akhir pekan lalu.
Menurut Hatta, KUR memang menjadi senjata ampuh untuk membantu para pelaku usaha mikro. Sebab, selama ini akses permodalan memang menjadi kelemahan utama sektor mikro karena mereka belum bankable atau layak mendapat kredit di mata perbankan. "Padahal, kita tahu banyak usaha prospektif di sektor mikro. Begitu akses permodalan dibuka, usaha pun tumbuh pesat," katanya.
Data Kemenko Perekonomian menunjukkan, hingga akhir Agustus 2013, total outstanding realisasi penyaluran KUR sudah menembus angka Rp 45,87 triliun yang disalurkan kepada 9.264.926 debitur pelaku usaha mikro. Dengan begitu, rata-rata KUR yang disalurkan per debitor Rp 13,5 juta.
Dalam penyaluran KUR ini, pemerintah melibatkan 7 bank umum dan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Secara nilai, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat penyaluran KUR mikro dan KUR ritel terbesar senilai Rp 24,88 triliun kepada 8.563.398 debitor.
Selanjutnya Bank Mandiri tercatat menyalurkan KUR senilai Rp 5,90 triliun kepada 244.993 debitor. Lalu Bank Negara Indonesia (BNI) Rp 4,70 triliun untuk 223.884 debitor. Kemudian isusul Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 2,14 triliun untuk 22.483 debitor.
Setelah itu Bank Syariah Mandiri Rp 1,74 triliun untuk 45.856 debitor, Bank Bukopin Rp 696,73 miliar untuk 11.719 debitor, dan BNI Syariah Rp 94,48 miliar untuk 889 debitor. Adapun BPD menyalurkan Rp 5,71 triliun kepada 151.704 debitor.
Selain memberi akses permodalan KUR, pemerintah juga menghubungkan pelaku usaha mikro dan kecil yang yang menjadi binaan kementerian dengan sektor perbankan. Dengan begitu, pelaku usaha yang membutuhkan permodalan lebih besar bisa langsung mengaksesnya ke perbankan. "Ini strategi pemerintah untuk mencetak pengusaha-pengusaha kelas menengah baru," ucapnya.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarifuddin Hasan menambahkan, pemerintah juga terus berupaya memperbarui regulasi untuk mempermudah penyaluran KUR. Misalnya penurunan suku bunga KUR dan skema bunga flat per bulan.
Selama ini, suku bunga KUR yang dipatok 22 - 24 persen per tahun. Sekarang turun menjadi 0,95 persen per bulan atau 11,4 persen per tahun. Adapun bunga KUR untuk usaha ritel yang sebelumnya 13-15 persen diturunkan menjadi 0,57 persen per bulan atau 6,84 persen per tahun. "Penurunan bunga ini untuk meringankan beban cicilan dan diharapkan bisa meningkatkan usaha," katanya.
Meski kinerja penyaluran KUR menggembirakan, Syarif mengakui saat ini kredit macet atau non-performing loan (NPL) KUR di beberapa bank penyalur masih cukup tinggi. Misalnya di BTN, NPL KUR mencapai 12,4 persen dan di Bank Syariah Mandiri 7,3 persen. Sedangkan secara total, NPL KUR tercatat 4,2 persen. "Karena itu, pendampingan dan pengawasan juga terus dilakukan agar rasio NPL bisa terus diturunkan," jelasnya.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, hasil evaluasi penyaluran KUR menunjukkan sebagian pengusaha mikro kini sudah naik kelas menjadi pengusaha kecil. Sedangkan pengusaha kecil yang dulu menenerima KUR ada yang sudah naik kelas menjadi pengusaha menengah. "Pantauan kami, ada 800 ribu pengusaha yang sudah naik kelas," ujarnya akhir pekan lalu.
Menurut Hatta, KUR memang menjadi senjata ampuh untuk membantu para pelaku usaha mikro. Sebab, selama ini akses permodalan memang menjadi kelemahan utama sektor mikro karena mereka belum bankable atau layak mendapat kredit di mata perbankan. "Padahal, kita tahu banyak usaha prospektif di sektor mikro. Begitu akses permodalan dibuka, usaha pun tumbuh pesat," katanya.
Data Kemenko Perekonomian menunjukkan, hingga akhir Agustus 2013, total outstanding realisasi penyaluran KUR sudah menembus angka Rp 45,87 triliun yang disalurkan kepada 9.264.926 debitur pelaku usaha mikro. Dengan begitu, rata-rata KUR yang disalurkan per debitor Rp 13,5 juta.
Dalam penyaluran KUR ini, pemerintah melibatkan 7 bank umum dan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Secara nilai, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatat penyaluran KUR mikro dan KUR ritel terbesar senilai Rp 24,88 triliun kepada 8.563.398 debitor.
Selanjutnya Bank Mandiri tercatat menyalurkan KUR senilai Rp 5,90 triliun kepada 244.993 debitor. Lalu Bank Negara Indonesia (BNI) Rp 4,70 triliun untuk 223.884 debitor. Kemudian isusul Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 2,14 triliun untuk 22.483 debitor.
Setelah itu Bank Syariah Mandiri Rp 1,74 triliun untuk 45.856 debitor, Bank Bukopin Rp 696,73 miliar untuk 11.719 debitor, dan BNI Syariah Rp 94,48 miliar untuk 889 debitor. Adapun BPD menyalurkan Rp 5,71 triliun kepada 151.704 debitor.
Selain memberi akses permodalan KUR, pemerintah juga menghubungkan pelaku usaha mikro dan kecil yang yang menjadi binaan kementerian dengan sektor perbankan. Dengan begitu, pelaku usaha yang membutuhkan permodalan lebih besar bisa langsung mengaksesnya ke perbankan. "Ini strategi pemerintah untuk mencetak pengusaha-pengusaha kelas menengah baru," ucapnya.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarifuddin Hasan menambahkan, pemerintah juga terus berupaya memperbarui regulasi untuk mempermudah penyaluran KUR. Misalnya penurunan suku bunga KUR dan skema bunga flat per bulan.
Selama ini, suku bunga KUR yang dipatok 22 - 24 persen per tahun. Sekarang turun menjadi 0,95 persen per bulan atau 11,4 persen per tahun. Adapun bunga KUR untuk usaha ritel yang sebelumnya 13-15 persen diturunkan menjadi 0,57 persen per bulan atau 6,84 persen per tahun. "Penurunan bunga ini untuk meringankan beban cicilan dan diharapkan bisa meningkatkan usaha," katanya.
Meski kinerja penyaluran KUR menggembirakan, Syarif mengakui saat ini kredit macet atau non-performing loan (NPL) KUR di beberapa bank penyalur masih cukup tinggi. Misalnya di BTN, NPL KUR mencapai 12,4 persen dan di Bank Syariah Mandiri 7,3 persen. Sedangkan secara total, NPL KUR tercatat 4,2 persen. "Karena itu, pendampingan dan pengawasan juga terus dilakukan agar rasio NPL bisa terus diturunkan," jelasnya.
Sumber : riaupos.co
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.