Oleh :
[ArtikelKeren] TAJUK RENCANA - Hasil Pemilukada Riau kini dinanti banyak orang dengan dada berdebar. Siapa kiranya nahkoda Riau lima tahun ke depan. Hasil resmi KPU memang belum diumumkan.
Namun masing-masing tim sukses pasangan Cagubri sudah mengklaim saling unggul. Hal ini sah-sah saja. Ini berkaitan dengan kecepatan informasi.
Namun karena semua klaim saling unggul masyarakat jadi bingung, klaim siapa sesungguhnya yang benar. Maka pantas rasanya hal ini jadi masukan bagi KPU Riau ke depan.
Memang penyelenggaraan Pemilukada boleh dikatakan sukses, aman tertib dan lancar. Namun keingintahuan publik belum terpuaskan bahkan satu hari setelah Pemilukada berlangsung.
Selain itu masyarakat dan mahasiswa asal Provinsi Riau di Jakarta misalnya, mengaku kecewa tidak dapat berpartisipasi pada helatan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang digelar pada Rabu (4/9) lalu.
Selain tidak tersedianya Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta, mereka juga tidak memungkinkan untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing, mengingat besarnya biaya dan waktu yang harus dikorbankan.
Bahkan yang paling disesalkan mereka adalah soal tidak adanya kerja sama antara KPU Riau dengan lembaga survei yang biasanya bisa disaksikan di sebuah televisi nasional untuk melakukan quick count (hitungan cepat) hasil Pilgubri yang diikuti lima pasangan calon itu.
Sehingga mereka harus mencari informasi dari keluarga, kolega yang berada di Riau serta pemberitaan dari sejumlah media online yang tentunya tidak menampilkan hasil Pilgubri secara keseluruhan.
Adalah wajar kiranya masyarakat Riau, terutama yang berada di perantauan sangat kecewa dengan kinerja KPU Riau yang tidak memfasilitasi dengan baik penyelenggaraan Pilkada Riau.
Jika dibandingkan dengan Sumatera Selatan yang hanya melaksanakan Pilkada ulang masih mampu bekerja sama dengan LSI.
Adalah ironis Riau tidak mampu memfasilitasi quick count? Ungkapan ini sempat terlontar dari mantan Sekretaris Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ), Aziz Tabliq kepada Riau Pos di Jakarta, Rabu (4/9).
Soal antusias masyarakat Riau di perantauan memang cukup besar. Bahkan Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Jakarta, Drs Tarmizi Natar Nasution mengaku tidak sedikit yang menghubunginya terkait kepastian tersedia atau tidaknya TPS untuk Pilgubri di Jakarta.
Semua itu karena mereka ingin berpartisipasi dengan memberikan hak politiknya dalam menentukan pemimpin Riau untuk lima tahun mendatang.
Memang regulasi yang ada menetapkan bahwa TPS tidak disediakan di luar daerah Riau. Namun ke depan perlu dapat menjadi pemikiran bagaimana mengakomodir suara-suara yang dengan sadar ingin berpartsipasi pada Pemilu, namun tidak bisa disalurkan dengan alasan tengah menjalankan tugas di luar daerah yang tidak bisa ditinggalkan.
Dalam sebuah perhelatan sebesar Pemilukada memang tidak akan semua pihak bisa terpuaskan. Namun setidaknya setiap penyelenggaran dari tahun ke tahun terus mengalami pembenahan ke arah yang lebih baik.
Bahwa warga ingin mengetahui hasil dengan cepat lewat lembaga survei misalnya hendaknya jangan membuat KPU merasa tersaingi dalam memberi informasi hasil Pemilukada. Bagaimanapun informasi resmi KPU tetap ditunggu warga.
Hitungan cepat sebenarnya agar semua warga Riau dapat memantau perkembangan hasil Pemilukada dari detik ke detik di manapun mereka berada. Setidaknya mereka tidak dibingungkan oleh klaim saling unggul oleh masing-masing pasangan calon.***
[ArtikelKeren] TAJUK RENCANA - Hasil Pemilukada Riau kini dinanti banyak orang dengan dada berdebar. Siapa kiranya nahkoda Riau lima tahun ke depan. Hasil resmi KPU memang belum diumumkan.
Namun masing-masing tim sukses pasangan Cagubri sudah mengklaim saling unggul. Hal ini sah-sah saja. Ini berkaitan dengan kecepatan informasi.
Namun karena semua klaim saling unggul masyarakat jadi bingung, klaim siapa sesungguhnya yang benar. Maka pantas rasanya hal ini jadi masukan bagi KPU Riau ke depan.
Memang penyelenggaraan Pemilukada boleh dikatakan sukses, aman tertib dan lancar. Namun keingintahuan publik belum terpuaskan bahkan satu hari setelah Pemilukada berlangsung.
Selain itu masyarakat dan mahasiswa asal Provinsi Riau di Jakarta misalnya, mengaku kecewa tidak dapat berpartisipasi pada helatan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang digelar pada Rabu (4/9) lalu.
Selain tidak tersedianya Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta, mereka juga tidak memungkinkan untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing, mengingat besarnya biaya dan waktu yang harus dikorbankan.
Bahkan yang paling disesalkan mereka adalah soal tidak adanya kerja sama antara KPU Riau dengan lembaga survei yang biasanya bisa disaksikan di sebuah televisi nasional untuk melakukan quick count (hitungan cepat) hasil Pilgubri yang diikuti lima pasangan calon itu.
Sehingga mereka harus mencari informasi dari keluarga, kolega yang berada di Riau serta pemberitaan dari sejumlah media online yang tentunya tidak menampilkan hasil Pilgubri secara keseluruhan.
Adalah wajar kiranya masyarakat Riau, terutama yang berada di perantauan sangat kecewa dengan kinerja KPU Riau yang tidak memfasilitasi dengan baik penyelenggaraan Pilkada Riau.
Jika dibandingkan dengan Sumatera Selatan yang hanya melaksanakan Pilkada ulang masih mampu bekerja sama dengan LSI.
Adalah ironis Riau tidak mampu memfasilitasi quick count? Ungkapan ini sempat terlontar dari mantan Sekretaris Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ), Aziz Tabliq kepada Riau Pos di Jakarta, Rabu (4/9).
Soal antusias masyarakat Riau di perantauan memang cukup besar. Bahkan Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Jakarta, Drs Tarmizi Natar Nasution mengaku tidak sedikit yang menghubunginya terkait kepastian tersedia atau tidaknya TPS untuk Pilgubri di Jakarta.
Semua itu karena mereka ingin berpartisipasi dengan memberikan hak politiknya dalam menentukan pemimpin Riau untuk lima tahun mendatang.
Memang regulasi yang ada menetapkan bahwa TPS tidak disediakan di luar daerah Riau. Namun ke depan perlu dapat menjadi pemikiran bagaimana mengakomodir suara-suara yang dengan sadar ingin berpartsipasi pada Pemilu, namun tidak bisa disalurkan dengan alasan tengah menjalankan tugas di luar daerah yang tidak bisa ditinggalkan.
Dalam sebuah perhelatan sebesar Pemilukada memang tidak akan semua pihak bisa terpuaskan. Namun setidaknya setiap penyelenggaran dari tahun ke tahun terus mengalami pembenahan ke arah yang lebih baik.
Bahwa warga ingin mengetahui hasil dengan cepat lewat lembaga survei misalnya hendaknya jangan membuat KPU merasa tersaingi dalam memberi informasi hasil Pemilukada. Bagaimanapun informasi resmi KPU tetap ditunggu warga.
Hitungan cepat sebenarnya agar semua warga Riau dapat memantau perkembangan hasil Pemilukada dari detik ke detik di manapun mereka berada. Setidaknya mereka tidak dibingungkan oleh klaim saling unggul oleh masing-masing pasangan calon.***
Sumber : riaupos.co
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.