Oleh : Agusyanto Bakar
[ArtikelKeren] OPINI - Judul di atas saya adopsi dari Tajuk Rencana Harian Pagi Riau Pos (Senin, 26/08/2013) yang saya rasa cukup menarik untuk diperbincangkan.
Betapa tidak, dalam tajuk rencana tersebut tidak saja berbicara mengenai janji politik yang ditawarkan oleh calon Gubernur Riau (Cagubri) dan Calon Wakil Gubernur Riau (Cawagubri) selama kampanye berlangsung.
Tapi juga, tajuk rencana tersebut merangsang partisipasi politik masyarakat untuk menagih janji kepada pasangan Cagubri yang nantinya keluar sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2013 di Bumi Lancang Kuning ini.
Hal ini semakin menarik, karena tajuk rencana tersebut sepertinya juga ingin menjelaskan kepada kita semuanya, bahwa panggung politik termasuk panggung politik Pemilukada Riau 2013 ini memang tidak pernah ”steril” dari janji.
Janji dan politik bahkan dapat dikatakan laksana jalinan ikatan mata rantai tak terpisahkan: Satu kesatuan utuh, integral yang satu dengan lainnya tidak bisa saling menafikan.
Betapa tidak, pasangan Cagubri tanpa janji politik, sama buruknya dengan seorang pemimpin terpilih yang mengingkari janji. Tanpa janji, prosesi demokrasi sesungguhnya tidak pernah dimulai. Jika tidak pernah dimulai, maka tidak akan ada pula mekanisme yang dapat dievaluasi dan dikoreksi.
Pada hakikatnya politik tanpa janji hanya akan menampilkan wajah politik buram yang berkecenderungan terperosok menjadi sebuah politik pragmatisme yang akan menampilkan pasangan Cagubri terpilih nantinya dengan aneka kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat.
Tak pelak lagi, tanpa janji politik, pasangan Cagubri terpilih nantinya akan menjadi sewenang-wenang karena tidak diikat oleh satu aturan norma.
Di samping itu, rakyat sebagai pemilih dalam menentukan pilihannya tentu pula memerlukan rujukan. Ke mana rujukan harus dicari dalam sebuah penilaian kalau bukan pada janji pasangan Cagubri itu sendiri? Tidak akan ada yang dapat dinilai dari kelima pasangan Cagubri yang bertarung di atas panggung politik Pemilukada Riau, tanpa mereka memaparkan janji-janji politiknya.
Tanpa janji tidak akan ada visi. Tanpa visi pasangan Cagubri terpilih, tidak akan memiliki arah dan strategi dalam membawa Riau melangkah menjadi lebih baik ke depan.
Visi adalah janji yang disampaikan pasangan Cagubri kepada rakyat pemilih berkaitan dengan kondisi ideal yang didambakan, menjadi orientasi dan sasaran kepemimpinannya. Hakikat sebuah visi sejatinya adalah sebuah janji.
Dengan menyampaikan dan memaparkan visi, masing-masing pasangan Cagubri menunjukkan sasaran yang hendak dicapai apabila mayoritas rakyat memilihnya.
Memilih dan menciptakan kondisi ideal yang menjadi orientasi dan sasaran kepemimpinan pasangan Cagubri jika terpilih nantinya, tentu akan menjadi sia-sia tanpa visi dan janji politik.
Politik tanpa janji sesungguhnya tak patut disebut sebagai politik. Karena janji adalah dasar pertanggungjawaban pelaksanaan dari kekuasaan politik yang demokratis.
Mungkin karena alasan ini pula, maka dalam demokrasi sumpah jabatan kerap disebut dan dimaknai sebagai sebuah janji, karena janji itu sejatinya adalah komitmen yang merupakan faktor penting meneguhkan pasangan Cagubri terpilih dalam menjalani tanggung jawab kepemimpinan yang diembannya secara bersama-sama kepada keberhasilan yang didambakan untuk kepentingan bersama.
Akan tetapi, harus dipahami juga bahwa janji politik itu pasti selalu manis : Megah dan mewah pada saat kampanye berlangsung.
Namun, tidak sedikit pula contoh kasus yang membuat rakyat menjadi kecewa dengan proses demokrasi karena kepala daerah terpilih ternyata ingkar pada janji yang disampaikan saat kampanye berlangsung.
Kekecewaan karena pengingkaran janji kepala daerah terpilih, bahkan dapat membuat orang berkecendrungan meragukan proses demokrasi sebagai mekanisme yang tepat dalam pelaksanaan Pemilukada.
Karenanya, dalam mengantisipasi terhadap cara berpikir preventif rakyat agar tidak terlalu merasa kecewa ketika janji-janji yang ditawarkan Cagubri tersebut, tak kunjung datang untuk dieksekusi, maka semanis apapun janji politik kelima pasangan Cagubri dan Cawagubri pertama-tama harus dibaca bahwa politik itu adalah seni dan keterampilan dalam mengelola kepentingan dan kekuasaan.
Bahasa politik kelima pasangan Cagubri dan Cawagubri tentu pula harus berkorelasi dengan konten dan konteks yang dapat mengikat hati rakyat sebagai pemilih.
Di samping itu, harus pula dibaca sebagai alat penarik massa dan ini tak terbantahkan, terlebih lagi ketika kita berbicara dalam setting politik kekuasaan. Apa lagi kekuasaan mempunyai kecendrungan alamiah dalam memelesetkan para pemegangnya.
Dalam konteks inilah, maka demokrasi mensyaratkan kesiapan bagi rakyat pemilih untuk melakukan penguatan, peningkatan kadar dan kualitas efektifitas pengawasan terhadap pasangan Cagubri yang terpilih.
Bahkan bukan tidak mungkin, di samping faktor politis di lembaga legislatif, pasangan Cagubri terpilih nantinya juga akan berhadapan dengan persoalan riil yang tak mungkin dibersihkan dalam sekejap: Jajaran birokrasi sebagai eksekutor di lapangan atas janji dan visi Cagubri terpilih masih lamban dan mengidap penyakit sebagai "raja" yang maunya dilayani dan bukan melayani.
Oleh karenanya, maka rakyat pemilih dituntut untuk dapat tampil aktif-artikulatif sebagai pengawas dan penagih janji kepada pasangan Cagubri yang keluar sebagai pemenang, sehingga dapat merealisasikan janji-janji politiknya. Semoga!
Agusyanto Bakar, PNS Kabupaten Kepulauan Meranti
Betapa tidak, dalam tajuk rencana tersebut tidak saja berbicara mengenai janji politik yang ditawarkan oleh calon Gubernur Riau (Cagubri) dan Calon Wakil Gubernur Riau (Cawagubri) selama kampanye berlangsung.
Tapi juga, tajuk rencana tersebut merangsang partisipasi politik masyarakat untuk menagih janji kepada pasangan Cagubri yang nantinya keluar sebagai pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2013 di Bumi Lancang Kuning ini.
Hal ini semakin menarik, karena tajuk rencana tersebut sepertinya juga ingin menjelaskan kepada kita semuanya, bahwa panggung politik termasuk panggung politik Pemilukada Riau 2013 ini memang tidak pernah ”steril” dari janji.
Janji dan politik bahkan dapat dikatakan laksana jalinan ikatan mata rantai tak terpisahkan: Satu kesatuan utuh, integral yang satu dengan lainnya tidak bisa saling menafikan.
Betapa tidak, pasangan Cagubri tanpa janji politik, sama buruknya dengan seorang pemimpin terpilih yang mengingkari janji. Tanpa janji, prosesi demokrasi sesungguhnya tidak pernah dimulai. Jika tidak pernah dimulai, maka tidak akan ada pula mekanisme yang dapat dievaluasi dan dikoreksi.
Pada hakikatnya politik tanpa janji hanya akan menampilkan wajah politik buram yang berkecenderungan terperosok menjadi sebuah politik pragmatisme yang akan menampilkan pasangan Cagubri terpilih nantinya dengan aneka kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat.
Tak pelak lagi, tanpa janji politik, pasangan Cagubri terpilih nantinya akan menjadi sewenang-wenang karena tidak diikat oleh satu aturan norma.
Di samping itu, rakyat sebagai pemilih dalam menentukan pilihannya tentu pula memerlukan rujukan. Ke mana rujukan harus dicari dalam sebuah penilaian kalau bukan pada janji pasangan Cagubri itu sendiri? Tidak akan ada yang dapat dinilai dari kelima pasangan Cagubri yang bertarung di atas panggung politik Pemilukada Riau, tanpa mereka memaparkan janji-janji politiknya.
Tanpa janji tidak akan ada visi. Tanpa visi pasangan Cagubri terpilih, tidak akan memiliki arah dan strategi dalam membawa Riau melangkah menjadi lebih baik ke depan.
Visi adalah janji yang disampaikan pasangan Cagubri kepada rakyat pemilih berkaitan dengan kondisi ideal yang didambakan, menjadi orientasi dan sasaran kepemimpinannya. Hakikat sebuah visi sejatinya adalah sebuah janji.
Dengan menyampaikan dan memaparkan visi, masing-masing pasangan Cagubri menunjukkan sasaran yang hendak dicapai apabila mayoritas rakyat memilihnya.
Memilih dan menciptakan kondisi ideal yang menjadi orientasi dan sasaran kepemimpinan pasangan Cagubri jika terpilih nantinya, tentu akan menjadi sia-sia tanpa visi dan janji politik.
Politik tanpa janji sesungguhnya tak patut disebut sebagai politik. Karena janji adalah dasar pertanggungjawaban pelaksanaan dari kekuasaan politik yang demokratis.
Mungkin karena alasan ini pula, maka dalam demokrasi sumpah jabatan kerap disebut dan dimaknai sebagai sebuah janji, karena janji itu sejatinya adalah komitmen yang merupakan faktor penting meneguhkan pasangan Cagubri terpilih dalam menjalani tanggung jawab kepemimpinan yang diembannya secara bersama-sama kepada keberhasilan yang didambakan untuk kepentingan bersama.
Akan tetapi, harus dipahami juga bahwa janji politik itu pasti selalu manis : Megah dan mewah pada saat kampanye berlangsung.
Namun, tidak sedikit pula contoh kasus yang membuat rakyat menjadi kecewa dengan proses demokrasi karena kepala daerah terpilih ternyata ingkar pada janji yang disampaikan saat kampanye berlangsung.
Kekecewaan karena pengingkaran janji kepala daerah terpilih, bahkan dapat membuat orang berkecendrungan meragukan proses demokrasi sebagai mekanisme yang tepat dalam pelaksanaan Pemilukada.
Karenanya, dalam mengantisipasi terhadap cara berpikir preventif rakyat agar tidak terlalu merasa kecewa ketika janji-janji yang ditawarkan Cagubri tersebut, tak kunjung datang untuk dieksekusi, maka semanis apapun janji politik kelima pasangan Cagubri dan Cawagubri pertama-tama harus dibaca bahwa politik itu adalah seni dan keterampilan dalam mengelola kepentingan dan kekuasaan.
Bahasa politik kelima pasangan Cagubri dan Cawagubri tentu pula harus berkorelasi dengan konten dan konteks yang dapat mengikat hati rakyat sebagai pemilih.
Di samping itu, harus pula dibaca sebagai alat penarik massa dan ini tak terbantahkan, terlebih lagi ketika kita berbicara dalam setting politik kekuasaan. Apa lagi kekuasaan mempunyai kecendrungan alamiah dalam memelesetkan para pemegangnya.
Dalam konteks inilah, maka demokrasi mensyaratkan kesiapan bagi rakyat pemilih untuk melakukan penguatan, peningkatan kadar dan kualitas efektifitas pengawasan terhadap pasangan Cagubri yang terpilih.
Bahkan bukan tidak mungkin, di samping faktor politis di lembaga legislatif, pasangan Cagubri terpilih nantinya juga akan berhadapan dengan persoalan riil yang tak mungkin dibersihkan dalam sekejap: Jajaran birokrasi sebagai eksekutor di lapangan atas janji dan visi Cagubri terpilih masih lamban dan mengidap penyakit sebagai "raja" yang maunya dilayani dan bukan melayani.
Oleh karenanya, maka rakyat pemilih dituntut untuk dapat tampil aktif-artikulatif sebagai pengawas dan penagih janji kepada pasangan Cagubri yang keluar sebagai pemenang, sehingga dapat merealisasikan janji-janji politiknya. Semoga!
Agusyanto Bakar, PNS Kabupaten Kepulauan Meranti
Sumber : riaupos.co
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.