Enam daerah tersebut adalah, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Indragiri Hilir (Inhil), Kepulauan Meranti, Rokan Hilir (Rohil) dan Kabupaten Siak.
Dari enam daerah tersebut, hanya Kota Pekanbaru yang melakukan pendaftaran secara online di www.bkn.go.id dan tes menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Sementara lima daerah lainnya pendaftaran via Kantor Pos dan tes menggunakan Lembaran Jawaban Komputer (LJK). Tes sendiri akan dilaksanakan serentak pada 3 November mendatang.
Sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan memastikan menunda penerimaan, meski formasinya telah disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemen PAN-RB).
Formasi yang dibuka dan syarat pendaftaran bisa dilihat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi, kabupaten/kota, kantor camat dan kantor pemerintahan lainnya. Beberapa daerah juga mengumumkan penerimaan CPNS ini di Harian Pagi Riau Pos edisi hari ini.
Jelang pembukaan pendaftaran, Kepala BKD Provinsi Riau, Surya Maulana mengingatkan para pelamar untuk tidak mempercayai calo yang menjanjikan dapat membantu meloloskan menjadi CPNS.
‘’Jangan lagi percaya pada calo. Pihak-pihak yang mengaku-ngaku dapat membantu meloloskan sebagai CPNS itu sudah tidak ada lagi,’’ ujar Surya.
Terkait batalnya Pemkab Pelalawan merekrut CPNS jalur umum tahun ini, Surya Maulana mengatakan, berdampak pada jatah penerimaan kabupaten tersebut tahun berikutnya. Surya Maulana mencontohkan, Kabupaten Rohil yang pernah membatalkan penerimaan CPNS, kemudian pada penerimaan tahun berikutnya tak diberikan kuota oleh pusat.
‘’Semua tergantung pemerintah pusat melalui Kemen PAN-RB,’’ ungkapnya.
Kepastian Kabupaten Pelalawan tidak menerima CPNS 2013 jalur umum setelah BKD Pelalawan beserta sejumlah anggota DPRD mendatangi Kemen PAN-RB, Rabu (25/9).
Mereka meminta dispensasi agar dilakukan pembatasan penerimaan CPNS dengan hanya menerima pelamar yang memiliki KTP Riau saja.
Hal itu diungkapkan Kepala BKD Pelalawan Andi Yuliandri SKom kepada Riau Pos di ruang kerjanya, Kamis (26/9). Menurut Andi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 98/2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 3 disebutkan, setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan pemerintah ini.
‘’Dan poin itu agak sedikit bertentangan dengan keinginan kita yang menginginkan agar panitia seleksi dapat melakukan pembatasan dengan hanya menerima pelamar yang memiliki KTP Provinsi Riau saja, seperti 2010. Karena hal itu, kita lalu meminta dispensasi seperti itu pada Kemen PAN-RB,’’ terangnya.
Diungkapkannya, atas usulan itu, kemudian Provinsi Riau menggelar pertemuan Senin (23/9) lalu yang dihadiri Sekda Provinsi Riau, Kepala BKD Riau serta Sekda dan Kepala BKD kabupaten/kota.
Sebelumnya, Pemprov Riau telah mengirimkan surat secara resmi pada Kemen PAN-RB guna menanyakan persoalan dispensasi bagi para pelamar itu.
‘’Pada rakor di hari Senin (23/9) itu, Kemen PAN-RB tetap berpatokan pada PP Nomor: 98/2000, para pelamar untuk CPNS ini adalah semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya yang memiliki KTP Riau saja. Dan konsep balasan Kemen PAN-RB atas surat Pemrov itu telah disiapkan dengan bunyi yang sama dengan PP dimaksud, yang terjemahannya tidak ada dispensasi apapun,’’ ungkapnya.
Sementara permintaan agar para pelamar dibatasi dengan menggunakan KTP Provinsi Riau saja, lanjutnya, ternyata tak ada tanggapan Kemen PAN-RB. Dalam artian, mereka tidak akan bertanggung jawab atas komplain atau tuntutan hukum yang mungkin akan timbul di kemudian hari.
‘’Hal itu bertentangan dengan PP Nomor: 98/2000 dan itu yang tetap menjadi pijakan Kemen PAN-RB sehingga kemudian kita meminta dispensasi soal pembatasan pelamar,’’ paparnya.
Di samping itu, kata Andi, jika tak dibatasi dengan hanya menggunakan KTP Riau saja, maka para pelamar dari provinsi dan kota-kota lain akan banyak yang menumpuk di sini di samping sisi anggaran yang secara otomatis akan membengkak.
Dengan kondisi seperti ini, beberapa daerah tetap dengan pendiriannya yakni akan membuka seleksi CPNS dengan menggunakan KTP Provinsi Riau dan mewajibkan penggunaan Kartu Pencaker setempat saja.
‘’Sementara kita sendiri setelah membaca situasi dan kondisi seperti ini, memutuskan untuk memilih menunda guna menghindari konsekuensi hukum yang mungkin timbul atas pembatasan persyaratan penerimaan itu,’’ tegasnya.
Maksudnya, kata Andi, jika tetap dipaksakan menggunakan KTP Riau saja, kemudian para pelamar itu telah menjadi CPNS dengan kuota yang dimiliki 184, anggaran sudah banyak kita keluarkan.
Lalu tiba-tiba ada konsekuensi hukum karena secara gamblang melanggar PP Nomor: 98/2000. ‘’Apa jadinya para CPNS yang baru itu. Persoalan krusial seperti ini yang kita hindari, sehingga kita memutuskan untuk menunda penerimaan CPNS tahun ini,’’ sebutnya.
Di luar itu, untuk honorer kategori dua (K2) tetap akan dijalankan BKD Pelalawan. Jumlahnya sudah ditetapkan yakni 620 orang dan melakukan tes sama dengan pelamar umum lainnya.
Di tempat terpisah, salah seorang pelamar CPNS dari Kabupaten Pelalawan, Syafril (30), mengakui bingung atas penundaan penerimaan CPNS yang dilakukan Pemkab Pelalawan tersebut.
‘’Kok jadi kacau begini ya. Kenapa menundanya tidak dari dulu-dulu, kenapa baru sekarang. Ya, kalau begini, mungkin saya akan melamar di kabupaten lain saja,’’ kata Cecep.
Hal senada juga diungkapkan Firiani (27), warga Jalan Pemda Kecamatan Pangkalankerinci yang didampingi lima orang rekannya mengaku sangat terkejut dengan adanya penundaan penerimaan CPNS di Kabupaten Pelalawan.
‘’Sebagai warga Pelalawan, kita sangat kecewa dan menyayangkan. Pasalnya, 2012 lalu tidak ada penerimaan CPNS, mengapa tahun ini ditunda,’’ ujar Firiani yang mengaku jauh-jauh hari sudah menyiapkan segala kelengkapan administrasi.
Sumber : riaupos.co
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.