"Ya, kita melihat selama ini pelaporan dalam hal surat pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana BOS sering telat diserahkan pihak kepala sekolah kepada tim penyelenggara di provinsi," ungkap Hadi, saat membuka workshop BOS untuk kepala sekolah dan bendahara SMP, Selasa (27/8/2013).
Selama ini, terangnya, tenaga pembuat SPj BOS banyak berlatar belakang dari administrasi sekolah bukan keuangan. Sementara pola administrasi keuangan yang harus diselesaikan relatif banyak. "Maka kondisi inilah yang menjadi kendala pihak sekolah, terutama sekali sekolah-sekolah yang berada di kawasan terpencil," paparnya.
Bahkan dalam beberapa kasus, sebut Hadi, kondisi ini sering menjadi celah bagi pihak lain menilai ada ketidakberesan pada penyelenggaraan dana BOS. Akibatnya, kepala sekolah dan bendahara sekolah yang akan mengalami kesulitan.
"Namun satu sisi, ada pula kepala sekolah dan bendahara yang hanya pandai menerima uang tapi tak mampu membelanjakannya. Kalau masalah ini terjadi, maka sebaiknya cepat mencari alternatif lain dalam melaksanakan program sesuai rentang waktu yang ditentukan," katanya.
Untuk mencegah munculnya pandangan negatif dan salah pemanfaatan, sambung Hadi, kepala sekolah harus mampu melakukan pendekatan kolaboratif. Yaitu dengan membuat keputusan bersama. "Kalau ada komite, ajak untuk membuat perencanaan hingga pelaksanaan. Jangan komite dijadikan 'boneka' kepala sekolah. Sehingga keputusan yang dibuat tak menimbulkan kecurigaan," ucapnya.
Sementara itu, Kabid SMP Disdik Riau, Sri Petri Haryanti SPd menambahkan, selain pelaporan, kesalahan rekening dan kendala birokrasi juga jadi hambatan. Disamping itu, keterlambatan data dari sekolah juga menjadi kelemahan penyelenggara BOS.
"Kelemahan data ini akan mempengaruhi kuota BOS. Jika data tak lengkap berarti kuota yang disampaikan ke pusat pun kurang akurat. Jika tidak akurat, maka bisa terjadi kekurangan atau kelebihan salur," pungkasnya.
Sumber : halloriau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.