RANGSANG BARAT [ArtikelKeren] NEWS - Terkendala masalah dokumen, kapal bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Harapan Baru, hingga kini tak bisa dipakai melaut. Anehnya, para nelayan malah diminta menyediakan puluhan juta untuk mengurus proses administrasi surat-surat kapal berbobot 30 GT merek lambung INKA MINA 318 itu.
"Sudah hampir 7 bulan berlalu, kapal tersebut masih belum dapat dioperasikan untuk melaut mencari ikan. Surat atau dokumen kapal (semacam BPKB kalau pada kenderaan angkutan darat-red), yang diterbitkan oleh Syahbandar. Dimana dalam ketentuan dokumen kapal di atas 7 GT harus dikeluarkan oleh pihak Adpel," keluh KUB Harapan Baru, Ramli.
Kata Ramli, pihaknya diminta mengadakan sejumlah dana hingga puluhan juta untuk mendapatkan berbagai dokumen yang dibutuhkan itu. "Kalau memang toh kami harus dipaksa untuk mengurus surat-surat dokumen kapal itu, maka lebih baiklah kapal itu ditarik kembali ke pusat. Sebab jika kami punya dana yang cukup tentu kami tidak berharap uluran tangan pemerintah," ungkapnya.
Menanggapi keluhan para nelayan itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Radof, selaku Kabid Perikanan Tangkap dan Budidaya mengakui pihaknya cukup kesulitan mengurus dokumen kapal yang dibutuhkan oleh para nelayan tersebut.
Salah satunya kata Radof pihaknya belum mendapatkan gambaran pasti berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus dokumen kepemilikan kapal dimaksud, yang akan dikeluarkan oleh pihak Syahbandar.
"Sudah lama kami minta penjelasan terkait dana atau biaya untuk pengurusan dokumen kapal tersebut, namun hingga saat ini kami belum mendapat jawaban pasti," kata Radof.
Jika pihaknya bisa mendapat gambaran pasti terkait biaya penerbitan surat dimaksud lanjutnya lagi, pihaknya bisa saja mengusulkan pendanaan itu melalui APBD. Namun karena belum tahu nominal untuk biaya pengurusan surat dokumen kapal itu, sehingga keadaan masih tetap menggantung. (Susanto/MRNetwork)
"Sudah hampir 7 bulan berlalu, kapal tersebut masih belum dapat dioperasikan untuk melaut mencari ikan. Surat atau dokumen kapal (semacam BPKB kalau pada kenderaan angkutan darat-red), yang diterbitkan oleh Syahbandar. Dimana dalam ketentuan dokumen kapal di atas 7 GT harus dikeluarkan oleh pihak Adpel," keluh KUB Harapan Baru, Ramli.
Kata Ramli, pihaknya diminta mengadakan sejumlah dana hingga puluhan juta untuk mendapatkan berbagai dokumen yang dibutuhkan itu. "Kalau memang toh kami harus dipaksa untuk mengurus surat-surat dokumen kapal itu, maka lebih baiklah kapal itu ditarik kembali ke pusat. Sebab jika kami punya dana yang cukup tentu kami tidak berharap uluran tangan pemerintah," ungkapnya.
Menanggapi keluhan para nelayan itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Radof, selaku Kabid Perikanan Tangkap dan Budidaya mengakui pihaknya cukup kesulitan mengurus dokumen kapal yang dibutuhkan oleh para nelayan tersebut.
Salah satunya kata Radof pihaknya belum mendapatkan gambaran pasti berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus dokumen kepemilikan kapal dimaksud, yang akan dikeluarkan oleh pihak Syahbandar.
"Sudah lama kami minta penjelasan terkait dana atau biaya untuk pengurusan dokumen kapal tersebut, namun hingga saat ini kami belum mendapat jawaban pasti," kata Radof.
Jika pihaknya bisa mendapat gambaran pasti terkait biaya penerbitan surat dimaksud lanjutnya lagi, pihaknya bisa saja mengusulkan pendanaan itu melalui APBD. Namun karena belum tahu nominal untuk biaya pengurusan surat dokumen kapal itu, sehingga keadaan masih tetap menggantung. (Susanto/MRNetwork)
Sumber : halloriau
Editor : Ananda Donie
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.