Sinyal itu dilakukan dalam menindaklanjuti penerapan rasionalisasi aparatur sipil negara (ASN) dari pemerintah pusat. Hanya saja, sampai saat ini, regulasinya belum disampaikan ke daerah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Surya Maulana mengakui belum mengetahui kebijakan resmi MenPAN-RB terkait dengan nasib tenaga honorer K2 yang tidak lulus tersebut.
Kendati demikian, dia memberikan gambaran akan menerapkan program tersebut jika telah ada edaran resmi. ‘’Wacana itu sudah ada. Tapi teknisnya belum tahu, karena memang belum ada petunjuk teknisnya,’’ tutur Surya.
Dia menerangkan, Badan Kepegawaian Daerah Riau tengah mempelajari terkait adanya rasionalisasi ASN. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah penempatan jabatan sesuai kompetensi dan kemampuannya.
Mantan Kepala Biro Umum Setdaprov Riau itu mengatakan, konsep yang digunakan disebut pegawai sipil dengan perjanjian kontrak. Dalam ketentuan tersebut, pegawai kontrak tersebut memiliki hak menyerupai pegawai negeri, bahkan diisyaratkan mendapatkan tunjangan seperti aparatur pemerintah.
"Selama ini honorer kan dibiayainya dari kegiatan atau proyek. Jadi dengan program ASN ini juga dapat memperjelas hak dan tanggung jawab para tenaga honorer tersebut,’’ ulasnya.
Hanya saja, proses rasionalisasi kepegawaian akan disesuaikan dengan penerapan ASN tersebut. Surya juga mencontohkan, jika ada fungsional perawat tapi bekerja bukan di bidangnya, maka dia tidak bisa lagi naik pangkat. Begitu juga guru, tapi dia tidak mengajar atau bekerja di instansi maka pangkatnya tidak bisa dinaikkan.
"Salah satu sasaran dalam ketentuan ASN adalah menghitung kemampuan seorang ASN. Termasuk target yang sudah dicapai dalam pertahun. Kami akan benahi sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,’’ imbuh Surya. (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.