Oleh : Junaidi
Banyak orang yang tergoda untuk menjadi anggota dewan. Salah satu obsesi seseorang untuk menjadi anggota dewan adalah keinginan untuk mendapatkan status dan fasilitas khusus yang disediakan melalui uang rakyat.
Meskipun citra anggota dewan tidak cukup baik di mata publik karena sebagian dari mereka terlibat dengan berbagai kasus hukum dan moral, sebagian orang tetap menjalani profesi sebagai anggota dewan.
Tentu saja setiap politisi mempunyai motif tertentu dalam memilih profesi sebagai anggota dewan.
Paling tidak ada tiga kemungkinan motif yang mendasari orang untuk meraih mimpi menjadi anggota dewan. Pertama, membela kepentingan rakyat.
Ini adalah motif yang paling ideal karena ranah politik bertujuan untuk membela kepentingan publik dan bukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi.
Proses mendapatkan jabatan anggota dewan memang proses publik, yakni publik menggunakan haknya secara langsung memilih anggota dewan.
Gaji dan fasilitas yang diterima anggota dewan adalah penghargaan yang diberikan publik atas pengabdian dan dedikasi yang mereka berikan.
Kedua, mendapatkan kekuasaan dan pengakuan. Sebagian caleg adalah orang yang tergolong kaya dan memiliki penghasilan yang lebih besar dari pada gaji anggota dewan.
Tetapi mereka ingin mendapatkan jabatan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan pengakuan dari publik. Bagi mereka ada kepuasaan batin ketika memiliki kekuasaan dan adanya pengakuan dari publik.
Ketiga, mencari keuntungan finasial. Gaji besar dan fasilitas khusus yang disediakan untuk anggota dewan merupakan motif utama bagi mereka.
Jabatan anggota dewan dipandang menjanjikan karena besarnya gaji dan fasilitas khusus lainnya. Selain itu, ada juga caleg yang berambisi untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh melalui parlemen untuk memperluas atau memperkuat jaringan bisnis mereka.
Bagaimana mengetahui motif para caleg untuk menjadi anggota dewan? Sulit untuk diketahui sebab semua caleg mengakui bahwa mereka berjuang untuk membela kepentingan rakyat.
Propaganda yang mereka sampaikan melalui iklan politik bertujuan untuk merayu publik agar publik percaya bahwa mereka adalah pejuang rakyat.
Namun itu hanya sebuah iklan yang dikemas untuk menarik perhatian. Salah satu satu sifat iklan adalah melebih-lebihkan.
Demikian juga dengan iklan politik yang bertujuan untuk membangun pencitraan dengan cara menampilkan janji-janji.
Cara cerdas untuk mengukur motif politik para caleg adalah dengan melihat apa yang telah dilakukannya dan bukan melihat apa yang akan mereka lakukan seperti janji-janji terdapat dalam iklan politik mereka.
Dahulu orang mamandang jabatan anggota dewan tidak sebagai profesi tetapi sebagai pengabdian untuk membela kepentingan rakyat. Sehingga mereka disebut sebagai wakil rakyat.
Tidak sembarangan orang yang bisa menduduki jabatan anggota dewan sebab jabatan sebagai wakil rakyat memiliki tanggung jawab yang sangat berat.
Para wakil rakyat dipilih oleh rakyat sebagai “hero” yang akan menyelamatkan rakyat. Artinya nasib rakyat ditentukan oleh wakil rakyat.
Sungguh mulia jabatan sebagai anggota dewan! Namun apakah motif calon anggota benar-benar untuk membela kepentingan rakyat atau hanya sekadar untuk mendapatkan jabatan? Hanya caleg dan Tuhan yang tahu!
Pergeseran makna jabatan anggota dewan dari pengabdian ke arah profesi semakin menegaskan bahwa industri politik sedang berkembang pesat di Indonesia.
Politik telah menjadi komoditas yang laris dijual untuk mendapatkan keuntungan. Perjalanan untuk meraih kursi politik memerlukan investasi uang yang besar.
Jabatan anggota dewan diukur dengan besarnya modal yang digunakan. Celakanya, karena untuk menduduki jabatan politik memerlukan investasi maka investasi itu harus menghasilkan profit ketika telah mendapatkan jabatan.
Kondisi seperti ini tentu sangat mengganggu peran utama anggota dewan dalam memperjuangkan nasib rakyat.
Dalam industri politik hukum jual beli pun menjadi panglima. Mau tak mau, politik dipaksa masuk dalam domain marketing yang memerlukan siasat untuk meraih laba.
Akibatnya, caleg habis-habisan melakukan kampanye untuk menjual dirinya agar rakyat memilih mereka. Kampanye memerlukan anggaran yang besar.
Anggaran kampanye tentu ditanggung oleh caleg. Berbagai kemungkinan sumber dana akan digunakan. Mulai dari uang pribadi sampai pinjaman.
Selain diperlukan uang untuk kampanye, sebagian partai juga mewajibkan para caleg untuk membayar uang mahar atau uang untuk membeli gerbong partai sebagai alat mengantarkan mereka ke parlemen.
Industri pasti memerlukan sistem pemasaran. Dalam industri politik strategi pemasaran juga sangat diperlukan sehingga praktik pemasaran politik marak dilakukan.
Pemasaran politik memiliki kesamaan dengan pemasaran barang dan jasa. Dalam pemasaran barang dan jasa konsumen memilih merek barang atau jasa tertentu.
Dalam pemasaran politik, rakyat atau pemilih memilih para caleg dan partai. Para pemilih tentu saya memerlukan informasi sebagai dasar untuk memilih caleg atau partai.
Karena itu, caleg akan menggunakan berbagai media untuk menjual gagasan atau ide mereka dengan harapan pemilih sebagai konsumen tertarik dengan gagasan mereka.
Praktik pemasaran politik semakin mengila di Indonesia. Sistem demokrasi yang mengamanatkan model pemilihan langsung semakin mendorong berkembangnya paham industri dalam politik.
Sistem demokrasi memang memerlukan pemasaran politik. Politik biaya tinggi semakin berkembang demi meraih kursi di parlemen.
Semakin kuatnya praktik komersialisasi dalam politik disebabkan kegagalan partai politik dalam menghasilkan kader yang berkualitas dan berintegritas.
Saat ini partai politik berperan seperti broker atau tukang pakang yang mengumpulkan sekelompok orang untuk dijual kepada publik. Ideologi partai dianggap tidak penting lagi bagi politisi. Yang terpenting adalah kepentingan individu dan partau untuk mendapatkan kekuasaan.
Siapa pun bisa menjadi calon anggota legislatif meskipun dia pada awalnya bukan anggota partai.
Saat ini partai memang membuka lowongan secara terbuka untuk melamar profesi sebagai anggota dewan. Persis seperti lowongan pekerjaan di perusahaan.
Realitas munculnya politisi karbitan dalam proses pencalonan anggota dewan membuktikan ketidakmampuan dan ketidakpercayaan diri partai dalam menghasilkan kader dari partainya.
Upaya menggaet tokoh tertentu seperti artis, pendakwah, dan tokoh idola lainnya bertujuan untuk mendapatkan simpati rakyat.
Pendidikan politik pun tidak berjalan untuk mendidik kader-kader partai. Padahal peran partai sangat strategis untuk membangun politik yang berkualitas.
Industri politik yang semakin berkembang saat ini telah mereduksi peran penting politik dalam membela kepentingan rakyat. Politik harus ditempatkan kembali dalam ranah kepentingan publik bukan ranah bisnis.
Jabatan anggota dewan adalah jabatan yang diamanahkan publik sehingga harus digunakan untuk membela kepentingan publik. Hukum bisnis yang berlaku dalam politik harus dikembalikan pada hukum pelayanan publik.***(ak27)
Junaidi, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Unilak
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.