Karenanya, Ketua ACFE Riau Hardy Djamaluddin menilai segala hal ihwal yang dimulai dari perencanaan harus benar-benar dimatangkan. Sehingga dalam menjalankannya tidak terjadi hal yang melanggar berupa temuan di kemudian harinya.
“Perencanaan menjadi titik rawan fraud untuk anggaran pemerintah. Misalnya dari usulan masyarakat dan dalam pembahasan pada Musrenbang. Jadi perencanaan ini harus benar-benar hati-hati dilaksanakan,” tuturnya saat berbincang dengan Riau Pos, Senin (20/1) di kantornya.
Hardy yang juga merupakan Asisten III Setdaprov Riau bidang administrasi dan kepegawaian tersebut menambahkan, perencanaan yang kurang mumpuni juga akan berdampak pada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa).
Terlebih, jika perencanaan tidak maksimal dan sesuai dengan batasan dan keperluan, sehingga juga dipastikan akan berdampak pada tidak berjalannya pelaksanaan. Seperti realisasi program dan kegiatan dalam menjalankan APBD Provinsi Riau 2014.
“Titik-titik rawan APBN/APBD sudah dihitung dan dipetakan secara nasional. Memang pelaksanaan akan berjalan kalau perencanaan awalnya baik. Jadi mari sama-sama kita kawal mulai dari perencanaan itu sendiri,” tuturnya menambahkan. (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.