Pasalnya menurut Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Mabes Polri, AKBP Herry Ardyanto, jumlah anggaran yang disetujui tidak memadai. Dari Rp 3,5 triliun yang diajukan Mabes Polri, hanya Rp 1 triliun yang disetujui Kementerian Keuangan.
"Dengan Rp 3,5 triliun kita (Polri) bisa menggerakkan 2/3 kekuatan. Tapi dengan Rp 1 triliun hanya bisa menggerakkan 1/6 kekuatan," ujarnya di sela-sela rapat koordinasi KPU dengan sejumlah kementerian/lembaga, di gedung KPU, Jakarta, Kamis (8/1).
Menurut Herry, jika sekiranya anggaran Rp 3,5 triliun disetujui, Mabes Polri dapat menggerakkan 2/3 dari jumlah seluruh anggota kepolisian, atau sebanyak 284 ribu anggota.
Dengan rincian pengeluaran untuk masing-masing personil Rp 42.000 untuk setiap kegiatan. Mulai dari pengamanan masa kampanye legislatif, pemilihan presiden, sampai ke pelantikan nantinya.
"Jumlahnya beda-beda untuk tiap daerah. Umumnya Rp 42 ribu tapi ada juga yang paling tinggi di Jayapura, itu mencapai Rp 70 ribu untuk sekali kegiatan. Nah kalau yang Rp 3,5 triliun disetujui, untuk bensin petugas juga bisa dicover," katanya.
Namun karena jumlah anggaran yang disetujui hanya Rp 1 triliun, Mabes Polri menurut Herry, terpaksa memangkas sejumlah anggaran untuk pos-pos tertentu. Termasuk jumlah personil yang diterjunkan.
"Tapi untuk tahapan pemungutan suara, kita tetap menerjunkan 2/3 dari total anggota Polri. Kita enggak mau ambil risiko," katanya.
Atas kondisi yang ada, Mabes Polri menurut Herry, akan melaporkannya ke Presiden maupun ke Menkeu pada sidang kabinet yang akan datang. "Mungkin akan dibicarakan pada saat sidang kabinet. Karena bukan (hanya anggaran untuk) Polri saja yang kurang. Lembaga lain juga. Kalau Bawaslu kurang, TNI kurang, ya semoga Kemenkeu mengakomodir hal ini," katanya. (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.