JAKARTA [ArtikelKeren] NEWS - Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Lukman Hakim Saifuddin berharap seluruh partai politik lebih mengedepankan penilaian obyektif dan menghindari kepentingan subyektif dalam mengusung calon presiden (Capres) periode 2014-2019. Faktor obyektif menurut Lukman, Capres selayaknya diukur dari faktor integritas dan kapasitas serta kemampuan memahami masalah bangsa dan solusinya. Itu sepatutnya dijadikan alasan utama mengusung Capres dan wakilnya.
"Hindari sikap subyektif dalam mengusung Capres dengan cara tidak mengedepankan popularitas dan elektabilitas yang diproduksi oleh lembaga survei," kata Lukman Hakim Saifuddin, di Jakarta, Kamis (5/12).
Dikatakannya, partai politik atau gabungan partai politik oleh konstitusi diberikan kewenangan mengajukan calon presiden dan wakilnya. Publik tentunya berharap, kewenangan tersebut digunakan secara baik dengan mengajukan calon presiden berdasarkan penilaian obyektif.
Jabatan presiden lanjut Lukman Hakim, adalah jabatan prestisius dan adiluhung dan pucuk pimpinan tertinggi sebuah negara. Kompleksnya persoalan bangsa yang berpenduduk 220 juta jiwa ini, tidak mungkin bisa dituntaskan hanya oleh seorang Capres yang didasari popularitas dan elektabilitas an sich. "Jangan lagi dikedepankan ego partai masing-masing. Jangan karena ketua umum partai, maka dia harus Capres. Capres harus mengusung visi dan misi, bukan diukur popularitas dan elektabilitas,“ ujar Wakil Ketua MPR RI itu. (ak27/jpnn)
"Hindari sikap subyektif dalam mengusung Capres dengan cara tidak mengedepankan popularitas dan elektabilitas yang diproduksi oleh lembaga survei," kata Lukman Hakim Saifuddin, di Jakarta, Kamis (5/12).
Dikatakannya, partai politik atau gabungan partai politik oleh konstitusi diberikan kewenangan mengajukan calon presiden dan wakilnya. Publik tentunya berharap, kewenangan tersebut digunakan secara baik dengan mengajukan calon presiden berdasarkan penilaian obyektif.
Jabatan presiden lanjut Lukman Hakim, adalah jabatan prestisius dan adiluhung dan pucuk pimpinan tertinggi sebuah negara. Kompleksnya persoalan bangsa yang berpenduduk 220 juta jiwa ini, tidak mungkin bisa dituntaskan hanya oleh seorang Capres yang didasari popularitas dan elektabilitas an sich. "Jangan lagi dikedepankan ego partai masing-masing. Jangan karena ketua umum partai, maka dia harus Capres. Capres harus mengusung visi dan misi, bukan diukur popularitas dan elektabilitas,“ ujar Wakil Ketua MPR RI itu. (ak27/jpnn)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.