Kepala Dishubkominfo Bengkalis Jaafar Arif yang ditanya soal kelanjutan pengoperasian pelabuhan kargo, serta tatacara pengelolaan pelabuhan BSL menyebutkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian perhubungan RI tentang pembentukan sebuah kelembagaan khusus mengelola pelabuhan. Diakuinya, wacana tersebut sudah mengemuka sejak dua tahun lalu untuk membentuk BUP.
''Rencana pembentukan BUP itu sudah ada sejak dua tahun lalu. Kita akan coba realisasikan secepatnya, tentunya harus melalui payung hukum berupa peraturan daerah (Perda). Karena untuk membentuk BUP harus melalui payung hukum yang memiliki legalitas formal, tidak bisa dibentuk begitu saja,'' jabar Jaafar soal pembentukan BUP, Selasa (22/10/2013).
Pembentukan BUP itu sendiri terang mantan camat Bengkalis tersebut, nantinya untuk memperjelas tata kelola pelabuhan, serta kontribusi yang bisa didapatkan oleh daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD). Guna membentuk BUP itu, pihaknya akan melakukan konsultasi serta kajian dasar-dasar hukum ke tingkat yang lebih tinggi, sebelum diajukannya Ranperda ke legislatif untuk dibahas.
Soal pelabuhan kargo di desa Air Putih, Jaafar menyebutkan selain pengelolaannya nanti melalui BUP, masalah perizinan juga menjadi fokus dari Dishubkominfo untuk segera mengurus perizinan pelabuhan yang sudah tiga tahun terlantar setelah selesai dibangun dengan dana mencapai Rp 56 milyar. Sementara untuk pelabuhan BSL dan BSSR akan segera diatur tentang tata kelola pelabuhan, tentunya melalui BUP.
''Jadi nanti tahapan pembentukan BUP akan mengacu kepada Perda yang disahkan dewan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, minimal tahun 2014, Perda BUP itu sudah selesai dan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Bengkalis ini bisa dikelola secara profesional,''tutup Jaafar, yang sebelumnya menjabat Plt Kepala BPBD-Damkar itu.
Sumber : halloriau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.