Padahal berdasarkan jadwal yang ada, penetapan sedianya dilakukan 13 September. Namun Komisi II DPR menyetujui penetapan DPT mundur hingga 30 hari.
“Sampai saat ini kita belum memiliki data yang mengosolidasikan seluruh rekapitulasi penetapan di tingkat kabupaten/kota. Tapi pada umumnya sudah banyak daerah yang menetapkan DPT di KPU kabupaten/kota,” ujar Komisioner KPU Sigit Pamungkas, di Jakarta, Senin (16/9).
Menurut Sigit, belum diketahuinya berapa daerah yang menetapkan DPT, karena sejumlah KPUD sampai saat ini masih terus melakukan pemutakhiran data. Selain itu, KPUD juga masih membutuhkan waktu untuk terlebih dahulu mengumumkannya ke partai politik peserta pemilu, menyampaikan ke masyarakat, menyampaikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), terus berjenjang sampai ke tingkat provinsi dan KPU pusat.
“Jadi masih lama waktunya. Kita juga mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tentang beberapa daerah yang (penetapan DPT-nya) harus diteliti ulang. Dan kita akan sampaikan itu kepada KPU di tingkat kabupaten/kota,” katanya.
Sigit mengaku rekomendasi Bawaslu tersebut wajib dilaksanakan, karena bersifat final dan mengikat. Dan KPUD masih memiliki waktu hingga 23 Oktober mendatang untuk menyesuaikan data yang ada. Namun ia tidak menjelaskan untuk daerah mana saja rekomendasi tersebut dikeluarkan.
“Jadi masih ada peluang bagi KPU untuk menyesuaikan dan memerbaiki DPT berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Tapi setelah rekapitulasi nasional 23 Oktober mendatang, tidak bisa ada perubahan lagi. Karena penetapan DPT pada hakikatnya di tingkat kabupaten/kota, sedangkan KPU Provinsi dan KPU Pusat, berperan merekapitulasi penetapan yang ada di kabupaten/kota,” katanya.
Sumber : riaupos.co
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.