Pangan masih menjadi "pekerjaan rumah’’ yang memerlukan keseriusan dalam menuntaskannya. Salah satu poin yang menjadi substansi adalah kondisi lahan pangan yang relatif terbatas. Ini terlihat dari areal panen pada 2012 masih seluas 144.015 hektar. Namun, untuk 2013 mengalami penurunan drastis menjadi 118.518 ha. Dengan berkurangnya areal persawahan tersebut, produksi beras lokal juga mengalami penurunan yang signifikan.
Alih fungsi lahan di bumi Melayu yang berjuluk Lancang Kuning mulai mengancam. Dari trend penurunan angka areal persawahan tersebut dikhawatirkan hingga beberapa tahun ke depan Riau bisa kehilangan kawasan pertanian, khususnya kawasan persawahan.
Kondisi itu berjalan beriringan dengan pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan, sehingga mengakibatkan semakin tinggi dan bertambahnya akan permintaan dan kebutuhan terhadap lahan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan kegiatan. Baik dari sektor pertanian maupun dari sektor non pertanian. Hal ini sesuai dengan perinsip ekonomi, bahwa pengguna selalu akan memaksimalkan penggunaan lahannya. Kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak produktif dan tidak menguntungkan selalu akan dengan cepat digantikan dengan kegiatan lain yang lebih produktif dan menguntungkan.
Dalam penerapannya, terjadi persaingan untuk pemanfaatan yang paling menguntungkan sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan pemanfaatan lahan. Fenomena saat ini yang terjadi adalah alih fungsi lahan untuk komoditi yang dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi seperti kelapa sawit dan karet.
Pengamat Pertanian Riau, Dasrizal menilai permasalahan alih fungsi lahan memang menjadi kendala dalam memaksimalkan produktivitas pangan di Riau. Salah satu indikatornya adalah angka produktivitas dan nilai ekonomis yang kurang maksimal dalam mendongkrak kesejahteraan petani.
"Untuk kondisi ini kita tidak berada pada posisi siapa yang disalahkan. Melainkan bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut. Ada beberapa strategi yang harusnya dapat diterapkan dalam mendukung peningkatan produksi pangan lokal. Seperti dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian,’’ papar pria yang juga pengurus Himpunan Masyarakat Perbenihan dan Pembibitan Indonesia itu.
Poin tersebut menjadi sorotan, karena dewasa ini tambah Dasrizal, petani masih bergantung pada kondisi cuaca tanpa didukung sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan, pada saat cuaca buruk, produktivitas hasil panen petani mengalami penurunan yang signifkan.
Kurangnya perhatian pemerintah dan stake holder terkait dalam menjawab tantangan tersebut membuat petani mengambil langkah lain. Seperti dengan melakukan alih fungsi lahan menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit dan komoditi lainnya yang dinilai dapat mendorong dalam peningkatan kesejahteraan petani.
Perlu Perda Perlindungan Kawasan Pertanian
Dasrizal menilai permasalahan alih fungsi lahan pertanian perlu dicarikan solusi konkrit. Salah satunya dengan penerapan Peraturan Daerah untuk perlindungan kawasan pertanian. Langkah tersebut dinilai efektif dalam menekan angka alih fungsi lahan pertanian di Riau.
"Saya pikir perda untuk perlindungan kawasan persawahan dapat berperan positif. Khususnya dalam penentuan komoditas untuk pertanian. Dengan upaya ini, potensi lahan sawah dapat dioptimalkan,’’ imbuhnya.
Dengan penerapan aturan tersebut tambah Dasrizal dapat berperan sebagai penunjukan fungsi lahan yang sudah diatur dengan jelas. Tidak hanya sesuai dengan trend pasar. di sinilah peran pemerintah yang harus memberikan pemahaman kepada petani bahwa padi masih menjadi lokomotif pangan di Indonesia secara umum dan Riau khususnya.
Solusi lain menurut Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) itu dapat dilakukan dengan mengkombinasikan komoditi padi dengan komoditi perkebunan lainnya. Dia mencontohkan perkebunan kelapa sawit yang juga dapat berjalan beriringan dengan pengembangan padi.
"Lahan-lahan kelapa sawit dimix dengan padi. Jadi begini, di kebun itu, kelapa sawit waktu buka kebun selama satu sampai dua tahun masih terbuka, kita bisa tanam padi dengan sistem lahan kering. Ini sudah pernah berhasil dan saya pikir dapat dijadikan salah satu solusi alternatif,’’ ungkapnya.
Langkah tersebut dapat berperan dalam memaksimalkan kawasan yang ada tanpa harus menambah kawasan baru. Penerapan itu, tambah Pengurus Gapki Riau tersebut juga pernah diterapkan beberapa perusahaan dalam program CSR nya. ‘’Saya juga tidak tahu kenapa tidak menarik bagi petani. Ini yang saya pikir perlu untuk menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyosialisasikan dan mengimplementasikannya,’’ sambung anggota Himpunan Ilmu Tanah Indonesia itu.
Separuh Masyarakat Riau Makan Beras Provinsi Tetangga
Pemerintah Provinsi Riau meyakini permasalahan keperluan beras lokal masih menjadi perhatian ekstra. Ini terlihat dengan masih tingginya angka defisit beras di Riau. Pasalnya, saat ini terdata defisit pasokan beras lokal masih mencapai 333.716 ton atau 54,73 persen.
Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya kawasan persawahan sebagai sarana memenuhi pasokan beras di Riau. Kondisi ini dinilai dapat mengancam pasokan beras lokal yang sampai saat ini masih impor dari provinsi tetangga.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau, Basriman melalui Sekretaris Dinas, Marzaman HZ saat berbincang dengan Riau Pos menunjukkan kekhawatiran tersebut. Menurutnya, angka defisit beras tersebut dikarenakan angka produksi yang tidak sebanding dengan luas areal tanam.
"Dari angka defisit tersebut, lebih dari separuh masyarakat Riau makan beras dari provinsi tetangga. Ini disebabkan setiap tahun areal tanam terus menurun karena alih fungsi lahan,’’ ulasnya.
Saat ditanyakan menganai angka produktivitas hasil pertanian padi, dia menilai kalau untuk produktivitas masih maksimal. Ini terlihat dengan angka prouktifitas yang relatif tinggi meskipun lahan persawahan yang semakin berkurang.
"Kalau produktivitas masih kita pertahankan arena areal persawahan yang berkurang, makanya pasokan beras lokal juga masih kurang. Kondisi itu diperparah dengan kebutuhan beras yangh terus mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ke Riau,’’ ungkapnya.
Dari data angka ramalan (Aram) Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Riau, diketahui angka keperluan beras di Riau tahun 2013 mencapai 609.782 ton, angka ini mengalami peningkatan cukup besar dari tahun 2012 senilai 594.992 ton. Nominal itu berbanding terbalik dengan produksi beras di Riau yang mengalami penurunan di tahun 2012 senilai 321.240 ton dan di tahun 2013 276.066 ton.
Situasi tersebut menunjukkan Riau masih dalam angka defisit beras yang memprihatinkan. Salah satu paremeter penyebabnya adalah alih fungsi lahan pertanian dan kondisi cuaca yang relatif tidak bersahabat dengan waktu musim tanam dan pemeliharan sawah petani.
Saat disinggung mengenai penerapan Operasi pangan Riau Makmur (OPRM) yang didengung-dengungkan belum maksimal, dia mengatakan hal itu tidak benar. Pasalnya, produktiftas pangan di Riau bisa semakin parah tanpa dukungan program OPRM. Dia menerangkan dari dari program tersebut sudah dilaksanakan cetak sawah baru seluas 13.855 hektar, rehabilitasi sawah terlantar seluas 3.969 hektar dan peningkatan waktu tanam diterapkan untuk 34.869 hektar.
"Kalau tidak ada itu, mungkin angka defisit beras Riau mencapai 70 persen. Untuk itu, masalah alih fungsi lahan tersebut menjadi permasalahan serius untuk ditangani,’’ terangnya didampingi Kabid Kabid Tanaman Pangan, Gusriani dan Kabid Pengelolaan Lahan dan Air, M Hendri.
Kekhawatiran akan kemampuan produksi pangan di Riau terlihat dari laju alih fungsi lahan yang mencapai 3-4 kali dari kemampuan mencetak sawah pertahun. ‘’Kalau sudah begini bagaimana nasib sawah kita. Kalau tidak ada aturan yang tegas. Selamanya kita akan bergantung pada beras dari provinsi tetangga,’’ papar pria yang mengaku prihatin dengan kondisi lahan persawahan di Riau yang semakin berkurang.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, beberapa strategi mulai dilakukan, dari melakukan sosialisasi hingga merancang peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. ‘’di Riau persoalan alih fungsi lahan memang luar biasa meningkatnya. Di tingkat nasional, Pemerintah mengeluarkan UU nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan kawasan pertanian. Menindaklanjutinya, kita sejak 2010 lalu sudah membuat Ranperda, namun sampai sekarang juga belum disetujui,’’ urainya.
Lagi-lagi kendala yang dialami adalah Rancangan Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang belum tuntas. Sehingga, penentuan kawasan pertanian tersebut belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Bahkan, dalam ranperda yang diajukan tersebut, dibunyikan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang dengan sengaja mengalih fungsikan lahan pertanian untuk kegiatan lainnya.
Sementara saat ditanyakan mengenai program prioritas di tahun ini, dia mengatakan alih fungsi lahan memang menjadi sorotan khusus. dimana langkah yang ditempuh adalah dengan peningkatan produksi dan komoditi pangan." Yang pertama, bagaiamana kita menambah areal tanam. Artinya untuk komodity tanaman pangan yang biasanya satu kali setahun bisa menjadi dua kali setahun. Kemudian kita sentuh dengan penambahan luas areal sawah baru dan yang terakhir dengan rehab sawah terlantar dengan memberikan pendampingan,’’ ungkap Marzaman.
Petani Perlu Dukungan Pemerintah
Di tengah lajunya alih fungsi lahan, masih ada petani yang tetap menggantungkan hidupnya pada komoditi pertanian. Hanya saja, petani masih memerlukan bantuan dan dukungan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraanya dari hasil pertanian.
Seperti yang dirasakan petani padi, Basir (43). Pria yang menggeluti kegiatan pertanian sejak beberapa tahun lalu itu mengaku karena tradisi turun temurun. Dia mengaku hasil panen padi yang dikembangkannya sangat bergantung pada kondisi cuaca.
"Kalau musim seperti ini, padi di sawah bisa menjadi kering, kami tentunya terancam gagal panen. Musim kemarau memang menjadi kendala bagi kami,’’ papar petani asal Kabupaten Inhil itu.
Salah satu kendala yang dialami adalah adalah sarana irigasi yang masih sangat konvensional. Untuk itu, dukungan pemerintah dalam memberikan sarana infrastruktur pengairan menjadi hal yang sangat diperlukan petani dalam mempertahankan dan meningkatkan produktivitas beras lokal.
Hal senada disampaikan petani lainnya, Jamaludin (59). Menurutnya, lahan persawahan di kampungnya memang mengalami penurunan yang sangat besar. Pasalnya, sebagian besar petani sudah mulai beralih ke perkebunan kelapa sawait. Dia mengaku juga sempat tergiur untuk mengembangkan kawasan perkebunan kelapa sawit yang menurut informasi bernilai ekonomis tinggi.
"Sudah semakin berkurang, produksi juga tidak terlalu tinggi lagi. Untuk itu, kami mengharapkan bantuan pemerintah. Baik dari benih, pemupukan hingga proses irigasinya. Karena jika tidak mendapat perhatian, kami tentu mencari usaha lainnya yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,’’ urai pria berkulit agak gelap itu.***(ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.