Hal tersebut dinilai memiliki substansi penting dalam meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah. Sehingga, dapat menjadi contoh dan cerminan positif di kalangan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan oleh Djohermansyah usai menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada HUT Korpri yang ke-42, Jumat (29/11) di Kantor Gubernur Riau. Dia menilai, tugas PNS yang paling utama adalah melayani masyarakat.
‘’Sempena HUT Korpri ini, kita mengharapkan kinerja PNS dapat semakin baik kinerjanya, begitu juga dalam melayani masyarakat. Makin mudah orang berurusan, jangan makin susah, makin repot, makin berbelit-belit. Karena tugas pegawai memberikan pelayanan kepada masyarakat,’’ tegas Gubri.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu juga menambahkan, aparatur pemerintah juga harus meningkatkan profesionalitasnya sebagai abdi negara. Kemudian, PNS juga diminta untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
‘’Jadi PNS jangan ditarik-tarik ke politik. Supaya dia bisa menjadi pelaksana kebijakan yang profesional dan handal. Apalagi tahun depan, merupakan tahun Pemilu,’’ ungkapnya.
Karena lanjut Djohermansyah, apabila PNS dilibatkan dalam unsur politik, tentu akan menghambat tugas pokoknya sebagai pelayan masyarakat. ”Bisa terbengkalai urusan rakyat. Ini yang harus diantisipasi seluruh PNS di lingkungan pemprov Riau,’’ terang Djohermansyah.
Tidak hanya itu, PNS yang terlibat dalam politik, otomatis dalam program kegiatan kerja akan mementingkan dan menguntungkan kelompok atau partai tertentu. Oleh sebab itu, di manapun PNS berada tidak dibenarkan untuk berpolitik praktis
Rangkaian peringatan HUT Korpri di Kantor Gubernur Riau berjalan khidmat. Dalam kesempatan itu, juga diumumkan pemenang lomba-lomba dalam rangkaian kegiatan HUT Korpri. Penyerahan hadiah disampaikan secara simbolis oleh Pj Gubri dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau H Zaini Ismail. (ak27/rp)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.