Pasalnya, Sekjen Kemenag Bahrun Hayat terang-terangan menyatakan tidak mau mengeluarkan surat otorisasi yang menjelaskan bahwa mereka benar-benar tenaga honorer Kanwil Kemenag. Surat otorisasi ini yang ditunggu Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai syarat agar mereka bisa diangkat menjadi PNS.
Sikap sekjen kemenag itu disampaikan langsung kepada delegasi honorer K1 Kanwil Kemenag dalam pertemuan di gedung Kemenag, Jakarta, kemarin (18/11).
"Sekjen Kemenag bilang," Ini sulit secara hukum. Kami takut nanti dituntut secara hukum (jika mengeluarkan surat otorisasi, red)". Begitu kata sekjen. Kami kami sulit ini," ujar Dahniar Siahaan, honorer K1 Kanwil Kemenag, Tanjungbalai, menceritakan hasil pertemuan kepada JPNN usai bertemu sekjen kemenag.
Mereka bertemu sekjen kemenag dengan didampingi Ketua Fraksi PPP DPR Hasrul Azwar. Politisi PPP itu juga kecewa dan akan berupaya memperjuangkan para honorer dimaksud, dengan mempertemukan mereka dengan pihak BKN dan kemenpan.
Dahniar sendiri mengaku heran dengan alasan sekjen kemenag. Pasalnya, data-data honorer K1 dari kanwil yang diserahkan ke kemenag sudah dilengkapi dengan pakta integritas kepala kanwil yang menyatakan mereka benar honorer kanwil yang diangkat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kalau kemenag sendiri tidak mengakui kami, terus gimana ini. Kami dibola-bola," ujar Dahniar. (jpnn)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.