"Sebagai sekretaris tim kajian sistem kebangsaan, jangan bilang kami ragu-ragu untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara," kata Agun Gunandjar Sudarsa, di sela-sela diskusi, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (13/11).
Tidak itu saja. Menurut Ketua Komisi II DPR itu, Golkar juga sudah menyiapkan blue print soal perlunya perubahan menyeluruh dan total tentang tata ulang ketatanegaraan.
"Kita akan tata kembali keseluruhan lembaga negarta dengan seluruh kewenangannya baik yang diberikan UUD maupun UU. Blue printnya sudah ada dan itu tidak akan kami jadikan sebagai komoditi politik menjelang Pemilu 2014," ungkap Agun.
Termasuk diskursus tentang keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan kewenangan yang sangat luar biasa. "Apakah keputusan MK itu langsung dieksekusi atau dikembalikan ke MPR, semuanya sudah ada dalam kajian DPP Golkar. Begitu Pemilu selesai dan pemerintahan terbentuk, Golkar akan jadi lokomotif penata ulang sistem kebangsaan," tegasnya.
Agun berharap sembilan orang itu mewakili trias politika yang kini duduk di MK memperkuat fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kata dia, jangan malah sebaliknya, MK memperlemah fungsi lembaga lainnya. Ia kemudian menjelaskan kegalauan yang saat ini terjadi diinternal MK bermula dari undang-undang yang dibentuk dan prilaku hakim MK itu sendiri. "Undang-Undangnya juga harus dipelajari kembali dan Golkar sudah merumuskan itu semua. Yang sulit itu mengukur prilaku Hakim Konstitusi," imbuhnya. (JPNN)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.