Hal itu diungkapkan Kepala PT Jamsostek Cabang Pematangsiantar Rasidin, kepada Metro Siantar (Grup JPNN), Senin (25/11). Sejauh ini, kata Rasidin, baru honorer di Pemkab Simalungun yang didaftarkan pada program Jamsostek.
Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Pemko Siantar untuk menyarankan tenaga honorer dan THL di Siantar didaftarkan menjadi peserta Jamsostek, seperti yang dilakukan Pemkab Simalungun. Namun alasan dari Pemko Siantar belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan APBD.
Menurut Rasidin, resiko yang dihadapi para honor dan THL cukup besar. Salah satu contoh petugas kebersihan dan pengangkut sampah yang rawan digigit hewan berbisa. Sehingga kalau digigit harus mendapat perawatan. “Nah, kalau sudah peserta Jamsostek kan biaya perobatan sudah gratis. Begitu juga semisal kecelakaan saat bekerja, maka biaya perawatan tidak lagi menjadi bebannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program Jamsostek 2014 nantinya berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Rasidin, sangat banyak manfaatnya. Termasuk, seperti jaminan kecelakaan, hari tua, kematian dan kesehatan. Dengan iuran setiap bulannya sangat murah.
“Palingan sekitar Rp15 ribu hingga Rp20 ribu iuran per bualannya, berdasarkan berapa gaji per bulannya. Sebab ada ketentuannya berapa persen dari jumlah gajinya. Kalau peserta Jamsostek setelah lima tahun dapat diambil lagi, yakni jaminan hari tuanya, sebab iurannya itu tetap berbunga, bahkan bunyaknya mencapai 10 persen lebih. Jadi sangat disayangkan kalau honor tidak ikut sebagai peserta Jamsostek,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Pematangsiantar Marulia Hutapea, sependapat agar honorer ataupun THL perlu di Kota Pematangsiantar mendapat perlindungan asuransi seperti Jamsostek. Menurutnya, program Jamsostek seperti program hari tua ataupun kesehatan sangat penting.
“Semisal mau melahirkan, maka tidak perlu lagi memikirkan biaya bersalin atau anaknya terkena sakit, tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya perobatan karena sudah menkadi peserta Jamsostek,” ujarnya.
Sebab para honor juga berbakti kepada pemerintah. Jadi menurutnya wajar pemerintah memberikan perhatian, karena untuk PNS sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti askes, insentif, tunjangan keluarga dan lain-lain.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pariaman Silaen, mengaku belum pernah bertemu dengan Kepala Jamsostek untuk membicarakannya. “Kalau memang tujuannya bagus kenapa tidak diberlakukan. Tapi ini akan dibicarakan dulu terhadap Jamsosteknya, kemudian di internal Pemko Siantar bagaimana mekanismenya,” ujarnya. Pariaman mengatakan, setuju kalau memang nantinya seluruh honor dan tenaga harian lepas di Pemko Siantar yang mencapai 1.700 orang menjadi peserta Jamsostek. (ak27/jpnn)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.