Tidak Ada Penambahan Dana Bawaslu di APBD-P

PEKANBARU [ArtikelKeren] NEWS - Meskipun dana Rp10 miliar sudah dinyatakan kurang oleh Bawaslu Riau, namun tetap tidak ada penambahan dana dari APBD Perubahan 2013. Ketua DPRD Riau Drs Johar Firdaus MSi, Rabu (2/10) mengatakan penambahan dana untuk Bawaslu tidak pernah dibicarakan dalam beberapa kali rapat pembahasan APBD Perubahan.

‘’Kemarin kami tidak sampai membuat instansi-instansi yang perlu kita bahas soal penambahan anggaran. Kalau tidak ada berarti tidak ada penambahan untuk Bawaslu,’’ kata Johar.

Soal ancaman tidak ada pengawasan Pilgubri putaran kedua dari Bawaslu Riau jika dana mereka tidak cair, Johar mengatakan tidak perlu ada ancaman. ‘’Seharusnya berbesar hati, ini tugas negara. Kalau seandainya mengancam, pelaksanaannya belum, maka seharusnya dilaksanakan dengan dana yang ada dulu, nanti akan dicarikan dari yang lain,’’ kata Johar.

Soal dana Rp10 miliar yang dicairkan tidak cukup untuk semua honor dan operasional pengawasan, Johar mengatakan seharusnya ada penjelasan dana itu tidak cukup untuk biaya yang mana. ‘’Tidak cukupnya dimana, kami harus ketahui juga, kalau dana tidak cukup, apakah ada langkah efisiensi atau tidak,’’ kata Johar.

Soal pengaruhnya tidak adanya pengawasan dengan legalitas hasil Pilgubri, Johar mengatakan tidak ada hubungannya. ‘’Saya rasa kalau legalitas tidak ada hubungannya, kan banyak lagi pengawas lain. Kalau terjadi sengketa Pemilu ada wadahnya untuk menangani itu. Jadi bukan berarti tanpa ada pengawasan dari badan yang resmi ini maka hasil Pemilu jadi batal,’’ ujar Johar.

Di tempat berbeda, anggota Bawaslu Riau Divisi Organisasi dan SDM, Rusidi Rusdan mengatakan tidak ada masalah jika memang tidak ada tambahan dari APBD Perubahan. ‘’Semua upaya sudah kami tempuh, pengajuan penambahan sudah kami ajukan, permintaan kepada Pemprov sudah kami lakukan melalui DPRD Riau. Soal dimana rincian kekurangan juga sudah kami berikan, kalau tetap tidak ada penambahan kami tidak bisa berbuat apapun,’’ kata Rusidi.

Diterangkan Rusidi bahwa dana Rp10 miliar itu hanya cukup untuk honor tiga bulan pengawasan. Bahkan Rusidi mengatakan ada rincian Rp6 miliar utang Bawaslu untuk honor yang harus mereka bayarkan. ‘’Kami Bawaslu tidak menerima honor untuk pengawasan yang kami lakukan sejak awal. Dari Panwaslu juga ada yang bersedia honornya tidak dibayarkan,’’ kata Rusidi.

Sumber : riaupos.co