''Kita akui memang ada upaya pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten untuk mencegah terjadi abrasi ini makin meluas. Tapi sejauh ini kita melihat penanganannya masih lamban,'' ujar Tarmizi, Jumat (25/10/2013).
Dikatakan, antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat harus bersinergi membuat suatu program penanganan abrasi ini sehingga persoalan ini bisa cepat teratasi. Misalnya, menganggarkan pembangunan turap menggunakan batu bronjong di sepanjang bibir pantai yang terkena abrasi yang cukup parah atau membuat tanggul pemecah gelombang.
''Selain itu juga terus berupaya melakukan reboisasi dengan menanam mangrove di kawasan-kawasan yang sudah tidak ada hutan mangrovenya dengan melibatkan masyarakat pesisir maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM),'' katanya lagi.
Menurut politisi dari Partai PPP ini, di Pulau Bengkalis abrasi terjadi di sejumlah titik, seperti di Selatbaru, Jangkang dan Perapat Tunggal. Kemudian di Pulau Rupat di Desa Makeruh dan beberapa desa lainnya yang berhadapan langsung dengan Selat Melaka. Abrasi juga terjadi di kuala Sungai Bukitbatu, tepatnya di Desa Bukitbatu. Kian hari bibir pantai runtuh ke laut, jika dibiarkan maka akan mengancam perkampungan nelayanan yang ada di sekitar sana.
Tarmizi juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan semacam aturan pelarangan penggunaan kayu bakau untuk cerocok pada proyek-proyek pemerintah. Pelarangan itu merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menekan laju penebangan kayu bakau.
''Proyek-proyek fisik pemerintah memberikan andil yang cukup besar terhadap meningkatnya laju penebangan kayu bakau. Bisa kita lihat hampir 100 persen proyek fisik, cerocok yang digunakan adalah kayu bakau. Padahal kita sama-sama tahu kalau kayu bakau merupakan bagian dari ekosistem mangrove yang bisa menahan laju abrasi,'' kata Tarmizi.
Sumber : halloriau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.