PEKANBARU [ArtikelKeren] NEWS - Besok, Kamis (10/10/2013) Enam Kabupaten/Kota di Riau akan mengumumkan seleksi adimistrasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2013. Proses penerimaan CPNS kali ini akan mendapat pengawalan ketat dari berbagai lembaga independen.
Salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau. Pengawalan ini meliputi sejak tahapan awal proses seleksi penerimaan CPNS, yakni pendaftaran administrasi hingga pemberian NIP (Nomor Induk Pegawai) nantinya.
Hal ini diungkapkan Kepala BPKP Provinsi Riau, Mulyana Ak kepada halloriau.com, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Proses Seleksi CPNS Nasional Tahun 2013, yang dibuka Wagubri HR Mambang Mit, Rabu (9/10/2013) di Kantor Gubernur Riau.
Selain BPKP kata Mulyana, pengawasan penerimaan CPNS ini nantinya juga akan mendapat pengawalan dari jajaran Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Ombudsman dan Koordinator LSM yang ada.
"Pengawasan bersama yang kita lakukan ini untuk mencegah terjadinya kecurangan dan bebas dari praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme)," ujar Mulyana.
Menurutnya, BPKP dan lembaga negara lainya akan memantau dan mengawasi setiap tahapan seleksi yang dilakukan panitia seleksi yang ada di daerah.
Setiap tahapan yang dilakukan, nantinya akan dibuatkan berita acara. Dari hasil pengawasan dan berita acara itu, akan dilaporkan kepada tim pengawas pusat.
"Pengawasan yang kita lakukan mulai dari awal persiapan, sampai kepada pemberian nomor NIP.
Jadi mulai dari seleksi administrasi, test, pengiriman hasil test, pengumuman kelulusan itu akan kita pantau dan kita laporkan," tandasnya.
Selain memberikan pengawasan yang cukup ketat, BPKP juga meminta panitia seleksi menerapkan aturan pemeriksaan KTP asli para pelamar untuk menghindari praktek joki.
"Jadi sebelum peserta masuk kedalam ruangan, panitia dan pengawas akan meminta peserta memperlihatkan KTP asli mereka. KTP itu harus diletakkan diatas meja masing-masing, dan disesuikan antara foto peserta dengan KTP nantinya, dan itu diumumkan nantinya,"paparnya.
Disinggung mengenai kemungkinan masih adanya celah terjadinya kecurangan, Mulyana tidak menampiknya."Apabila ada kecurangan, nanti akan kita buat berita acaranya, dan kita laporkan ke Timwas pusat, dan akan ada tindakan yang tepat untuk itu," pungkasnya.
Salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau. Pengawalan ini meliputi sejak tahapan awal proses seleksi penerimaan CPNS, yakni pendaftaran administrasi hingga pemberian NIP (Nomor Induk Pegawai) nantinya.
Hal ini diungkapkan Kepala BPKP Provinsi Riau, Mulyana Ak kepada halloriau.com, usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Proses Seleksi CPNS Nasional Tahun 2013, yang dibuka Wagubri HR Mambang Mit, Rabu (9/10/2013) di Kantor Gubernur Riau.
Selain BPKP kata Mulyana, pengawasan penerimaan CPNS ini nantinya juga akan mendapat pengawalan dari jajaran Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), Ombudsman dan Koordinator LSM yang ada.
"Pengawasan bersama yang kita lakukan ini untuk mencegah terjadinya kecurangan dan bebas dari praktek KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme)," ujar Mulyana.
Menurutnya, BPKP dan lembaga negara lainya akan memantau dan mengawasi setiap tahapan seleksi yang dilakukan panitia seleksi yang ada di daerah.
Setiap tahapan yang dilakukan, nantinya akan dibuatkan berita acara. Dari hasil pengawasan dan berita acara itu, akan dilaporkan kepada tim pengawas pusat.
"Pengawasan yang kita lakukan mulai dari awal persiapan, sampai kepada pemberian nomor NIP.
Jadi mulai dari seleksi administrasi, test, pengiriman hasil test, pengumuman kelulusan itu akan kita pantau dan kita laporkan," tandasnya.
Selain memberikan pengawasan yang cukup ketat, BPKP juga meminta panitia seleksi menerapkan aturan pemeriksaan KTP asli para pelamar untuk menghindari praktek joki.
"Jadi sebelum peserta masuk kedalam ruangan, panitia dan pengawas akan meminta peserta memperlihatkan KTP asli mereka. KTP itu harus diletakkan diatas meja masing-masing, dan disesuikan antara foto peserta dengan KTP nantinya, dan itu diumumkan nantinya,"paparnya.
Disinggung mengenai kemungkinan masih adanya celah terjadinya kecurangan, Mulyana tidak menampiknya."Apabila ada kecurangan, nanti akan kita buat berita acaranya, dan kita laporkan ke Timwas pusat, dan akan ada tindakan yang tepat untuk itu," pungkasnya.
Sumber : halloriau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.