''Masih segar dalam ingatan kita, kasus proyek wisma atlit Hambalang yang mencapai Rp. 2 trilyun harus berakhir tragis di ranah hukum. Kita juga tidak mau proyek MY Bengkalis dijadikan sarana KKN bagi para pengambil kebijakan di Bengkalis ini. Apalagi nilai proyek MY tersebut (Rp. 2,4 trilyun) merupakan yang terbesar di Indonesia untuk skala Kabupaten/Kota,'' ungkap Fitra Budiman, ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (Gapeknas) Kabupaten Bengkalis, Rabu (11/9/2013).
Kerawanan proyek itu sambung pria yang akrab disapa Budi tersebut, tidak hanya dari sisi mata anggarannya yang sangat fantastis, melainkan juga dari masalah perizinan serta kelengkapan administrasi. Sebut saja izin pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri kehutanan RI yang dikatakan sudah tuntas. Lantas izin pengalokasian anggaran oleh Menteri Keuangan serta dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal), Feasibility Study (FS) maupun Detail Enginering Desaign (DED).
Dikatakan pria yang juga Wakil Ketua Kadin bengkalis itu, dengan nilai proyek Rp. 2,4 trilyun, diduga banyak kepentingan bermain dalam proyek tahun jamak yang sangat menggiurkan itu. Oleh karena itu ia berharap juga proses pelelangan proyek MY yang dilaksanakan di Kelompok kerja (Pokja) khusus Multiyears di Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus betul-betul selektif serta bebas intervensi.
''Terlebih sekarang ini masa pelelangan proyek tahun jamak itu sudah berlangsung sejak Desember tahun 2012. Sementara pemenang lelangnya tak diumumkan, sehingga hal tersebut memicu munculnya spekulasi opini, ada apa dengan proyek My Bengkalis tersebut?,'' tanya Budi yang mengaku heran tak diumumkannya pemenang lelang sejauh ini.
Senada dengan itu, pengamat konstruksi Bengkalis, Reza Alfian juga menyebut bahwa mustahil keenam paket tahun jamak itu dapats selesai pada akhir masa jabatan kepala daerah. Alasannya, sampai sekarang saja pemenang lelang belum diumumkan, terus lelang konsultan pengawas juga baru dilaksanakan di ULP.
''Kalau boleh dikatakan, nasib proyek tahun jamak Bengkalis ini berada dipersimpangan jalan. Tak ada kejelasan termasuk kemungkinan dilaksanakannya revisi anggaran atau volume pekerjaan. Kalau melihat situasi sekarang wallahuallam, proyek MY itu dapat dikerjakan sampai 100 persen,'' sambung Reza, Sarjana Tekhnik itu menimpali.
Diakui pria tamatan S1 di Jogjakarta ini, seharusnya nasib proyek MY dievaluasi lagi, apakah layak dilanjutkan atau tidak. Pemkab Bengkalis disarankan tidak terlalu memaksakan diri, karena proyek MY itu bak simalakama dan sangat beresiko dari aspek hukum.
''Nilai Rp. 2,4 trilyun sangat menggiurkan, serta beresiko masuk wilayah hukum bila salah dalam pelaksanaannya,'' tambah Reza lagi.
Sementara itu Kepala Dinas PU Bengkalis, H.Muhammad Nasir dalam berbagai ekspose soal proyek MY mengatakan bahwa soal proyek MY tak ada masalah lagi yang dinilai urgen. Menurutnya Dinas PU hanya tinggal menunggu penetapan pemenang lelang. Untuk kemudian memulai pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan, mulai dari land clearing (pembersihan lahan,red) sampai pengerjaan badan jalan dan aspal.
Untuk land clearing lahan ada empat paket MY yang harus dilaksanakan. Pertama, jalan Duri (Kecamatan Mandau)-Temiang (kecamatan Bukitbatu) sepanjang 68 kilometer (km). Kedua, jalan lingkar Duri Barat 35 km. Ketiga, jalan lingkar Duri Timur 42 km dan jalan poros Bukitbatu-Siak Kecil sepanjang 40 km.
''Sedangkan untuk jalan poros Rupat-Rupat Utara sepanjang 51 km dan jalan poros Bengkalis-Bantan 35 km akan dilakukan pelebaran jalan disamping badan jalan yang sudah ada,'' ujar Nasir menjelaskan saat ditemui beberapa waktu lalu.
Keenam paket MY yang sedang dalam masa pelelangan itu adalah, pertama proyek peningkatan jalan poros Pulau Rupat dari Batu Panjang menuju Pangkalan Nyirih dengan panjang 51 Km anggaran Rp. 528 milyar serta tipe konstruksi adalah rigid. Kedua, pembangunan jalan Duri (Mandau)-Sungai Pakning (Bukitbatu) dengan panjang 68,60 Km menelan biaya Rp. 542 milyar bertipe konstruksi base.
Paket ketiga, pembangunan jalan lingkar Barat Duri sepanjang 34,63 Km biaya Rp. 394 milyar bertipe flexibel. Keempat, peningkatan jalan lingkar Timur Duri dari Simpang Jambu (Km 27) menuju Simpang Duri-Pakning tepatnya di Duri XIII sepanjang 42,43 Km dengan anggaran Rp. 235 milyar tipe konstruksi base. Kelima, peningkatan jalan lingkar Bukitbatu-Siak Kecil dengan panjang 39,95 KM biaya Rp. 382 milyar bertype base.
Keenam, peningkatan jalan lingkar Pulau Bengkalis meliputi desa Air Putih, Ketam Putih, Pematang Duku hingga Teluk Pambang kecamatan Bantan sepanjang 34,90 Km dengan biaya Rp. 429 milyar tipe konstruksi rigid.
Sumber : halloriau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.