Oleh : Mulyadi
[ArtikelKeren] OPINI - Mesir merupakan negara yang memiliki peradaban (tamaddun) tinggi. Sejak ribuan tahun lampau wilayah Mesir menjadi tumbuhnya perpaduan beragam bangsa. Ada yang berasal dari Timur Tengah. Ada pula yang datang dari Afrika.
Sejak abad ke-19 kaum kolonialis dari Eropa, ikut mewarnai perkembangan kebudayaan dan kehidupan Mesir. Negara ini memiliki daya tarik tersendiri. Wilayahnya berada di Asia dan Afrika.
Dengan luas wilayah lebih dari 1 juta kilometer persegi, Mesir mengalami kemajuan pesat dalam perekonomian dan sosial. Padahal sebagian besar kawasannya terdiri dari padang pasir. Namun negara itu, mempunyai Sungai Nil. Alam di lembah sungai subur, sehingga menjadi zona pertanian yang maju.
Negara-negara di Afrika yang tanahnya tandus, sektor pertaniannya sangat tertinggal. Akan tetapi Mesir justru sebaliknya. Hasil pertaniannya mengaggumkan.
Ada kapas, gandum, padi, gula, tebu, buah-buahan, dan lain-lain. Bahkan memiliki tanah irigasi terluas di dunia. Penduduknya mencapai 73 juta. Mayoritas beragama Islam, pengikut Sunni. Sisanya penganut Kristen.
Sumber alam lainnya berupa minyak bumi, pospat, besi, mangan, emas dan titanium.
“Negara Ratu Cleopatra” itu maju pula dalam industri tekstil, kimia, baja dan semen. Apalagi kehidupan pariwisata ikut tumbuh, sejalan dengan perkembangan. Di ibukota Mesir, Kairo muncul hotel-hotel berbintang untuk kegiatan pariwisata. Sehingga wisatawan dunia, saling berdatangan. Bangsa Mesir banyak yang bekerja dan menuntut ilmu di luar negeri, Penulis sempat bertemu dengan orang-orang Mesir ketika berada di Arab Saudi dan Turki. “They are polite people,” kata penduduk setempat memberi komentar.
Menurut catatan sejarah, Mesir berbentuk republik sejak 18 Juni 1953. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia.
Mohamed Hosni Mubarak menjabat sebagai “orang pertama”, menggantikan Mohammed Anwar el-Sadat yang dibunuh tentara dalam parade militer.
Selain itu, ia juga pemimpin Partai Demokrat Nasional. Perdana Menteri Mesir, Dr Ahmed Nazif yang dilantik 9 Juli 2004 menggantikan Dr Atef Ebeid.
Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semi presidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri.
Akan tetapi dalam prakteknya kekuasaan terpusat pada presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal.
Negara itu menerapkan demokrasi secara setengah hati. Presiden menguasai negara dengan leluasa. Sementara di sisi lain ingin mendapat predikat demokratis.
Tentara yang jadi pendukung Mubarak, ikut bermain politik. “Tradisi ini merusak prinsip demokrasi, karena militer mencampuri berbagai elemen kehidupan.
Sebagai perbandingan di Indonesia sejak era reformasi 1998, militer tidak lagi intervensi lingkungan sipil. Militer Indonesia profesional sekaligus pejuang,” kata pengamat militer dan intelijen Atmadji Sumarkidjo dalam percakapan dengan penulis. Menurutnya militer Mesir yang bermain politik, merugikan sendiri citranya sebagai tentara pembela negara dan rakyat. Kalkulasi politik berbeda jauh dengan perhitungan militer.
Pada akhir Februari 2005, Presiden Mubarak mengumumkan perubahan aturan pemilihan presiden menuju ke pemilu multikandidat. Untuk pertama kalinya sejak 1952, rakyat Mesir mendapat kesempatan memilih pemimpin dari berbagai kandidat. Namun aturan yang baru menerapkan macam-macam batasan.
Berbagai tokoh, seperti Ayman Nour, tidak bisa bersaing dalam pemilihan. Mubarak pun kembali menang dalam pemilu.
Pada akhir Januari 2011 rakyat Mesir menuntut Presiden yang berkuasa Hosni Mubarak untuk meletakan jabatannya. Hingga 18 hari aksi demonstrasi besar-besaran menuntut Hosni Mubarak mundur, akhirnya pada tanggal 11 Februari 2011 dia resmi mengundurkan diri.
Peristiwa ini disambut baik rakyatnya dan dunia Internasional. Moursi terpilih secara demokratis sebagai presiden, menggantikan Mubarak. Namun prahara belum usai.
Tanggal 4 Juli 2013, Panglima Angkatan Bersenjata Mesir Jenderal Abdel Fatah Al Sisi mengumumkan adanya revolusi, dengan dalih mengamankan Mesir.
Tujuan sebenarnya menggulingkan Moursi. Padahal Moursi adalah presiden pertama Mesir yang dipilih secara demokratis.
Mahasiswa menuding hal ini difabrikasi militer. Begitulah krisis terus berlanjut. Ribuan mahasiswa dan tokoh masyarakat, terlibat bentrok dengan militer. Korban tewas dalam kerusuhan itu mencapai hampir seribu orang.
Militer menggunakan persenjataan lengkap, gas air mata dan dibantu kendaraan lapis baja. Mahasiswa melakukan perlawanan dengan melempar batu para petugas keamanan.
Tidak diketahui dari mana asalnya, para demonstran memiliki sejata api. “Peristiwa tentara ikut main politik sebenarnya harus diakhiri. Biarkan demokrasi Mesir tumbuh tanpa direcoki militer. Jangan menerapkan demokrasi model Amerika” begitu kata Atmadji yang menulis buku-buku mengenai militer bersama Daud Sinjal.***
Mulyadi, Wartawan Senior Riau
Sejak abad ke-19 kaum kolonialis dari Eropa, ikut mewarnai perkembangan kebudayaan dan kehidupan Mesir. Negara ini memiliki daya tarik tersendiri. Wilayahnya berada di Asia dan Afrika.
Dengan luas wilayah lebih dari 1 juta kilometer persegi, Mesir mengalami kemajuan pesat dalam perekonomian dan sosial. Padahal sebagian besar kawasannya terdiri dari padang pasir. Namun negara itu, mempunyai Sungai Nil. Alam di lembah sungai subur, sehingga menjadi zona pertanian yang maju.
Negara-negara di Afrika yang tanahnya tandus, sektor pertaniannya sangat tertinggal. Akan tetapi Mesir justru sebaliknya. Hasil pertaniannya mengaggumkan.
Ada kapas, gandum, padi, gula, tebu, buah-buahan, dan lain-lain. Bahkan memiliki tanah irigasi terluas di dunia. Penduduknya mencapai 73 juta. Mayoritas beragama Islam, pengikut Sunni. Sisanya penganut Kristen.
Sumber alam lainnya berupa minyak bumi, pospat, besi, mangan, emas dan titanium.
“Negara Ratu Cleopatra” itu maju pula dalam industri tekstil, kimia, baja dan semen. Apalagi kehidupan pariwisata ikut tumbuh, sejalan dengan perkembangan. Di ibukota Mesir, Kairo muncul hotel-hotel berbintang untuk kegiatan pariwisata. Sehingga wisatawan dunia, saling berdatangan. Bangsa Mesir banyak yang bekerja dan menuntut ilmu di luar negeri, Penulis sempat bertemu dengan orang-orang Mesir ketika berada di Arab Saudi dan Turki. “They are polite people,” kata penduduk setempat memberi komentar.
Menurut catatan sejarah, Mesir berbentuk republik sejak 18 Juni 1953. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia.
Mohamed Hosni Mubarak menjabat sebagai “orang pertama”, menggantikan Mohammed Anwar el-Sadat yang dibunuh tentara dalam parade militer.
Selain itu, ia juga pemimpin Partai Demokrat Nasional. Perdana Menteri Mesir, Dr Ahmed Nazif yang dilantik 9 Juli 2004 menggantikan Dr Atef Ebeid.
Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semi presidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri.
Akan tetapi dalam prakteknya kekuasaan terpusat pada presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal.
Negara itu menerapkan demokrasi secara setengah hati. Presiden menguasai negara dengan leluasa. Sementara di sisi lain ingin mendapat predikat demokratis.
Tentara yang jadi pendukung Mubarak, ikut bermain politik. “Tradisi ini merusak prinsip demokrasi, karena militer mencampuri berbagai elemen kehidupan.
Sebagai perbandingan di Indonesia sejak era reformasi 1998, militer tidak lagi intervensi lingkungan sipil. Militer Indonesia profesional sekaligus pejuang,” kata pengamat militer dan intelijen Atmadji Sumarkidjo dalam percakapan dengan penulis. Menurutnya militer Mesir yang bermain politik, merugikan sendiri citranya sebagai tentara pembela negara dan rakyat. Kalkulasi politik berbeda jauh dengan perhitungan militer.
Pada akhir Februari 2005, Presiden Mubarak mengumumkan perubahan aturan pemilihan presiden menuju ke pemilu multikandidat. Untuk pertama kalinya sejak 1952, rakyat Mesir mendapat kesempatan memilih pemimpin dari berbagai kandidat. Namun aturan yang baru menerapkan macam-macam batasan.
Berbagai tokoh, seperti Ayman Nour, tidak bisa bersaing dalam pemilihan. Mubarak pun kembali menang dalam pemilu.
Pada akhir Januari 2011 rakyat Mesir menuntut Presiden yang berkuasa Hosni Mubarak untuk meletakan jabatannya. Hingga 18 hari aksi demonstrasi besar-besaran menuntut Hosni Mubarak mundur, akhirnya pada tanggal 11 Februari 2011 dia resmi mengundurkan diri.
Peristiwa ini disambut baik rakyatnya dan dunia Internasional. Moursi terpilih secara demokratis sebagai presiden, menggantikan Mubarak. Namun prahara belum usai.
Tanggal 4 Juli 2013, Panglima Angkatan Bersenjata Mesir Jenderal Abdel Fatah Al Sisi mengumumkan adanya revolusi, dengan dalih mengamankan Mesir.
Tujuan sebenarnya menggulingkan Moursi. Padahal Moursi adalah presiden pertama Mesir yang dipilih secara demokratis.
Mahasiswa menuding hal ini difabrikasi militer. Begitulah krisis terus berlanjut. Ribuan mahasiswa dan tokoh masyarakat, terlibat bentrok dengan militer. Korban tewas dalam kerusuhan itu mencapai hampir seribu orang.
Militer menggunakan persenjataan lengkap, gas air mata dan dibantu kendaraan lapis baja. Mahasiswa melakukan perlawanan dengan melempar batu para petugas keamanan.
Tidak diketahui dari mana asalnya, para demonstran memiliki sejata api. “Peristiwa tentara ikut main politik sebenarnya harus diakhiri. Biarkan demokrasi Mesir tumbuh tanpa direcoki militer. Jangan menerapkan demokrasi model Amerika” begitu kata Atmadji yang menulis buku-buku mengenai militer bersama Daud Sinjal.***
Mulyadi, Wartawan Senior Riau
Sumber : riaupos.co
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.