Oleh : Fakhrunnas MA Jabbar
[ArtikelKeren] OPINI - Setiap mengunjungi sebuah kota di sejumlah negara, situasi jalan raya pastilah menjadi etalase ter depan paling nyata.
Boleh jadi, jalan yang membentang mulai dari terminal pendaratan seperti bandara, stasiun bus dan kereta api atau daerah perbatasan di wilayah daratan akan menjadi pusat perhatian awal.
Oleh sebab itu, kenyamanan dan peradaban secara sosiologis dapat ditemukan lewat keberadaan sebuah jalan.
Kenyamanan berlalu-lintas atau menggunakan fasilitas jalan dimulai dari ketentuan dan pengaturan berlalu-lintas. Peraturan dasar yang paling dihapal para pengguna jalan pastilah ‘Patuhi Peraturan Lalu-lintas.’
Peraturan itu disederhanakan berupa rambu-rambu yang dipancang dan dipajang di setiap kawasan jalan yang diperkirakan terjadinya kemacetan atau pelanggaran lalu-lintas.
Persoalannya, kebijakan penetapan aturan lalu-lintas itu kadangkala tak sejalan dengan kenyamanan para pengguna jalan. Ketidak-nyamanan itu boleh jadi berkaitan dengan aspek waktu.
Semua pengguna jalan tentu ingin secepatnya sampai di tujuan saat melintasi ruas-ruas jalan raya.
Bagi pengendara sepeda motor atau mobil tentu turut mempertimbangkan penggunaan BBM baik solar maupun premium. Sebaliknya, pihak pembuat kebijakan dan peraturan cenderung semata-mata mengedepankan aspek ketertiban dan keteraturan semata. Meskipun soal ini masih bisa diperdebatkan.
Perbedaan fungsi dan kewenangan antara polisi lalu-lintas atau petugas jalan raya dengan masyarakat pengguna jalan inilah yang kerap menimbulkan salah-faham.
Hal ini sangat jelas terlihat ketika terjadinya pengalihan arah jalan akibat adanya keramaian atau kecelakaan.
Adanya perbedaan kepentingan kedua unsur itu berakibat kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu-lintas di jalan. Situasi ini menimbulkan kesan seolah-olah terjadi ‘main kucing-kucingan’ yang tak ada ujungnya.
Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau terus berkembang menuju kota metropolitan. Kian hari, pertambahan dan pelebaran ruas jalan di kota ini terasa timpang karena tidak diikuti oleh langkah antisipatif yang jelas.
Lihat saja, jalan raya Jenderal Sudirman yang menyambut kedatangan tamu di pintu masuk Bandara Sultan Syarif Kasim II menuju pusat kota. Uh, betapa padat dan semrawutnya hampir sepanjang siang hari.
Pembangunan dua fly-over di ruas jalan utama ini ternyata tidak serta-merta memperlancar arus lalu lintas. Boleh jadi, hal ini disebabkan pertumbuhan jumlah kendaraan sangat tidak sebanding dengan penambahan kapasitas jalan. Atau, perilaku para pengguna jalan baik pengendara roda empat, roda dua atau pejalan kaki.
Pemandangan yang membuat hati miris saat melewati ruas panjang jalan Sudirman mulai dari bandara menuju pusat kota, ketika putaran balik yang tersedia ditutup dan dibuka setengah hati.
Para tamu saya yang datang ke kota ini selalu menyindir soal bertaburannya pembatas jalan sementara yang merusak pemandangan dan membatasi belokan para pengendara.
Lebih dari itu, di kala putaran balik itu ditutup maka para pengendara dari Jalan Kaharudin Nasution, Bandara SSK, Jalan Arifin Achmad menuju jalan Parit Indah –jalan alternatif menuju jalan Lintas Timur- terpaksa berputar di bawah fly over jalan Imam Munandar.
Di sinilah secara tak disadari, terjadinya pemborosan waktu karena para pengendara harus berputar jauh. Diperkirakan setiap pengendara yang terperangkap oleh penutupan putaran balik ini setidak-tidaknya harus mengitari rute jalan sepanjang 1-1,5 km.
Hitung saja, berapa mobil yang jadi korban setiap hari. Bisa dihitung berapa pemborosan BBM yang tak terasa menjadi tanggungan para pengendara.
Saya tidak tahu persis, apakah ada sarjana tranportasi darat di daerah ini untuk menghitung faktor-faktor dibuka atau ditutupnya putaran balik ini terhadap faktor kemacetan atau antrean kendaraan serta faktor pemborosan BBM tadi. Persoalan pemborosan BBM tentu saja menjadi hal sensitif ketika harga BBM semakin tinggi.
Belum dampak kekeliruan pengaturan lalu lintas yang berakibat kemacetan. Selain realitas itu dapat berpengaruh pada stabilitas psikologi para pengendara dan pengguna jalan juga berdampak pada kerugian ekonomi.
Sekadar bandingan, kemacetan di jalan raya di ibukota Jakarta setiap tahunnya menimbulkan kerugian ekonomi –kalau tak salah- mencapai Rp27 triliun.
Sudah semestinya pengaturan lalu-lintas di ruas-ruas jalan utama atau jalan protokol di ibukota Pekanbaru ini dilakukan secara komprehensif dan terpadu.
Bertaburannya pembatas jalan di setiap putaran balik dengan sistem buka-tutup yang tak ada batasnya tentu dapat merusak pemandangan para pengguna jalan.
Lebih-lebih lagi para tamu yang datang berkunjung untuk berbagai keperluan. Jangan sampai saat pulang ke daerah asalnya membawa kenangan soal kurang pasnya pengaturan lalu-lintas di ibukota Provinsi Riau ini. ***
Fakhrunnas MA Jabbar, Budayawan
Boleh jadi, jalan yang membentang mulai dari terminal pendaratan seperti bandara, stasiun bus dan kereta api atau daerah perbatasan di wilayah daratan akan menjadi pusat perhatian awal.
Oleh sebab itu, kenyamanan dan peradaban secara sosiologis dapat ditemukan lewat keberadaan sebuah jalan.
Kenyamanan berlalu-lintas atau menggunakan fasilitas jalan dimulai dari ketentuan dan pengaturan berlalu-lintas. Peraturan dasar yang paling dihapal para pengguna jalan pastilah ‘Patuhi Peraturan Lalu-lintas.’
Peraturan itu disederhanakan berupa rambu-rambu yang dipancang dan dipajang di setiap kawasan jalan yang diperkirakan terjadinya kemacetan atau pelanggaran lalu-lintas.
Persoalannya, kebijakan penetapan aturan lalu-lintas itu kadangkala tak sejalan dengan kenyamanan para pengguna jalan. Ketidak-nyamanan itu boleh jadi berkaitan dengan aspek waktu.
Semua pengguna jalan tentu ingin secepatnya sampai di tujuan saat melintasi ruas-ruas jalan raya.
Bagi pengendara sepeda motor atau mobil tentu turut mempertimbangkan penggunaan BBM baik solar maupun premium. Sebaliknya, pihak pembuat kebijakan dan peraturan cenderung semata-mata mengedepankan aspek ketertiban dan keteraturan semata. Meskipun soal ini masih bisa diperdebatkan.
Perbedaan fungsi dan kewenangan antara polisi lalu-lintas atau petugas jalan raya dengan masyarakat pengguna jalan inilah yang kerap menimbulkan salah-faham.
Hal ini sangat jelas terlihat ketika terjadinya pengalihan arah jalan akibat adanya keramaian atau kecelakaan.
Adanya perbedaan kepentingan kedua unsur itu berakibat kemungkinan terjadinya pelanggaran lalu-lintas di jalan. Situasi ini menimbulkan kesan seolah-olah terjadi ‘main kucing-kucingan’ yang tak ada ujungnya.
Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau terus berkembang menuju kota metropolitan. Kian hari, pertambahan dan pelebaran ruas jalan di kota ini terasa timpang karena tidak diikuti oleh langkah antisipatif yang jelas.
Lihat saja, jalan raya Jenderal Sudirman yang menyambut kedatangan tamu di pintu masuk Bandara Sultan Syarif Kasim II menuju pusat kota. Uh, betapa padat dan semrawutnya hampir sepanjang siang hari.
Pembangunan dua fly-over di ruas jalan utama ini ternyata tidak serta-merta memperlancar arus lalu lintas. Boleh jadi, hal ini disebabkan pertumbuhan jumlah kendaraan sangat tidak sebanding dengan penambahan kapasitas jalan. Atau, perilaku para pengguna jalan baik pengendara roda empat, roda dua atau pejalan kaki.
Pemandangan yang membuat hati miris saat melewati ruas panjang jalan Sudirman mulai dari bandara menuju pusat kota, ketika putaran balik yang tersedia ditutup dan dibuka setengah hati.
Para tamu saya yang datang ke kota ini selalu menyindir soal bertaburannya pembatas jalan sementara yang merusak pemandangan dan membatasi belokan para pengendara.
Lebih dari itu, di kala putaran balik itu ditutup maka para pengendara dari Jalan Kaharudin Nasution, Bandara SSK, Jalan Arifin Achmad menuju jalan Parit Indah –jalan alternatif menuju jalan Lintas Timur- terpaksa berputar di bawah fly over jalan Imam Munandar.
Di sinilah secara tak disadari, terjadinya pemborosan waktu karena para pengendara harus berputar jauh. Diperkirakan setiap pengendara yang terperangkap oleh penutupan putaran balik ini setidak-tidaknya harus mengitari rute jalan sepanjang 1-1,5 km.
Hitung saja, berapa mobil yang jadi korban setiap hari. Bisa dihitung berapa pemborosan BBM yang tak terasa menjadi tanggungan para pengendara.
Saya tidak tahu persis, apakah ada sarjana tranportasi darat di daerah ini untuk menghitung faktor-faktor dibuka atau ditutupnya putaran balik ini terhadap faktor kemacetan atau antrean kendaraan serta faktor pemborosan BBM tadi. Persoalan pemborosan BBM tentu saja menjadi hal sensitif ketika harga BBM semakin tinggi.
Belum dampak kekeliruan pengaturan lalu lintas yang berakibat kemacetan. Selain realitas itu dapat berpengaruh pada stabilitas psikologi para pengendara dan pengguna jalan juga berdampak pada kerugian ekonomi.
Sekadar bandingan, kemacetan di jalan raya di ibukota Jakarta setiap tahunnya menimbulkan kerugian ekonomi –kalau tak salah- mencapai Rp27 triliun.
Sudah semestinya pengaturan lalu-lintas di ruas-ruas jalan utama atau jalan protokol di ibukota Pekanbaru ini dilakukan secara komprehensif dan terpadu.
Bertaburannya pembatas jalan di setiap putaran balik dengan sistem buka-tutup yang tak ada batasnya tentu dapat merusak pemandangan para pengguna jalan.
Lebih-lebih lagi para tamu yang datang berkunjung untuk berbagai keperluan. Jangan sampai saat pulang ke daerah asalnya membawa kenangan soal kurang pasnya pengaturan lalu-lintas di ibukota Provinsi Riau ini. ***
Fakhrunnas MA Jabbar, Budayawan
Sumber : riaupos.co
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.