Tiga anggota DPRD Bengkalis, Syafro Maizal, Thamrin Mali dan Anom Suroto ditemui di kantor DPRD Bengkalis, Selasa (16/7/2013) senada menyebutkan bahwa arah serta kebijakan pembangunan di Bengkalis semakin tidak jelas, bertolak belakang dengan LKPj yang disampaikan. Banyak kebijakan pembangunan daerah yang jadi skala prioritas, sudah disahkan oleh DPRD Bengkalis, tetapi sampai sekarang realisasinya masih ada yang nihil sama sekali.
"Cukup banyak kalau kita urai satu persatu kebijakan pembangunan di Bengkalis yang sudah kita setujui di dewan, malahan tidak berjalan sama sekali. Kepala Daerah berikut satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak mampu melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama yang tertuang dalam APBD," ujar Syafro Maizal.
Politisi dari PBB tersebut mencontohkan, seperti pemekaran desa yang sudah ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Daerah (Perda) tidak dilaksanakan sejauh ini. Sementara di pemerintah pusat, nomor kode desa sudah ada yang diteruskan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur selanjutnya dilaksanakan oleh bupati. Lantas, pemekaran kecamatan yang sampai sekarang juga masih nihil.
"Kemudian lihat saja program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) yang tidak memiliki payung hukum. Program Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya telat disalurkan ke desa-desa. Dimana tahun 2013 ini belum ada ADD yang didistribusikan ke pemerintahan desa, padahal itu haknya desa untuk menjalankan roda pemeirntahan serta pembangunan,"ujar Syafro.
Sementara itu anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Thamrin Mali mengatakan bahwa selain pemekaran desa, UED-SP, ADD juga ada program Instruksi Bupati-Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Inbup-PPIP) yang tidak maksimal. Ia juga menyorot banyaknya program-program yang diusulkan hanya dalam hitungan angka, tidak jelas progresnya sama sekali.
"Jujur saja, bagaimana sejauh ini realisasi proyek tahun jamak (multiyears/MY), pembangunan kawasan industri Buruk Bakul, menjadi Mandau sebagai kota perdagangan dan transit serta Bengkalis menjadi kota pendidikan, bak panggang jauh dari api. Jadi LKPj bupati yang disampaikan ke kita, dan sekarang dibahas di tingkat Pansus harus dikoreksi total, karena tidak sesuai kenyataan di lapangan,"katanya.
Pria asli Mandau ini juga menyorot penyertaan modal Rp300 miliar ke BUMD PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ), yang sampai sekarang belum ada tanda-tanda kapan akan diwujudkan pembangunan PLTU dan PLTG. Anggaran untuk dinas pendidikan mendekati Rp1 trilyun, tapi kualitas pendidikan ditingkat SD, SLTP dan SLTA jeblok di tingkat propinsi.
Pendapat lain disampaikan Anom Suroto, dari Fraksi Demokrat seraya berharap Pansus di DPRD betul-betul selektif dan fokus dalam melakukan evaluasi maupun pembahasan LKPj bupati. Menurutnya sangat banyak kelemahan yang ditemukan, sementara LKPj jangan hanya sebatas lips service semata, karena setakat ini masyarakat di Kabupaten Bengkalis belum merasakan manfaat positif dari program-program yang ada sekarang.
"Tahun 2012 lalu sudah ada pengusulan hak interpelasi dewan. Saya sarankan sebaiknya diteruskan saja, karena itu merupakan hak bertanya dewan kepada kepala daerah terkait progres pembangunan yang sudah dilaksanakan serta kelemahan yang ditemukan," ujar anggota dewan yang menjabat ketua Komisi III tersebut. (zulkarnaen/MRnetwork)
Sumber : halloriau
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.