Bagaimana tidak, ditengah perekonomian masyarakat yang morat-marit, anggaran daerah yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat justru dimanfaatkan Pemerintah 'berfoya-foya' membeli mobil dinas yang dinilai terlalu mewah itu.
Peneliti FITRA Riau, Triono Hadi kepada halloriau.com mengatakan, ditengah kondisi ekonomi yang tidak pasti seperti saat ini, Pemerintah seharusnya melakukan upaya efisiensi anggaran.
FITRA mencium ada gelagat yang tidak baik dan pemaksaan kewenangan dari oknum pejabat di Pemprov Riau, agar pengadaan ini tetap dilakukan, untuk mendongkrak realisasi APBD Riau yang masih rendah.
"Bisa jadi (akal-akalan) untuk meningkatkan realisasi APBD, karena kami melihat Pemerintah kita ini tidak tahu cara pendistribusian keuangan daerah ini. Perilaku boros ini masih tetap di pelihara," cetusnya.
Padahal katanya, untuk kendaraan dinas tiga unsur pimpinan itu, tidak perlu harus bermewah-mewah, tetapi lebih mengedepankan fungsi dan efisiensi.
"Kan tidak perlu harus mobil jeep land cruiser yang harganya mencapai Rp 2,6 miliar. Kalau memang ada niat baik, bisa saja dicarikan alternatif lain, misalnya mengganti land cruiser dengan Alpard yang harganya lebih murah, ini jelas sekali pemborosan," tandasnya.
Celakanya kata Triono, pengadaan mobil dinas tiga unsur pimpinan di Pemprov Riau itu jauh lebih besar dari alokasi pengadaan obat-obatan untuk kepentingan masyarakat miskin yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun ini yang hanya Rp 6-7 miliar.
"Kepentingan publik justru diabaikan, kami mencatat anggaran untuk mobil dinas pimpinan di Pemprov ini jauh lebih besar daripada anggaran untuk pengadaan obat-obatan untuk masyarakat miskin yang cuma Rp 6-7 miliar, ini kan sudah terbalik," tukasnya.
Tidak hanya itu, seharusnya Pemerintah lebih memprioritaskan program kesejahteraan masyarakat Riau ketimbang memikirkan kenyamanan unsur pimpinan saja.
"Kami melihat ini memang lebih berorientasi kepada proyek saja, dan ini bisa dilakukan dalam waktu cepat, sehingga bisa mendongkrak realisasi APBD," tandasnya.
Lebih jauh dikatakan Triono, munculnya mata anggaran pengadaan mobil dinas yang tidak memiliki nilai urgensi tersebut, juga sebagai cerminan lemahnya peran DPRD Riau, dalam menjalankan fungsi budgeting.
"Kejadian ini juga mengungkap fakta bahwa DPRD gagal menjalankan fungsi budgeting. Seharusnya, DPRD juga harus melihat sisi urgensinya, apakah ini sudah layak atau tidak, karena ini sudah tidak rasional, anggaran beli mobil yang hanya untuk tiga orang saja, lebih besar daripada anggaran pengadaan obat-obatan untuk jutaan masyarakat Riau," cetusnya lagi.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran Rp 9,4 miliar untuk keperluan pengadaan 5 unit mobil dinas super mewah. Kelima mobil itu nantinya akan digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta Sekdaprov Riau.
Pengadaan mobil dinas yang saat ini masih dilelang Biro Perlengkapan Sekdaprov Riau itu, rencananya akan direalisasikan Desember ini. Lima unit mobil mewah itu terdiri dari Dua unit jenis jeep, dan tiga unit lagi dengan jenis sedan.
Untuk pembelian dua unit jeep jenis toyota land cruiser seri terbaru itu, menghabiskan anggaran Rp 5,2 miliar, karena harga satu unit mobil itu mencapai Rp 2,6 miliar tiap unitnya.
Sementara untuk pembelian dua unit sedan jenis toyota crown, akan menghabiskan anggaran Rp 3,2 miliar, dimana harga masing-masing mobil senilai Rp 1,6 miliar.
Sedangkan untuk pembelian 1 unit toyota camry seri terbaru yang nantinya digunakan untuk kendaraan dinas Sekdaprov Riau, telah disiapkan anggaran Rp 820 juta.
Kepala Biro Perlengkapan Setdaprov Riau, saat dikonfirmasi melalui Kabag Pengadaan, Garang membenarkan rencana pembelian mobil dinas baru tersebut.
Menurutnya, pengadaan mobil dinas Gubernur itu telah dialokasikan di APBD Murni 2013. Sementara untuk mobil dinas Wakil Gubernur dan Sekdaprov Riau dialokasikan di APBD Perubahan 2013.
"Ya, memang ada anggaran pengadaan itu. Dua land cruiser dan tiga sedan. Sekarang masih lelang," ujar Garang.
Lebih jauh, Garang mengaku tidak mengetahui persis proses pengadaan itu. Karena pengadaan 5 unit Mobil Dinas itu langsung dipegang Kepala Biro Perlengkapan.
"Untuk lebih jelasnya, lebih baik tanyakan kepada Kepala Biro saja, karena beliau yang pegang pengadaan itu langsung," cetusnya. (ak27)
0 komentar :
Posting Komentar
Terima kasih atas partisipasi anda. Semoga hari ini menyenangkan.